“Untuk urusan penggusuran, tegas. Tapi, untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka.”

Begitu sindiran Anies Baswedan untuk Ahok-Djarot dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran pertama yang silam. Sindiran itu sekaligus jadi penegasan Anies bahwa dirinya akan menutup Hotel dan Griya Pijat Alexis ketika terpilih.

Kini, Anies nyatanya benar-benar terpilih. Tentu tak hanya soal penutupan Alexis, semua janjinya yang kurang lebih berjumlah 23 buah itu harus mampu ia tepati dalam kurung waktu 5 tahun ke depan. Sebab janji adalah utang. Harus terbayarkan, cepat atau lambat.

Pasca dilantik, desakan untuk itu kemudian datang berbondong-bondong. Persis seperti aksi berjilid-jilid menuntut pembuian untuk Ahok, beragam massa, silih-berganti, terus mem-pressure sang gubernur dengan tuntutan yang sama: Tutup Alexis!

Tak hanya warga sipil maupun netizens, baik Ahokers ataupun Aniesers sendiri, bahkan mungkin yang netral sekalipun, hal yang sama juga disuarakan-serta oleh anggota dewan di Komisi A DPRD DKI. Semua bersatu-padu hanya untuk ingin melihat bagaimana Anies benar-benar membuktikan kata-katanya. Sekali lagi, janji adalah utang, itulah yang mengikat dirinya.

Tanggal 27 Oktober 2017, hasil pengupayaan besar-besaran itu pun berbuah. Dalam surat Pemprov DKI Jakarta berperihal Penjelasan terkait Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), setidaknya sedikit memberi bukti bahwa Anies sungguh punya niatan ke arah sana: menutup “surga dunia” yang sudah memberi beragam fasilitas kenyamanan selama kurang lebih 11 tahun.

Sampai di sini, tuntutan massa atas janji kampanye Anies itu, paling tidak, bisa sedikit terkurangi. Hanya saja, persoalannya menjadi lain ketika surat yang ditandangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Edy Junaedi, justru dinilai sebagai bukti kuat bahwa Anies benar-benar telah merealisasikan janji kampanyenya.

Anies Tak Buktikan Janji Apa-Apa

Dalam surat bernomor 68661-1.858.8 itu, tak ada kesan apa-apa yang tampak sebagai bukti bahwa Anies sudah menepati janjinya. Tidak diberikannya izin lanjutan usaha kepada Alexis, bukan berarti telah bertindak sebagaimana inginnya yang pertama. Itu bukan bentuk penutupan.

Apalagi diketahui bahwa izin untuk Alexis sendiri ternyata sudah berakhir, jauh sebelum Anies resmi jadi Gubernur DKI. Masa untuk “surga dunia” ini sudah tamat riwayatnya sejak Agustus 2017, di era di mana Djarot masih memegang tampuk kekuasaan.

Jadi, meskipun baru di masa Anies penangguhan itu dilayangkan secara resmi, tetap saja tak membuktikan hal yang signifikan. Dengan lain perkataan, itu hanyalah kelanjutan dari kebijakan Gubernur sebelumnya, kebijakan Djarot.

Perihal ini, Guntur Romli punya penggambaran tersendiri yang kiranya sangat tepat:

“Djarot yang sebenarnya tidak memperpanjang izin Alexis, dan dilanjutkan Anies, tapi  Anies yang teriak paling kenceng. Dalam peribahasa bisa disebut: Djarot yang bertelor, Anies yang mengerami; Djarot yang bekerja, Anies yang menikmati.”

Itu baru soal “penutupan” (penangguhan izin usaha Alexis). Bagaimana dengan soal ketegasan? Toh Anies sendiri sudah menyuarakan itu secara jelas dalam janjinya: kita akan tegas menghadapi mereka.

Untuk soal tegas-tegasan ini, tak salah ketika kita harus membandingkannya dengan ketegasan Ahok dalam kasus yang serupa. Ya, meski sebenarnya tak sebanding, sebab Ahok telah secara nyata menutup Stadium dan Kalijodo, sementara Anies hanya sebatas melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya—itu pun atas nama Kepala Dinas, bukan Gubernur sebagaimana Ahok telah perlihatkan.

Lihatlah ketika Ahok merespons soal penutupan diskotek Stadium di Mangga Besar, Jakarta Barat, misalnya. Pernyataannya sangat tegas sekali, disertai dengan ancaman keras: SIKAT!

“Sekarang tempat usaha kamu untuk hiburan, nggak boleh ada hiburan apa pun, ganti nama apa pun di lokasi yang sama. Kamu harus cari tempat lain, tapi masih berani nggak? Kamu kalau mau ganti nama, ganti manajemen, silakan saja. Saya nggak bisa melarang orang punya usaha. Tapi, kalau kamu buka usaha dan main narkoba lagi, usaha lu (kamu) gua (saya) stop!

Lalu, bagaimana dengan sikap Anies sendiri terhadap penutupan Alexis? Alih-alih tegas, ketidakjelasan yang justru hadir.

“Sehubungan dengan hal-hal di atas,”—lihat pernyataan Pemprov DKI dalam suratnya yang dilayangkan ke Direktur PT Grand Ancol Hotel sebagai pengelola Alexis itu, “maka Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum dapat diproses.”

Belum dapat diproses? Di mana letak ketegasan kata-kata semacam ini? Tidak jelas; buram; antara menutup dan tidak. Lagi-lagi tak membuktikan apa-apa, bukan? Bahkan sekadar pembuktian untuk ketegasannya sekalipun.

Penggiringan Opini

Apa yang tampak pasca terbitnya surat Pemprov DKI perihal TDUP Hotel dan Griya Pijat Alexis itu hanyalah upaya penggiringan opini. Seperti desakan massa untuk penutupan Alexis, langkah yang hanya sebatas pelanjutan kebijakan Gubernur Djarot ini diplintir sedemikian rupa sebagai hal yang seolah-olah murni lahir dari kebijakan Anies.

Padahal, sebagaimana sudah terterangkan di atas, Anies toh tidak membuktikan apa-apa, yang sehubungan dengan janjinya itu. Tapi kenapa mayoritas publik justru menganggap ini adalah bentuk penutupan Alexis oleh Anies? Apa yang sebenarnya dikehendaki dengan menggiring opini seperti itu?

Ya, tak lain dan tak bukan adalah bentuk pencitraan belaka. Anies sengaja ingin ditampilkan sebagai pemimpin yang tegas, meski kenyataannya kandas. Upaya ini hanya untuk menutupi sejumlah kekurangan Anies yang sudah merebak hebat, bahkan di hari dan minggu pertama ia bekerja.

Penggiringan opini juga didukung-serta oleh pemilik usaha Alexis. Pihaknya terpaksa rela mengorbankan usahanya ditutup Anies mengingat image-nya sendiri sudah rusak.

Tentang ini, Rudi Valinka alias @kurawa punya pencermatan apik dalam serial twit-nya. Di sana diulas secara tajam bagaimana polemik ini berujung pada sikap kompromis dari pemilik Alexis sendiri.

“Walau Ahok sudah menutup Kalijodo yang 10x lebih susah, bahkan Stadium sekalipun, namun orang Jakarta sudah melekatkan kata “Alexis” = prostitusi. Ibarat air minuman = Aqua; Ojek Online = GoJek.”

Pertimbangan itulah yang kemudian membuat pemilik Alexis rela hotel dan griya pijatnya ditutup. Sebagaimana jelas @kurawa, nama Alexis memang harus dikubur di usianya yang ke-11, karena nama ini sudah jelek di mata publik.

“Kuncinya begini: kekuataan Alexis ada di tamunya, bukan di pengelolanya. Saat tamunya resah, maka efeknya pasti besar.” (lihat serial twit @kurawa di sini)

Ketika satu per satu tamunya akhirnya resah, kabur, maka jalan satu-satunya bagi pemilik adalah merelakan usahanya ditutup. Penutupannya pun harus dengan cara yang baik-baik, yakni dengan cara tidak diperpanjang izinnya.

Dari cara itu saja, tidak memperpanjang izin usaha, tersebutlah bahwa Anies sebenarnya tidak menutup Alexis. Lagipula, jauh sebelum Anies dilantik, sekali lagi, izin usaha Alexis ini sudah tamat riwayatnya.

Lantas, apa yang bisa kita katakan tentang ini? Hanya ada 1 (satu) kalimat: Anies tidak atau belum bisa kita kategorikan telah memenuhi janji politiknya. Itu saja.