8 tahun yang lalu, tepatnya pada 31 Agustus 2012, telah ditetapkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Lanjut, pada 3 September 2012, diundangkan UUK DIY melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. DIY menjadi provinsi yang istimewa dalam penyelenggaran urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga budaya-bangsa.

Di dalam tulisan ini merupakan sebuah refleksi atas penulis dalam melihat kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat masih rentannya kemiskinan yang terjadi di DIY, ditambah lagi dengan kondisi Covid-19 yang makin masif penyebarannya, membuat masyarakat rentan masuk kedalam jurang kemiskinan, termasuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanpa melupakan historis DIY, status istimewa melekat pada DIY merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia. Keputusan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari NKRI, serta kontribusinya untuk melindungi dan membantu jalannya roda pemerintahan NKRI.

Melalui maklumat 5 september 1945, kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tangal 6 September 1945, menyatakan integrasi Yogyakarta kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status daerah istimewa. Keputusan tersebut mempunyai arti dan peran penting dalam perjalananan bangsa Indonesia.

Tetap Miskin, Meskipun Dana Istimewa Selalu Meningkat

Ungkapan tersebut sering kali muncul di dalam benak penulis dalam melihat kondisi DIY. Sebagai warga asli Daerah Istimewa Yogyakarta, yang lahir dan besar, serta mengenyam pendidikan di kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengugah penulis untuk mencoba mengungkapkan apa yang sedang dilihat penulis dalam memandang DIY.

Dengan adanya keistimewaan, yang mempunyai feedback atau umpan balik, adanya dana keistimewaan (DANAIS), yang diperuntukkan sebagaimana tujuan diundangkannya UUK DIY, salah satunya kesejahteraan masyarakat DIY. Namun, hal tersebut menjadi sendu ketika melihat data kemiskinan di DIY. Di sisi lain, dana keistimewaan meningkat tiap tahunnya.

Di tengah suasana pandemi Covid-19, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), krisis Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,4 juta jiwa per Maret 2020, atau sekitar 9,78%. Bertambahnya penduduk miskin ini dipengaruhi oleh Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin menurut provinsi, per Maret 2020, semester I, persentase penduduk miskin di DIY mencapai angka 12,28%. Bila dibandingkan dengan angka di tahun 2019, di mana persentase penduduk miskin di DIY mencapai angka 11,44%. Maka, dikatakan terjadi peningkatan sekitar 0,71%.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di DIY meningkat menjadi 475.720 jiwa dari 3.882.288 jumlah penduduk DIY. Adapun garis kemiskinan di DIY adalah Rp.487.173 perkapita per bulan. Artinya, sekarang ini ada 457.720 penduduk DIY yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Rp.487.173 per bulan.  

Selain daripada itu, dengan persentase penduduk miskin yang berada pada angka 12,28%, menjadikan DIY sebagai provinsi termiskin nomor 12 secara nasional dan peringkat pertama se-pulau Jawa. Hal tersebut kiranya dapat menjadi perhatian lebih dengan meningkatnya dana keistimewaan tiap tahunnya.

Dana keistimewaan DIY bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dana keistimewaan DIY dialokasikan sesuai dengan amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2013 DANAIS sebesar 231,39 M, tahun 2014 sebesar 523,82 M, tahun 2015 sebesar 547,45 M, tahun 2016 sebesar 547,45 M, tahun 2017 sebesar 800 M, tahun 2018 sebesar 1 T, tahun 2019 sebesar 1,2 T, tahun 2020 sebesar 1,32 T. Namun angka kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dientaskan.

Kesejahteraan Masyarakat Hal Yang Utama

Di tengah suasana yang masih dalam pandemi Covid-19, serta melihat perkembanganya yang begitu masif, dan melambannya pertumbuhan ekonomi di DIY, menjadikan peran pemerintah DIY yang harus serba hati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan untuk memulihkan kembali laju ekonomi, dan juga mengentaskan kemiskinan di DIY.

Tak dapat dimungkiri, DIY terkenal dengan kota pelajar dan kota wisata, yang mana sektor pariwisata dan hadirnya para mahasiswa yang menimba ilmu di DIY, menjadi salah satu pemasukan yang turut mengerakan roda perekonomian di DIY turut ikut melamban di tengah suasana pandemi Covid-19. 

Sumber pemasukan dari dana keistimewaan sebesar 1,32 T bagaimanapun menjadi salah satu pilar penting untuk penanganan Covid-19 dan pengentaskan kemiskinan DIY. Untuk itu, sasaran dan capaian selayaknya menjadi ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal ini dibarengi oleh pandemi Covid-19.

Dengan adanya sasaran dan capaian yang terukur untuk peningkatan kesejahteraan, maka dampak nyata dapat dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya DANAIS, bukan hanya yang dapat dilihat masyarakat dengan penggunaan DANAIS yang dominan pada kebudayaan bersifat fisik, seperti tata ruang.