2 tahun lalu · 975 view · 4 min baca menit baca · Filsafat 32098.jpg
Ilustrasi: Viva.co.id

Sikap Liberal untuk Kasus HTI dan Ahok

Ada dua kondisi yang menghantarkan saya mengapa harus bicara lagi soal liberalisme (sikap liberal). Pertama adalah kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kedua soal vonis hakim untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penistaan agama.

Sebenarnya saya tidak terlalu ahli di bidang liberalisme. Tetapi hanya karena saya merasa punya sedikit pengetahuan tentang ideologi ini, maka wajib kiranya jika saya mengulasnya. Saya ingin menyikapi dua kasus yang secara kasat mata itu melanggar nilai atau ide kebebasan.

Sejauh pemahaman saya, liberalisme merupakan satu paham tentang kebebasan. Ide pokok yang diusung oleh pandangan filsafat ini adalah pengukuhan kebebasan individu. Mulai dari kebebasan berpikir, berekspresi, berkumpul atau berserikat, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan atau budaya (agama).

Dalam politik, tradisi penebaran liberalisme disandarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik paling unggul. Cita-cita yang hendak dicetus adalah masyarakat bebas—saya mengistilahkannya “Negara Kebebasan”. Tak ada pembatasan, serba boleh tanpa absennya konsep tanggungjawab (kewajiban).

Tegas, semua yang menyangkut soal kebebasan individu, liberalisme lah yang memberi seperangkat operasionalnya. Ibarat mekanisme tubuh, liberalisme adalah jantung di mana kebebasan individu adalah darah yang terus-menerus ditransfusinya ke berbagai organ.

Tak perlu jauh-jauh memahami arah gerak liberalisme. Cukup pahami, sejauh itu menyangkut kebebasan individu, selama ia tidak melanggar kebebasan individu yang lain, arah dan geraknya, yakni pikiran atau tindakan, sah untuk dimunculkan.

Dalam konteks dua kondisi yang jadi pemantik saya mengapa harus mengulas liberalisme, yakni kasus pembubaran HTI dan vonis 2 tahun kurungan untuk Ahok, tampak jelas bagaimana padangan filsafat ini tertarik-tarik ke dalam faktanya. Apakah pembubaran HTI melanggar kebebasan? Apakah vonis untuk Ahok juga melanggar hal yang demikian?

Pembubaran HTI

Di kesempatan yang lalu sudah saya tegaskan: tak ada yang salah dari keputusan pemerintah yang mengambil langkah pembubaran untuk ormas radikal berlabel HTI.

Seturut pada alasan pemerintah sendiri, sebagai organisasi berbadan hukum, mestinya HTI menampakkan peran positifnya bagi pembangunan bangsa guna mencapai tujuan nasional. Sayangnya, alih-alih ikut membangun, HTI justru berupaya merusak. Itu fakta.

Ambillah satu contoh dari tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya. Jika dikorelasikan dengan tujuan HTI berupa pelanjutan kehidupan Islam sekaligus pengembangan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (termasuk di Indonesia), adakah jalan yang searah di antara keduanya?

Pernahkah HTI mengkampanyekan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 (PBNU)? Bukannya yang dikampanyekan dalam dakwahnya adalah hal yang berkebalikan, merusak, merongrong empat pilar itu?

Belum lagi soal ajaran Islam yang kaffah. HTI, sebagai organisasi penebar Islam katanya, ajaran yang rahmatan lil alamin seperti apa yang pernah HTI gaungkan?

Ajaran Islam memang menjadi salah satu tarikan nafas eksisnya bangsa yang ber-bhinneka ini. Ulama-ulama Islam punya kontribusi besar bagi kemerdekaannya. Tapi itu bukan berarti bahwa Indonesia (negara atau pemerintah) punya kewajiban khusus untuk memandatkan (ajaran) Islam ke dalam amanah atau tujuan pembangunan nasionalnya.

Itu di wilayah pendidikan. Bagaimana dengan di wilayah politik? Jangan tanya lagi. Sama sekali tak ada peran positif dari HTI. Yang ada justru kebalikannya: merusak!

Melalui tujuan HTI yang hendak membangun sistem pemerintahan di Indonesia berupa khilafah, kurang merusak apalagi jika dibanding dengan tujuan para pelaku pemufakatan makar? Ditambah lagi dengan upaya formalisasi syariat Islam. Kurang merusak apalagi juga ketimbang dengan tindakan Rizieq Shihab yang “menghina” Pancasila dan UUD 1945?

Saya heran mengapa banyak orang yang katanya penganut liberalisme tapi justru menanggap pembubaran HTI ini sebagai aksi pengkhianatan terhadap ide filsafat ini. Entah pemahaman saya yang berbeda dengan mereka atau tidak, tapi yang jelas, sejauh realisasi kebebasan itu mengganggu, dalam hal ini mengganggu tatanan kebangsaan Indonesia yang sudah ditetapkan final, bagi saya, itu adalah pelanggaran terhadap liberalisme.

Anda-Anda bisa jadi tidak sepakat. Tapi toh pandangan seperti itu memang berlaku secara universal. Bahwa kebebasan berekspresi sah terberlakukan sejauh kebebasan itu tidak melanggar tatanan di luar dirinya.

Memang agak membingungkan. Tapi orang perlu sadar bahwa konteks persoalan ini tidak berada dalam ruang hampa. Ada tatanan keindonesiaan yang tidak boleh orang langgar. Berpendapat sih boleh. Tapi apakah HTI, yang mengusung khilafah, hanya menggulirkan tujuannya dalam koridor sebagai pendapat?

Apa maksud dari agenda-agenda HTI, seperti pawai dan deklarasi, kalau bukan sebagai upaya nyata merusak tatanan yang melingkupinya? Aneh bin ajaib kalau upaya ini dipandang sebatas pendapat.

Vonis Ahok

Saya memang Ahoker, tapi bukan berarti mendukung Ahok secara membabi-buta. Orang bisa saja memandang saya sebagai pihak yang tidak adil dalam berpikir. Tapi itulah konsekuensi, tak boleh saya jadikan perintang.

Untuk kasus kedua ini, jelas bahwa vonis Ahok sama sekali telah melanggar ide kebebasan individu. Mengapa demikian?

Dengarlah kembali pidato Ahok di Kepulauan Seribu November 2016 lalu. “...jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51...,” apakah kata-kata itu termasuk sebagai penistaan agama? Bukankah itu lebih merupakan sebagai perbedaan tafsir belaka?

Tak ada bukti yang valid yang memperlihatkan bahwa kata-kata Ahok ini merupakan penistaan agama. Yang jelas dari kata-kata itu adalah Ahok punya pemikiran semacam itu, yang memang kebetulan tampil berbeda.

Ini kan perbedaan pendapat, perbedaan tafsir, mengapa Ahok harus dilarang jika punya pemikiran yang berbeda? Toh seruan Ahok itu tidak dipaksakan, apalagi berniat untuk diterapkan dalam kondisinya sebagai pejabat publik di naungan NKRI.

Ahok tidak memaksa untuk diikuti, tidak memaksakan kehendaknya. Ahok hanya berkata apa adanya, seturut pada pengalamannya semasa menjadi pejabat, terutama saat mencalonkan diri sebagai Gubernur di negeri lahirnya Bangka Belitung.

***

Dari dua peristiwa di atas, jelas terlihat yang mana melanggar ide kebebasan dan mana yang justru beralih untuk memperkuatnya. Terserah Anda-Anda mau mengkritik bagaimana tulisan ini. Prinsip saya teguh: menulis apa adanya.

Apa yang saya tulis di atas tak lain adalah penjabaran praktis saya tentang liberalisme (otentik). Sekali lagi, begitulah prinsip yang saya pegang.

Ada kritik ada sanggahan, silahkan layangkan. Dengan senang hati akan saya terima dan baca. Dan dengan bangga akan saya kirimkan kembali bentuk sanggahan saya sebagai pembelaan lanjutannya kelak.

#FreeAhok #BubarkanHTI

Artikel Terkait