Sekarang profesi guru, setidaknya, sudah mulai dilirik masyarakat dibanding beberapa puluh tahun sebelumnya yang dipandang sebelah mata. Alasan utamanya tak lain adalah terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Selain kompetensi didaktiknya yang perlu ditingkatkan, kesejahteraannya pun mendapat perhatian dari pemerintah, kini ia mendapat tunjangan profesi yang terbilang cukup lumayan.

Walhasil, UU tersebut membawa guru pada kehidupan yang kontras dengan masa lalu. “Umar Bakri” tak lagi bersepeda kumbang saat berangkat ngantor, kini ia sudah bisa berangkat membawa sepeda motor, bahkan ada juga yang berkendara roda empat. Perlu disyukuri dan diapresiasi.

Seorang guru tak hanya sekadar mengajar di depan kelas dan memberi tugas kepada peserta didik. Ia terlebih harus menjadi teladan dan inspirasi bagi mereka. Selain itu, guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang hangat, nyaman, dan bersahabat bagi mereka.

Guru yang berhasil adalah guru yang bisa mengubah pengetahuan sekaligus perilaku peserta didiknya dari negatif menjadi positif. Tolok ukur keberhasilannya pun bukan ditentukan oleh kepala sekolah maupun orang tua, tapi justru oleh para peserta didiknya sendiri.

Sedangkan guru yang luar biasa adalah guru yang bisa menginspirasi peserta didiknya. Pengalaman mendidik akan lebih bermanfaat bila dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan. Diharapkan guru berani menuliskan pengetahuan, eksperimen, dan pengalaman lainnya sebagai modal dalam membangun keprofesiannya.

Baca Juga: Menjadi Guru 4.0

Seorang guru bisa mengambil ide tulisan dari pengalamannya mengajar, aktivitas harian, dan peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang ia baca atau analisis dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Setelah mendapatkan ide tulisan dan menuangkannya, tugas selanjutnya adalah memublikasikannya di media cetak atau daring.

Dulu, hingga kini, ada satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK, Kemendikbud) yang mewajibkan guru menulis karya ilmiah dan meneliti sebagai bagian dari syarat kenaikan pangkat atau golongan, tetapi kebijakan tersebut justru mendapatkan banyak protes dari berbagai guru dan organisasinya, seperti PGRI dan IGI.

Alasan utama penolakan kebijakan di atas tak lain akan menambah berat beban mereka sebagai pendidik. Selain itu, menjadikan penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bahan untuk naik pangkat dan sebagai syarat pemberian tunjangan profesi guru sangat tidak relevan.

Guru sebagai pendidik profesional, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 Ayat 1, bertugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Jika kebijakan di atas diberlakukan, maka saya yakin akan banyak guru yang stres. Hal tersebut berimplikasi pada program naik pangkat mereka yang akan selalu tertunda bahkan tak akan tercapai karena kewajiban menulis ilmiah dan meneliti tersebut.

Kewajiban guru sangat berbeda dengan dosen meski keduanya termasuk sebagai tenaga pengajar. Guru tak harus menjadi peneliti. Seandainya melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, itu adalah nilai lebih yang ia miliki setelah melaksanakan tugas utamanya sebagai guru. 

Penelitian dan publikasi ilmiah hanya sebagai pendukung dalam rangka peningkatan profesionalitasnya sebagai guru.

Sedangkan tugas utama dosen menurut UU Guru dan Dosen No 14  Tahun 2005 dalam Pasal 1 Ayat 2 adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau yang dikenal tri darma perguruan tinggi.

Dosen merupakan ilmuwan yang harus meneliti. Konsekuensinya adalah jika tak melakukan penelitian maka ia tak akan naik pangkat. Sejak awal, ia disiapkan untuk bisa meneliti dan menulis karya ilmiah. Sementara guru tak demikian halnya.

Alternatif Kebijakan 

Bagi guru, menulis ilmiah di sekolah belum sepopuler dosen menulis di kampus, meski ada beberapa gelintir guru yang sudah ‘menunaikannya’. Menulis ilmiah sangat terikat pada sistematika penulisan yang formal dan kaku, ditambah dengan penggunaan bahasa yang baku pula. Faktor itulah yang kemudian para guru “balik kanan”, langsung ke luar lapangan menjauh darinya.

Pertanyaan selanjutnya, jika tulisan ilmiah seorang guru tersebut dimuat, di manakah ia akan dimuat? Jawaban mungkinnya, tulisan ilmiah (biasanya) dimuat di jurnal. 

Sedangkan pembaca jurnal jumlahnya sangat terbatas. Tak seperti tulisan lepas berupa artikel dalam kolom opini, misalnya, yang dimuat di koran lokal maupun nasional atau portal daring maupun luring yang terakreditasi, di mana pembacanya lebih banyak, kompleks dan beragam dari pelbagai kalangan dan profesi.

Dalam konteks di atas, saya “menantang” Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud dan turunannya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten/Kota, membuat kebijakan yang mewajibkan guru menulis artikel opini di media massa dengan ketentuan memberikan nilai kum atau angka kredit yang sama, atau minimal tak jomplang dengan guru yang menulis ilmiah di jurnal atau sejenisnya guna memenuhi kepentingan administrasi kenaikan pangkat.

Ditambah satu kebijakan eksklusif, yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan (insentif, noninsentif) bagi para guru yang tulisannya dimuat di media massa, baik nasional maupun lokal. Terlebih jika beberapa tulisannya kemudian dibukukan. 

Kebijakan di atas akan sangat menstimulasi para guru untuk menulis dalam rangka melaksanakan program literasi yang dikampanyekan pemerintah, dalam konteks ini dibawahi Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pula Kepala Sekolah yang berada di Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai contoh, meski bukan terjadi di sekolah atau bukan dilakukan oleh kepala sekolah, kebijakan di atas telah dilakukan oleh Rektor Unpad, Prof. Dr. Ganjar Kurnia pada tahun 2007-2015. 

Menurut Dosen Unpad, S. Sahala Tua Saragih dalam PR, 2017, kampus memberi insentif bagi penulis artikel di enam koran terbitan Jakarta dan satu koran Bandung (Pikiran Rakyat) dengan syarat penulis yang bersangkutan menyebut statusnya sebagai dosen atau mahasiswa Unpad. Kebijakan ini perlu dicontoh dan diikuti oleh pemangku kebijakan yang lingkungan Kemendikbud.

Artikel opini adalah semacam pendapat, gagasan, atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap sebuah objek yang dijabarkan dalam bentuk uraian agak panjang yang bersifat bebas, rasional, dan objektif disertai argumentasi berdasarkan fakta yang didukung format berlogika yang logis dan benar.

Saya kira, menulis artikel opini jauh lebih “mudah” secara teknis karena sistematika penulisan dan penggunaan bahasa dalam artikel opini bersifat lentur (elastis) dan tidak kaku ketimbang menulis karya ilmiah, sehingga guru akan lebih leluasa mengeksplorasi ide dan opininya saat menulis sebuah tulisan populer.

Sebaliknya, terasa susah atau sulit ketika redaksi media cetak atau daring memberlakukan penyuntingan. Kita mafhum bahwa redaksi setiap hari menerima puluhan artikel dan menyeleksinya yang kemudian akan ia muat hanya satu atau dua artikel saja. Sebuah “jihad akbar” untuk bisa lolos dari suntingan redaksi.

Menulis adalah keterampilan, ia perlu diasah setiap waktu, layaknya sebuah pisau. Semua guru di negeri ini, saya kira, bisa menulis jika skill tersebut diiringi motivasi internal yang kuat dari setiap individu. Pun faktor eksternal, ia perlu stimulan untuk membakar spiritnya.