Setelah sebulan lebih publik Indonesia disuguhi  berita yang dimeriahkan oleh aksi dan parade seputar polemik dugaan penistaan  yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), gubernur Non Aktif Provinsi DKI Jakarta, kini polemik mulai beralih ke meja hijau. Adalah KPI bersama Dewan Pers melalui surat edaran bersama, yakni Dewan Pers No 02/SE-DP/XII/2016 dan KPI No 01/SE/K/KPI/12/2016 tentang potensi negatif siaran langsung.

Pada intinya surat edaran tersebut menyatakan bahwa siaran langsung terhadap jalannya proses persidangan berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah dan terjadinya pengadilan oleh pers. Sehingga dengan demikian  stasiun televisi diimbau tidak membuat talk show atau diskusi live yang melibatkan tokoh atau ahli yang membahas jalannya proses persidangan.

Namun KPI dan Dewan Pers masih membuka peluang masyarakat untuk menyaksikan jalannya persidangan, namun dibatasi, hanya pada saat pembacaan tuntutan dan vonis. Selain itu masih dimungkinkan liputan dalam bentuk breaking news atau sebatas laporan situasi terkini. Ada juga yang mengusulkan agar agenda peliputan sidang sebatas agenda pembacaan tuntutan, pledoi, dan pembacaan putusan.

Intinya, akses informasi jalannya proses sidang Ahok harus dibatasi. Titik!

Tak pelak sikap KPI dan Dewan Pers tersebut kemudian menimbulkan polemik. Ada yang kemudian membandingkan sidang Ahok dengan sidang Jesica dalam kasus kopi Sianida. Di mana pada sidang Jessica hampir semua stasiun TV menyiarkan secara live setiap jalannya proses persidangan. Bahkan ada juga yang memandang ini sebagai sebuah bentuk ketertutupan informasi yang coba dimainkan oleh pihak pihak tertentu.

Disisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa dengan tidak disiarkan secara live, diharapkan dapat meredam derasnya opini publik terhadap wacana dugaan penistaan yang dilakukan ahok. Berkaca dari kasus sidang kopi sianida. Ternyata justru dengan disiarkan secara langsung, menimbulkan perang urat syaraf yang tidak kalah seru di luar pengadilan. Diluar ruangan sidang. Masyarakat dan para pakar kemudian membentuk peradilan sendiri untuk mengomentari jalannya persidangan.

Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim. Dengan disiarkannya kasus Ahok secara live, dikhatirkan akan berdampak besar. Dapat mempengaruhi suhu politik hingga mengancam kerukunan, ketentraman dan keutuhan bangsa Indonesia.

Benarkah perkara ini sedahsyat itu?

Pada dasarnya sidang terbuka untuk Umum

Sidang yang disiarkan langsung Berdasarkan Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain. Adapun dalam ketentuan yang sama diikuti Pasal 64 dan 153 ayat 3 KUHAP menyatakan:

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan juga untuk kepentingan pemeriksaan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum.

Artinya dari segi hukum, sebenarnya tidak ada masalah apabila jalannya sidang ahok diliput langsung oleh media massa. UU tidak melarang. Bahkan UU mengkonfirmasi bahwa idealnya sidang peradilan memang harus terbuka untuk umum agar publik dapat menyaksikan proses penegakan hukum secara transparan di republik ini. Terlebih perkara ini bukan termasuk delik asusila atau perkara perceraian/problem rumah tangga.

Bahkan tak kurang Presiden Joko Widodo sendiri juga meminta agar proses hukum yang menjerat Ahok dilakukan secara transparan. Ia justru khawatir apabila ada pihak tak bertanggung jawab yang merekam proses persidangan kasus tersebut menggunakan ponsel, tak menutup kemungkinan rekaman itu diubah dan disebar ke media sosial menjadi tak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan.

Namun tampaknya peradilan Indonesia sudah “jera” dengan yang namanya tayangan langsung. berkaca dari kasus kopi Vietnam bersianida, dimana ketika itu sidang itu ditayangkan secara langsung yang kemudian justru berekses pada penghakiman masyarakat. Publik mengecam ketika ada hakim yang dinilai tidak netral karena mengomentari kepribadian personal terdakwa dalam pengambilan keputusan.

Tayangan live sidang pengadilan kemudian telah menorehkan tinta merah terhadap kinerja aparatur peradilan Indonesia. Mulai polisi, jaksa hingga hakim. Tampak jelas publik menghakimi kinerja aparatur yang dinilai tidak profesional. tayangan langsung ibarat sebuah “petaka” bagi dunia hukum Indonesia. Karena telah membuka wajah aparatur penegak hukum di republik ini.

Hal inilah yang rupanya membuat "kapok" peradilan.

Penyiaran langsung dinilai dapat membuat kebebasan hakim dalam menentukan putusan terpengaruh. Hakim diliputi kecemasan dalam pengambilan keputusan ekses opini massa diluar persidangan. Hakim khawatir putusan yang nantinya tidak sesuai dengan keinginan massa.

Disinilah apa yang dinamakan dengan gejala Allodoxaphobia menghinggapi peradilan Indonesia. Peradilan Indonesia dihantui rasa takut akan opini dan kritikan yang berkembang di luar sidang.

Allodoxaphobia Peradilan kita

Allodoxaphobia barangkali masih asing terdengar di telinga kita. Berdasarkan situs phobia wikia, Allodoxaphobia ialah rasa takut akan mendengar opini dan pendapat orang lain. Allodoxaphobia berasal dari bahasa Yunani, yakni ‘allo’ berarti berbeda, ‘dox’ berarti pendapat dan ‘phobos’ yang diambil dari nama Dewa Ketakutan dari Yunani. fobia ini memang tergolong sebagai fobia langka.

Orang yang menderita Allodoxaphobia akan merasakan ketakutan konstan dan ketidaknyamanan kala orang lain memberikan opini atau saran kepadanya. Saat penderita Allodoxaphobia  terserang fobianya ada beberapa gejala yang dapat terlihat. Gejala-gejala itu terjadi kala penderita mendapat opini, pendapat dan kritik dari orang lain.

Menarik untuk dilihat bahwa biasanya penderita gejala ini tidak menyadari bahwa mereka menderita fobia jenis ini. Lebih menarik lagi ternyata fobia jenis ini bisa saja menjalar kedalam instutisi, lembaga bahkan negara. Rezim otiriter yang cemas akan segala kritikan dan opini berkembang biasanya mengidap fobia ini.

Berkaitan dengan perkara ahok, patut diduga bahwa institusi peradilan Indonesia saat ini sedang dihinggapi Allodoxaphobia. Sebuah bentuk fobia berupa perasaan kecemasan, yang terkadang tidak masuk akal, terkait opini dan pendapat publik terhadap jalannya proses hukum.

Padahalnya sepatutnya penegak hukum terutama hakim, yang kelak akan memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, idealnya bebas dari intervensi opini dan pengaruh yang berkembang di luar sidang.

Terlebih kemerdekaan hakim dijamin melalui UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan kamera masuk keruang sidang. Dengan dalih kemandirian hakim dapat dipengaruhi. Hakim yang mudah dipengaruhi sebenarnya belumlah pantas menjadi hakim.

Apabila institusi peradilan Indonesia mudah gamang dan rawan  disetir oleh faktor di luar persidangan -sehingga proses jalannya peradilan harus dibatasi untuk umum. Kini sepatutnya kita merenungkan kembali makna kemandiran dan independensi penegak hukum Indonesia. Terutama hakim, sebagai benteng terakhir (laatste toevlucht) bagi setiap pencari keadilan.

Idealnya Pengadilan haruslah menjadi cerminan dari simbol Themis, sang dewi keadilan.  Sosoknya digambarkan sebagai Dewi yang memegang pedang dan mata ditutup secarik kain hitam. Themis adalah sosok dewi yang siap menebas ketidakadilan yang terjadi. tanpa pandang bulu. Bukannya simbol dari Dewa ketakutan dalam mitologi kuno, phobos. Dewa yang senantiasa diliputi kecemasan dan  ketakutan.

Kedepan, mungkin perlu dipertimbangkan program “terapi” bagi peradilan Indonesia dalam menghadapi fobia terhadap opini massa diluar sidang. Menarik bahwa  pakar terapi sepakat. Bahwa terapi yang paling baik terhadap fobia atau ketakutan terhadap sesuatu, adalah dengan menghadapi ketakutan itu sendiri.

Terapi yang paling baik bagi Allodoxaphobia peradilan Indonesia -mau tidak mau- harus berani menghadapi opini, pendapat dan kritikan yang berkembang di luar sidang. Namun sayangnya, hal itu hanya bisa dilakukan apabila sidang digelar secara langsung.