Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah permaslahan yang pelik dan sulit diatasi. Permasalahan ini seolah menjadi agenda rutin tahunan yang sulit untuk dielakkan. Hampir setiap tahun daerah lahan gambut seperti di Riau dan Kalimantan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas Karhutla di Indonesia dalam periode Januari sampai Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. 

Provinsi Riau merupakan wilayah terluas yang mengalami kebakaran hutan yakni mencapai 49.266 hektare disusul Kalimantan Tengah seluas 44.769 hektare. Kebakaran ini pun menimbulkan kabut asap yang tebal di dua daerah tersebut. Dampaknya masyarakat akan terganggu kesehatanya, anak sekolah diliburkan dan kerugian lainnya.

Karhutla meskipun sudah diantisipasi dan diingatkan jauh-jauh hari, memasuki musim kering kebakaran tetap juga terjadi. Ketika kebakaran hutan terjadi, semua pihak terlihat gamang, saling menyalahkan. Banyak pihak tidak menempatkan diri sebagai solusi malah justru bagian dari masalah yang muncul. Kesimpulan yang dibangun di atas meja tidak didasari analisis rasional dan bukti empirik. Akhirnya Pemerintah seakan tak berdaya menanggulangi permasalahan ini.

Mengapa persoalan Karhutla seakan tidak pernah selesai melanda Indonesia? 

Mencegah kebakaran hutan sebenarnya membutuhkan rencana proaktif dari seluruh elemen terkait, sistemik dari seluruh sisi dan tegas dalam tindakan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ke depannya, atau setidaknya mengurangi secara signifikan intensitas kebakaran. 

Melihat fenomena ini, penulis tertarik menganalisis masalah Karhutla yang terjadi di Indonesia.

Masyarakat adalah korban

Ketika Karhutla terjadi, maka munculah persepsi bahwa kebakaran terjadi akibat adanya masyarakat yang sengaja membakar hutan dan lahan tersebut. Ya, persepsi demikian bisa saja terjadi nyata di lapangan. Tetapi persepsi tersebut bukanlah jawaban yang signifikan untuk menjawab permasalahan Karhutla yang terjadi.

Kajian Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) soal kelola rakyat di ekosistem rawa gambut di Sumatra dan Kalimantan, menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola ekosistem rawa gambut sangat menghormati lingkungan. Bahkan pada beberapa budaya, memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan pemerintah yang memberikan batas maksimal kedalaman gambut tiga meter dalam membuka perkebunan.

Mengutip pernyataan ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebutkan Karhutla terjadi dibakar oleh manusia. Selanjutnya 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan (Kompas.com, 18/9/19). 

Artinya Karhutla memang disebabkan oleh manusia. Tapi anehnya justru setelah kebakaran, lahan tersebut menjadi lahan perkebunan. 

Apa pun, siapa pun atas alasan apa pun penyebab kebakaran hutan, masyarakat telah menjadi korban dari kebakaran itu sendiri. Selain mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, asap tebal yang ditimbulkan dari kebakaran hutan juga menimbulkan berbagai penyakit saluran pernapasan.

Pengawasan dan penegakan hukum harus tegas dan terbuka

Pengawasan dan penegakan hukum adalah instrumen yang paling efektif untuk mengurangi Karhutla secara signifikan. Penegakan hukum adalah upaya yang efektif untuk melakukan pencegahan dan menghindari terulangnya kejadian kebakaran berikutnya. Instrumen ini bisa digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembakaran.

Di lapangan, langkah penegakan hukum saat ini masih level sanksi administratif. Korporasi yang terjerat di pengadilan sangat minim. 

Sanksi administratif sebenarnya tidak memberikan efek jera. Penanganan karhutla dengan cara seperti ini hanyalah sekadar memenuhi citra positif sebagai pemenuhan tututan “pucuk pimpinan” dan mengelakkan sorotan masyarakat.

Berdasarkan paparan Greenpeace (organisasi lingkungan global) saat diwawancara detik.com, Kamis 12 September 2019. Greenpeace menyebutkan jika bicara sanksi administrasi ini ada empat jenis: teguran tertulis, sanksi paksaan, sanksi pembekuan izin, ada sanksi pencabutan izin. 

Kita banyak lihat di media cetak bahwa pemerintah sudah memberikan sanksi administrasi, tapi kita tidak melihat perusahaan mana saja yang diberikan sanksi, kenapa mereka diberikan, lalu rekomendasi apa perusahaan harus penuhi sehingga sanksi tersebut pada akhirnya bisa dicabut.

Greenpeace juga menyebutkan pemerintah masih lemah dari sisi pengawasan dan juga penegakan hukum terkait dengan kebakaran yang terjadi saat ini. Saat ini ada 11 perusahaan yang sudah inkracht dan dikena denda Rp18,9 triliun namun sampai saat ini kita tidak melihat realisasinya.

Pengadilan harus cermat dan adil

Menoleh ke belakang pada tahun 2014 terjadi Karhutla yang cukup luas. Kejadian ini akhirnya berujung dengan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan. 

Salah satu gugatan yang menarik perhatian publik adalah gugatannya KLHK terhadap PT. Bumi Mekar Hijau, pemasok tanaman idustri untuk Asia Pulp & Paper (APP)/ Sinar Mas di Ogan Komiring Ilir. Namun perjalanan proses hukum ini kandas di tengah jalan. 

Mencermati kasus ini ada beberapa poin yang menarik kita soroti. Pertama, majelis hakim lalai memperhatikan peraturan perundang-undangan menyebutkan kewajiban Korporasi baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2004 junto PP nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan menyebutkan bahwa pemegang konsesi bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di dalam wilayah konsesinya.

Alih-alih, Hakim justru menggunakan metode non hukum untuk menguji kesalahan dan pertanggungjawaban tersebut, yaitu menekankan alasan untung-rugi perusahaan. Majelis hakim tidak cermat mempertimbangkan kerugian yang lebih luas yang timbul dari kebakaran. 

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap rusaknya ekosistem, tapi, ada kerugian ekonomi lainnya yang harus dipertimbangkan. Beban biaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan, penyakit yang ditimbulkan, dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya yang tersendat akibat kebakaran hutan dan lahan di konsesi perusahaan itu.

Sebagai pentup, penulis tidak berada dalam posisi membela masyarakat dan menyalahkan korporasi serta berburuk sangka kepada pemerintah. Penulis hanya ingin menyampaikan, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin terbakar kalau tiak ada yang membakar. Setiap pelaku pembakaran hutan harus bertanggung jawab agar kejadian ini dapat diatasi. 

Lalu apa yang harus dilakukan?

Membaca fenomena yang terjadi di atas untuk mencegah Karhutla jalan satu-satunya adalah penegakan hukum yang tegas dan tuntas. Siapa pun pelaku wajib dihukum sebagai pembelajaran, pencegahan dan efek jera. Pemerintah harus memberikan peringatan keras kepada semua pihak dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku. 

Pemerintah sebagai aktor yang mempunyai alat penegak hukum harus bisa berperan, bersikap dan bertindak dengan cermat, tepat dan tuntas. Keselamatan dan kemaslahatan masyarakat banyak serta ekosistem lingkungan lebih penting dari pada melindungi sebagian pihak atau golongan tertentu.