OK, cukup main-mainnya. Sekarang kita lupakan hipotesis bahwa satu-satunya yang memenuhi syarat untuk layak disebut ‘pribumi’ adalah Homo erectus.

Anggaplah dikotomi ‘pribumi-asing’ yang digunakan para pemasang spanduk dan penyebar tagar #SayaPribumi itu dapat dipakai (bukan berarti benar). Sekarang saya tanya: siapa yang berhak mengeluh?

Pasca pidato, spanduk, dan tagar ‘pribumi’ tersebut menjadi viral; beberapa teman dan kerabat saya membagikan video tentang teori privilege.

Sekelompok orang dari berbagai golongan berbaris untuk berlomba mendapatkan selembar uang di garis finish. Tetapi, panitia membuat peraturan tambahan: yang berkulit putih maju satu langkah, lalu yang orang tuanya lengkap maju selangkah lagi, lalu yang laki-laki, berpendidikan tinggi, berpenghasilan tetap dan sebagainya; masing-masing status tadi menambah keuntungan selangkah lebih maju.

Jika diringkas, teori privilege yang ingin dijelaskan video tadi adalah tanpa berusaha, seseorang diuntungkan oleh hal-hal bawaan dalam dirinya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Teori ini memang kontroversial dan – seperti sudah pernah saya jabarkan sebelumnya – mereka yang mengritik atau menentangnya langsung dicap diskriminatif, dan dalam kasus tertentu dianggap rasis atau homofobia.

Ya, hal ini tidak membereskan masalah. Justru malah mengipas-ngipasi bara api yang sedikit lagi mau padam. Kelompok tertentu bisa dengan gagah berkata, “Yang tidak setuju, auto-rasis!”

Tetapi baiklah, itu kan di negara kafir asing. Bagaimana jika diterapkan di Indonesia? Siapa yang punya privilege lebih banyak? Atau, kalau pertanyaan saya di atas diperinci: siapa yang lebih berhak mengeluh karena tidak punya privilege?

Ambil contoh yang sederhana: berlalu lintas. Pengendara sepeda motor menganggap diri mereka ‘wong cilik’ yang tertindas oleh privilege pemilik mobil pribadi. Karena itu, mereka merasa berhak melakukan apa saja demi melawan kezaliman mobil, termasuk menyerempet mobil dan ramai-ramai membunuh pengemudinya. Jika demikian, apakah privilege pemilik mobil masih lebih besar dari pengendara motor?

Atau kita pakailah isu pribumi (lagi): Bisakah Tionghoa non-Muslim mengklaim bahwa mereka terdiskriminasi oleh privilege yang dimiliki Melayu Muslim? Kelihatannya cukup jelas. Hak-hak politik mereka nyaris nihil, apalagi sering dikaitkan dengan PKI. Lebih dari tiga puluh tahun kebudayaan dan kepercayaan mereka dikebiri. Sampai sekarang mereka masih harus kenyang dengan cacian rasis yang sepertinya bertambah parah.

Tetapi sebaliknya, kelompok Islam kanan fundamentalis mengklaim bahwa merekalah yang terdiskriminasi. Mayoritas, tetapi diperlakukan seperti minoritas, kata mereka.

80% kekayaan negeri ini (yang seharusnya dimiliki ‘mayoritas’) dikuasai oleh kurang dari 10% penduduk, yang notabene adalah warga ‘keturunan’. Privilege ini memungkinkan warga keturunan untuk memperoleh pendidikan lebih baik, gaya hidup yang lebih ‘mewah’, dan sebagainya.

Klaim ketimpangan privilege oleh kelompok ultra-kanan ini dijadikan pembenaran untuk mengumbar rasisme terhadap warga ‘keturunan’, bahkan menuduh balik kalau merekalah yang rasis dan Islamofobia! (Orang-orang seperti Jonru menggunakan kasus unjuk rasa di Singapura pasca terpilihnya Presiden Halimah Yacob, padahal yang diprotes adalah sistem pemilihannya.)

Pola ‘playing victim’ seperti ini juga digunakan oleh white supremacist dan alt-right di Amerika Serikat. Mereka takut dalam beberapa tahun ke depan, persentase ras Kaukasia tidak akan sampai setengah dari populasi penduduk. Tetapi pola yang sama sebenarnya juga digunakan pembela hak-hak sipil kaum kulit berwarna, LGBTQ dan sebagainya walaupun dalam perspektif yang berbeda.

Klaim-klaim diskriminasi privilege ini sering dilengkapi dengan dua model ‘pembuktian’: historis dan paralel. Pembuktian historis, misalnya, bahwa ketika dulu agama mereka berkuasa jauh lebih toleran dari agama lain, atau ras tertentu bekerja sama dengan penjajah menindas kaum pribumi. Teori konspirasi seperti runtuhnya khilafah, whitewashing ilmu pengetahuan dan sebagainya juga laku keras untuk mendukung pembuktian historis semacam ini.

Pembuktian paralel merujuk pada diskriminasi yang terjadi pada saudara sekelompok mereka di luar negeri. Atau lebih tepat, merengek-rengek karena media (dianggap) lebih bersimpati pada kelompok tertindas selain kelompok mereka.

Mereka juga merasa diidentikkan dengan kejahatan tertentu, lalu mengklaim bahwa kelompok yang lain sebenarnya lebih jahat sehingga sesamanya di sini (yang kebetulan minoritas) lebih pantas untuk ditindas (guilt by association).

(Sekali lagi, tentu saja paralelisme tersebut tidak dapat ‘dibalik’ untuk kasus yang ‘menguntungkan’. Ketika  Sadiq Khan terpilih menjadi walikota Muslim London yang pertama dan dari ras ‘imigran’ pula, terjadi euforia di sini. Tetapi ketika ditanya apakah ‘kebalikannya’ dapat terjadi di sini, mereka menolaknya dengan keras.)

Apa hasil dari klaim-klaim diskriminasi privilege tersebut? Kebencian yang tidak habis-habisnya! Saya mengklaim bahwa privilege kamu menimbulkan kesengsaraan bagi saya, maka saya berhak (privileged) untuk menghina dan menindas kamu sekasar-kasarnya. Kamu punya privilege untuk menikmati hidup, maka biarkan saya mempunyai privilege untuk membenci kamu!

Maka kita sampai pada pertanyaan berikutnya: siapa yang lebih menikmati privilege? Mereka yang ‘punya’, atau mereka yang bebas membenci kaum (yang katanya) ‘punya’ itu? Pribumi atau non-pribumi? Mayoritas atau minoritas?

Silakan jawab sendiri, tetapi saya akan menanyakan pertanyaan terakhir: siapa yang jadi korban dari klaim privilege vs victim tadi?

Tidak lain dan tidak bukan adalah: anak-anak! Klaim-klaim tersebut akan membuat mereka menjadi satu dari dua macam manusia. Entah itu seorang bully yang tak segan mengucapkan makian kasar, main tangan dan kelak menjadi pembunuh (karena sudah diajari berteriak “Bunuh!” sejak kecil); atau menjadi kerbau yang dicocok hidungnya sambil memendam kepahitan sebagai korban seumur hidupnya.

Lupakan saja cita-cita adiluhung membangun manusia Indonesia seutuhnya, atau ras pribumi super unggul dalam iman dan ilmu. Kita hanya akan menjadikan anak-anak kita mesin pembunuh tanpa otak, atau boneka rusak dengan hati kerdil yang tidak sanggup mengampuni.

Kalau sudah begini, mau dikemanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik penerus bangsa? Oh iya, kita sedang sibuk memasang spanduk dan tagar dan berorasi. Sambil berusaha mempertahankan budaya pribumi yang bakal tergerus kids jaman now.