Makin kemari, percakapan yang negatif tentang polisi dan TNI makin hangat—yang semestinya telah diakhiri di awal reformasi.

Bagaimana tidak, makin ke sini, peran mereka tidak hanya sampai ke hal-hal yang sepele, tapi sampai bikin sesak dada. Karena itu pun meski jauh-jauh hari konstitusi telah menjamin kita untuk bicara apa adanya, tapi kita malah menjadi takut jika bicara tentang mereka.

Sampai sekarang pun, terutama konflik tanah, keterlibatan pihak polisi dan TNI mudah ditemui di beranda Twitter. Misalnya baru-baru ini penangkapan terhadap tokoh adat Laman Kinipan, Effendi Buhing.

Jika melihat video penangkapannya, dengan membandingkan tuduhan pidananya, bikin sesak dada. Sebegitunya, ya. Meski ini bukan yang pertama kalinya, ke mahasiswa juga banyak videonya.

Keterlibatan yang berlebihan

Dulu saat pemilihan presiden, ada yang tidak memilih Prabowo karena model kepemimpinannya seperti militer, sehingga prediksi ke depan pemerintahan akan didominasi oleh militer. Dan apa yang terjadi sekarang?

Anda bisa menemukan mereka di dalam pemerintahan. Tidakkah ini membuat posisi polisi dan TNI makin diperhitungkan di republik ini? Makanya, segala permasalahan ditangani oleh mereka.

Sebenarnya siapa yang mengajari kita untuk menyerahkan segala masalah di pihak kepolisian? Selain hukum yang mengajari kita soal ini, pemerintah juga memberi contoh kepada kita bagaimana menyelesaikan masalah tanpa basa-basi, yaitu main lapor.

Padahal semestinya jika ingin memberikan percontohan pada warga negara terkait penyelesaian masalah, cara-cara yang ditunjukkan oleh pemerintah tidak harus demikian. Jika segala permasalahan, kendati hanya kecil, misalnya soal kritikan, lalu diantar ke kepolisian, bagaimana iklim berpikir kita akan maju?

Dengan begini pihak kepolisian merasa peran mereka sangat dibutuhkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, jangan heran juga kalau-kalau ada tindakan yang offside dari pihak kepolisian, karena kita terlalu banyak memberikan jatah kepada mereka untuk memainkan peran.

Saya termasuk orang yang paling membenci keterlibatan militer yang berlebihan. Dan saya pikir saya tidak sendiri.

Namun, selain kelakuan pemerintah, dan pengikut-pengikut setianya, yang makin memperkuat polisi dan TNI, kita juga justru diam-diam menyimpan asumsi memperkuat posisi mereka, secara sadar—meski kita kesal akan keterlibatan yang berlebihan pihak kepolisian dan TNI. Apa pasal?

Kita secara sadar, saat bertemu suatu permasalahan tidak punya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah itu dengan pikiran yang terbuka, menyelesaikannya langsung tanpa perantara. Karena itu, kita cenderung ingin langsung menyelesaikannya di pihak kepolisian.

Misalnya, jika bertemu orang yang “minum-minum” di jalan, atau ada perkelahian di depan rumah Anda, dalam pikiran ingin langsung diselesaikan oleh polisi. Dalam ketidaksadaran kita kepolisian telah diandaikan adalah satu-satunya pihak yang bisa menyelesaikan segala masalah. Maka jangan heran.

Imajnasi yang terbentuk

Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana polisi maupun TNI menggunakan privilege-nyaJangankan orang tua yang anaknya polisi, keluarganya ataupun kerabat dekatnya bisa kecipratan berwibawa. Kita tidak usah menanyakan implikasinya, kita sudah mengetahui bagaimana posisi ini berefek pada relasi sosial.

Basis material yang kuat (ekonomi) memiliki peran yang lebih besar dalam relasi sosial; yang kaya memiliki kekuatan politik (akses) yang lebih kuat. Tidak jarang polisi dan TNI memiliki basis material yang kuat (sehingga menguasai relasi sosial yang ada), ataupun bisa juga karena memiliki privilege maka bisa bergandengan dengan pemodal.

Coba Anda perhatikan, biasanya pebisnis sangat dekat dengan polisi ataupun TNI di wilayahnya masing-masing, atau sekaligus polisi ataupun TNI memiliki bisnis yang menjamur, dan kelihatan sangat aman. Bukan apa-apa, tapi ini membuat relasi sosial menjadi timpang, selamanya hanya segelintir orang yang akan menguasai percaturan ekonomi.

Karena telah memiliki peran yang sangat dominan di masyarakat, aman secara ekonomi dan memiliki hak istimewa di masyarakat, plus ditakuti, maka tidak heran jika banyak masyarakat yang memiliki anak ingin mendaftarkannya menjadi polisi ataupun TNI. Cita-citanya bukan lagi ingin mengabdi pada negara, menjaga keamanan dan keutuhan negara, tapi malah mengejar privilege. 

Teman saya yang pacarnya polisi terlihat bangga sendiri. Jangan juga coba-coba diganggu, bisa bahaya. Di wilayah saya juga merupakan kebanggaan memiliki menantu polisi. Atau, simple, Anda memiliki teman polisi sudah bangga sendiri, sedikit-sedikit memamerkan.

Konsekuensi di masyarakat

Yang saya maksud di atas tentang iklim berpikir yang tidak akan maju-maju, alasannya karena kita tidak mengandalkan kecakapan kita sebagai manusia, pikiran kita sebagai zoon politicon untuk menyelesaikan masalah kita sendiri.

Asumsinya: saat kita melapor masalah ke kepolisian, atau menyimpan asumsi memperkuat militer (seperti yang saya jelaskan di atas), maka sebenarnya kita menaruh keraguan pada cara berpikir kira sendiri sehingga harus ada perantara untuk menyelesaikannya. Keyakinan pada pikiran kita untuk diperantarai.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap orang punya kapasitas bicara segalanya, tanpa perlu perantara. Tapi maksud saya, apa iya hanya karena persoalan makian ataupun konflik keluarga kita harus menyerahkannya ke negara?

Ini juga karena tidak berfungsinya modal sosial dalam masyarakat. Tidak punya keyakinan pada institusi permusyawaratan dalam satu sistem sosial masyarakat.

Dengan kata lain, selain konflik disebabkan masyarakat yang kurang pintar dalam mengelolah kehidupan bersama, dengan menyerahkan masalah kita pada negara juga menandakan kita kurang pintar dalam menyelesaikan masalah. Dan diam-diam kita justru memperkuat posisi mereka.