Intoleransi terhadap warga Ahmadiyah di Sintang belum berakhir. Tekanan ini bukan hanya hanya berhenti pada penyegelan masjid dan penghentian aktivitas keagamaan warga Ahmadiyah. Tapi, puncaknya adalah penyerangan masjid milik Ahmadiyah yang terjadi pada 3 September 2021. Tindakan bengis itu dilakukan oleh kelompok menamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam Sintang.

Nampak dalam gambar dan video yang beredar di media sosial, massa menghancurkan dinding masjid dengan palu godam, buku-buku milik JAI dihamburkan, kaca jendela dipecahkan serta ada bangunan yang dibakar oleh massa. 

Setelah penyerangan, massa berkumpul dan menyampaikan ancaman kepada negara agar segera meratakan masjid milik Ahmadiyah. Kalau tidak, mereka akan kembali lagi untuk meluluh-lantakan bangunan  tersebut.

Masalah intoleransi, penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah bukan hanya persoalan yang berada diakar rumput. Persoalan intolransi terkait erat dengan masalah regulasi yang merupakan perwujudan dari sikap negara dan sejauh mana tanggung jawab negara ketika terjadi pelanggaran terhadap Ahmadiyah.

Sikap Negara yang Kabur

Posisi negara dalam tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah acapkali kabur. Karena dalam realitas yang ada justru negara sendiri yang sering menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Hal ini sangat jelas ketika tahun 2008 negara menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk memperingatkan Ahmadiyah.

Latar belakang kemunculan SKB 3 Menteri adalah berlarut-larutnya konflik dan intoleransi yang dialami oleh Ahmadiyah sejak masuknya Reformasi. Berdasarkan catatan yang ada sejak tahun 2002 Ahmadiyah mulai mengalami konflik dan intoleransi secara terbuka. 

Hal tersebut bisa dilihat pada kasus penyerangan terhadap pemukiman Ahmadiyah di Pancor Selong, Lombok Timur yang terjadi pada 12-15 September 2002. Akibat kekerasan tersebut, delapan bangunan rumah warga Ahmadiyah dibakar dan 28 rumah termasuk masjid mengalami kerusakan.

Kekerasan terus berlangsung, kali ini bukan hanya dialami oleh Ahmadiyah tetapi kelompok masyarakat yang mendukung kebebasan beragama Ahmadiyah. Kelompok pendukung ini adalah Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). 

AKKBB adalah gabungan dari LSM di yang bertujuan untuk mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. AKKBB yang sedang melaksanakan apel akbar untuk memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2008 di Monas, diserang oleh kelompok intoleran yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI) dan Komando Laskar Islam (KLI). 

Massa FPI dan KLI yang membawa pentungan seraya meneriakan takbir melakukan penyerangan ke massa AKKBB sehingga mengakibatkan 70 orang mengalami luka-luka. Pasca insiden monas, muncul desakan publik dan meminta negara agar supaya  mengambil sikap mengenai insiden ini.

Akhirnya, beberapa hari setelah penyerangan melalui Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama negara mengeluarkan SKB 3 Menteri nomor 3 tahun 2008 yang berisi tentang peringatan dan perintah kepada warga Ahmadiyah dan warga masyarakat. 

Akan tetapi, alih-alih menengahi konflik dan intoleransi, negara justru menempatkan Ahmadiyah sebagai kelompok yang bersalah. Terdapat beberapa poin dari SKB, yang menyasar langsung kepada Ahmadiyah. Intinya SKB membuat warga Ahmadiyah tidak memiliki hak yang sama dalam beragama, berbeda dengan pemeluk agama lain. 

SKB juga secara hirarkis mengacu pada Undang-undang penodaan agama nomor 1 PNPS tahun 1965 yang sangat diskriminatif dan mendiskreditkan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha’i, agama lokal dsb. Ketika lahir dari aturan tertinggi yang diskriminatif, pasti produknya juga sama.

Karpet Merah Bagi Kelompok Intoleran

SKB kemudian disambut hangat oleh kelompok intoleran. SKB dipakai sebagai keuntungan politik bagi kelompok intoleran untuk berbuat se-wenang-wenang terhadap Ahmadiyah. Faktanya adalah pada tahun 2010 sejumlah kelompok massa intoleran di Sukabumi, Jawa Barat membongkar masjid Ahmadiyah di kampung Panjalu.

Sementara pada tanggal 6 Februari 2011 peristiwa paling tragis dirasakan Warga Ahmadiyah Cikeusik. Mereka diserang secara brutal oleh sejumlah kelompok intoleran. Kelompok intoleran yang bar-bar bukan hanya menyerang rumah warga Ahmadiyah tetapi tindakan mereka membuat tiga orang warga Ahmadiyah meninggal.

Sekarang-pun demikian, karpet merah masih diberikan negara terhadap kelompok intoleran yang banal dalam beragama. Pada tanggal 3 September 2021, Aliansi Umat Islam Sintang menyerang, merusak dan membakar masjid dan gedung milik warga Ahmadiyah di Balai Guna, Sintang, Kalimantan Barat. Dalam video dan gambar yang beredar nampak ratusan aparat kepolisian dan TNI yang mengamankan lokasi kejadian yang cenderung diam dan membiarkan penyerangan tersebut terus berlangsung.

Akhirnya, masjid Ahmadiyah menjadi rusak, dinding-dindingnya bolong dan buku-buku di dalam masjid dihamburkan, Tindakan aparat negara yang banter dan abai itu, sebenarnya ingin memberikan karpet merah terhadap kelompok intoleran untuk berbuat se-suka hati kepada Ahmadiyah. Sehingga masalah yang bisa diantisipasi dan dicegah secara maksimal justru dibiarkan saja.

Padahal mereka memiliki personil yang cukup dalam mencegah pengrusakan itu. Memang pasca penyerangan, Polri telah menangkap dan menetapkan beberapa tersangka. Namun, yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana upaya antisipasi agar pengrusakan bangunan milik Ahmadiyah dan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah, tidak terjadi lagi. Dan ini merupakan tugas utama dari pihak kepolisian mengayomi dan melindungi warga masyarakat dari tindak kekerasan. 

Penangkapan juga tidak bisa mengembalikan trauma yang dialami oleh warga Ahmadiyah. Penyerangan yang dialami oleh warga Ahmadiyah, akan menjadi memori buruk dari setiap kehidupan yang mereka jalani di negara yang katanya menjunjung tinggi kebinekaan ini.

Lemahnya Penegakan Hukum

Masalah intoleransi juga pada persoalan penegakan hukum (law enforcement). Dalam kasus penyerangan dan pembunuhan warga Ahmadiyah di Cikeusik. Pengadilan Negeri Serang, Banten menjatuhkan vonis terhadap 12 terdakwa dengan waktu kurungan penjara 3-6 bulan. 

Putusan tersebut merupakan vonis yang sangat ringan. Tidak sesuai dengan tingkah mereka di lapangan--yang menyebabkan nyawa warga Ahmadiyah yang tidak berdosa harus melayang. Penegakan hukum di negara ini sangat lemah dan tidak masuk akal. Terdakwa yang merusak dan membunuh tidak diberikan hukuman yang setimpal. 

Di sini semacam ada dua pesan: Pertama, warga Ahmadiyah dianggap memiliki peran dalam menyulut emosi massa. Sehingga massa melakukan tindak kekerasan. Padahal warga Ahmadiyah adalah korban yang harus dilakukan secara adil oleh negara. Kedua, semakin menunjukan pemihakan negara terhadap kelompok mayoritas yang intoleran.

Dalam duduk perkara penyerangan masjid Ahmadiyah di Sintang, Masalah penegakan hukum juga menunjukan masalah yang sangat mendasar. Pemerintah Daerah (Pemda) Sintang, yang seharusnya menengahi konflik dan menegakan aturan secara adil, dengan berjangkar pada cara-cara dialogis, konstruktif serta bernafaskan Hak Asasi Manusia (HAM), justru Pemda menegakan dan menerbitkan aturan pelarangan aktivitas keagamaan warga Ahmadiyah. Penegakan aturan tersebut sangat tidak adil, merugikan warga Ahmadiyah dan bertentangan dengan HAM.

Memang persoalan nasib Ahmadiyah di negara ini sungguh pelik. Negara yang seharusnya menjamin dan melindungi hak mereka, justru sengaja memelihara dan membiarkan pelanggaran atas hak mereka terus berlangsung. Di sisi lain, kelompok intoleran yang bar-bar dan ekstrem dalam beragama terus memanfaatkan situasi ini.