Beberapa tahun terakhir, dunia dihadapkan pada situasi perang dagang USA lawan Cina. Belum selesai akibat perang tersebut, krisis baru lebih dahsyat datang dengan aktor utama virus Corona. Pandemi Covid-19 telah memaksa pembatasan alur manusia dan barang di banyak negara tak terkecuali Indonesia. 

Tak pelak menghasilkan pertumbuhan ekonomi negatif pada hampir semua negara. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,32% pada kuartal II. Dan masih dibayang-bayangi pertumbuhan negatif pada kuartal III.

Dampak terhadap ekonomi, pelayanan publik, dunia usaha, serta sosial langsung terasa. Kondisi ini menghadirkan situasi perubahan tak terduga (Volatile), penuh ketidakpastian (Uncertainty), dengan banyak faktor saling memengaruhi (Complexity) serta tidak mudah dikenali (Ambiguity).

Dalam situasi tersebut, organisasi dunia usaha maupun pemerintahan perlu resep strategi ketahanan menghadapinya agar tetap menjaga keberlangsungan dan bahkan meraih peluang baru.

Bersamaan dengan itu juga terjadi perkembangan teknologi digital yang bergerak dengan cepat. Teknologi digital berupa Internet-untuk-Segala (IoT), otomatisasi, robotik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) makin cepat dikembangkan untuk mengatasi banyak masalah di atas.

Seluruh dunia berlomba memasuki tranformasi digital. Apalagi dengan datangnya pandemi cofid-19, makin dianggap pentingnya melakukan percepatan tranformasi digital. Transfromasi digital sudah bukan menjadi pilihan, tapi menjadi keharusan dalam menata pembangunan masa depan.

Di Indonesia, adopsi teknologi digital juga makin tak terelakkan di masa pandemi. Diungkapkan oleh staf ahli Menkominfo, Prof. Henry Subiakto, terjadi kenaikan penggunaan aplikasi online untuk belajar, bekerja, dan konsultasi kesehatan hingga 443%. Ritel online juga mengalami kenaikan 400%.

Sejalan dengan riset McKinsey menyebutkan, kehidupan di Indonesia berubah drastis dan dramatis dalam beberapa bulan terakhir sejak pandemi Covid-19. Hasil surveinya menyebutkan sebagian besar mengalihkan pembelian barang konsumsi ke online.

Pada rapat terbatas 3 Agustus 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan pentingnya percepatan transformasi digital dengan lima langkah. Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapan roadmap  transformasi digital di sektor-sektor strategis. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, persiapkan dengan cepat yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan transfromasi digital.

Namun perlu diketahui bahwa transfromasi digital bukan sekadar penerapan teknologi saja dengan segala infrastruktur fisiknya. Banyak yang mengaburkan antara digitalisasi dan transfromasi digital. Ternyata banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mengalami kemandekan kalau tidak bisa dibilang gagal menjadi pengungkit keberhasilan pencapaian organisasi baik bisnis maupun pemerintahan.

Digitalisasi berbeda dengan transfromasi digital. Digitalisasi hanya pada aspek penerapan technologinya saja. Sedang transfromasi digital sejatinya melibatkan tiga aspek: teknologi, data, dan manusia.

Pada aspek manusia bukan saja kesiapan kompetensi tetapi juga aspek budayanya (culture). Banyak pengalaman menunjukkan ternyata masih banyak organisasi yang mengalami hambatan dalam penerapan teknologi digital dikarenakan bukan masalah keberadaan teknologinya semata tetapi lebih pada kesiapan budaya perusahaan seperti ditulis oleh David Waller di Harvard Business Review, Februari 2020.

Dalam studi oleh Mc Kinsey (2016) terhadap 2.135 senior leader ditemukan bahwa komponen budaya dan perilaku organisasi menjadi faktor utama dalam melakukan transformasi digital dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Penemuan lain adalah perusahaan yang memiliki budaya yang kuat dapat dengan cepat merespons perubahan lingkungan.  

Dalam situasi perubahan cepat dan cenderung tak menentu baik dihasilkan oleh disrupsi teknologi dan disrupsi oleh Covid-19, diperlukan sebuah organisasi yang cepat beradaptasi, inovatif, mampu berkolaborasi dan terbuka.

Perilaku tersebut bisa dihasilkan dari budaya organisasi yang terus belajar (learning organization), berani menghadapi tantangan dan pola pikir berkembang (growth mindset), orientasi ke pelanggan/masyarakat (customer oriented), lincah (agile), memaksimalkan keputusan berdasar data (data-driven culture) dan mengurangi hirarki ( flat hierarchy).

Tidak kalah penting juga, sensivitas terhadap etika, sosial dan implikasi regulasi. Tanpa mengindahkan etika dan kemanuasian akan membuat kontraproduktif. Apalagi menyangkut transformasi digital pemerintahan dimana penduduk perlu menjadi faktor penting perubahan untuk membuahkan manfaat maksimal bagi penduduk dan terhindar dari efek negatif digitalisasi.  

Juga diperlukan kepemimpinan yang kompeten dan lincah, serta mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, adaptif, sadar data dan berani mengambil risiko serta sensitifterhadapetika dan regulasi.

Hampir semua pakar menekankan bahwa transformasi tersebut perlu role model yang dimulai dari pimpinan. Bahkan menurut Prof Suhono Harso Supangkat, guru besar ITB dan Direktur Smart Cities and Community Innovation Center, langkah pertama dalam kerangka kerja transformasi digital dimulai dengan persiapan leadership (kepemimpinan) dan budaya digital. Teknologi ada pada Langkah ketiga.  

Survei IMD World Digital Competitiveness 2019 menunjukkan Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara. Lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN. Sedang survei IMD Smart City Index 2019 terhadap 102 kota-kota di dunia, ada tiga kota di Indonesia yang masuk dalam daftar dengan urutan 80, 81, 82 berturut turut adalah Makasar, Jakarta, dan Medan.

Ini tantangan buat pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Semua pihak berperan dalam percepatan transfromasi digital terutama pemerintah dalam tata kelola pelayanan publik untuk mewujudkan nilai tambah bagi penduduknya.  

Sayangnya, ketika masyarakat sudah mulai beradaptasi ke pola hidup digital termasuk aktivitas berbelanja, kerja, sekolah, hiburan dan komunikasi, kita dihadapkan pada kenyataan beberapa hari terakhir akan banyaknya calon pemimpin daerah melanggar regulasi dengan tidak beradaptasi dengan protokol Covid-19 pada rangkaian Pilkada 2020.

Berdasarkan data pengawasan yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI hingga Jumat pukul 21.00, ada laporan pengerahan massa dari 141 daerah atau mencapai 65 persen dari total daerah yang melaporkan pendaftaran paslon. Itu terjadi baru pada hari pertama pendaftaran. Ternyata hari kedua masih juga terjadi di 102 daerah yang bakal calonnya menyertakan massa. (Harian Kompas, 5-7 September 2020).

Padahal banyak contoh rangkaian pemilu di luar negeri yang sudah menggunakan teknologi digital selama pandemi covid-19 agar memenuhi protokol Kesehatan. Di antaranya Malaysia dan Singapore menggunakan teknologi digital antara lain dengan menerapkan kampanye online dalam pemilu (Adhy Aman5 Agustus, 2020. The Diplomat).

Calon pemimpin daerah mestinya menjadi sosok panutan sebagai sosok pembelajar dan adaptif dengan protokol kesehatan pandemi Covid-19 dengan mengadopsi teknologi digital dan belajar dari beberapa negara strategi kampanye dan komunikasi politik secara online.  

Dengan lemahnya perilaku adaptasi, inovatif, dan tidak sensitif terhadap regulasi, siapkah pemimpin daerah terlibat dan menjadi driver dalam transformasi digital? Pada gilirannya, calon pemimpin daerah akan berpeluang menjadi menjadi pemimpin nasional ke depannya. Siapkah kita?