Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindas dengan tegas.” (Gus Dur) 

Semua konstitusi yang berlaku sejak Indonesia merdeka secara eksplisit menyebutkan “demokrasi” sebagai satu prinsip yang fundamental. Akan tetapi, dalam praktiknya, yang tampil tidaklah selalu demokratis. Karakter produk hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan konfigurasi politik meskipun kualifikasinya tidaklah eksak.

Konfigurasi politik yang dibuat secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkan akan responsif; sebaliknya, ketika konfigurasi politik dilakukan secara otoriter, maka tak lain akan menghasilkan hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks/elitis.

Amandemen UUD 1945 merupakan agenda atau produk utama reformasi. Sistem politik yang otoriter menyebabkan terjadinya krisis multidimensi yang menimpa Indonesia selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru. 

Jika kita ingin membangun hukum yang responsif, termasuk membuat peraturan-perundangan-undangan, maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik.

Saya ingin mengatakan bahwa RUU KPK yang telah disahkan menjadi UU ini adalah produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks/elitis. Kenapa? Karena lahir di dalam politik yang otoriter. Apa sebabnya? Parlemen dan pemerintah mengabaikan kritik dari masyarakat luas dan tidak melibatkan publik untuk membahasnya.

Bahkan revisi UU KPK ini berjalan sangat cepat; hanya butuh 12 hari RUU KPK dibahas dan dengan mulus disahkan di DPR. Sementara itu, Presiden Jokowi hanya butuh waktu enam hari untuk menyetujui pembahasan revisi UU KPK itu. Padahal kita tahu bahwa Presiden mempunyai waktu 60 hari untuk merespons usulan inisiatif DPR tersebut. 

Presiden beralasan, pemerintah tak membutuhkan waktu lama karena revisi UU KPK yang diusulkan DPR hanya terdiri dari empat atau lima isu besar. Jokowi maupun perwakilan pemerintah pun tak sempat untuk bertemu dengan pimpinan KPK. 

Bahkan yang paling tidak masuk akal adalah KPK sebagai pihak yang menjadi objek dalam undang-undang itu merasa tak pernah dilibatkan dalam pembahasan di parlemen. Aneh, bukan?

Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah sah menjadi Undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil DPR RI Fahri Hamzah dan dihadiri 102 anggota DPR RI berdasarkan hitung kepala, Selasa (17/9/2019) di parlemen.

Padahal sebelumnya banyak masyarakat sipil menolak agar RUU KPK ini tidak disetujui oleh Presiden, Presiden didesak untuk tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) untuk menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, Presiden tetap saja tutup telinga.

Meskipun rancangan revisi UU KPK telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, namun pembahasannya harus menunggu respons dari Presiden. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa menurut Pasal 20 UUD, kalau seandainya Jokowi tidak mengeluarkan surat presiden, RUU ini tidak akan dibahas.

Tetapi kenyataannya berbeda, Presiden tidak mendengarkan suarat rakyat, Presiden mengabaikan desakan dari mahasiswa, pakar hukum, tokoh, LSM, aktivis, dan akademisi. Presiden telah mengeluarkan surpres, Surpres untuk RUU Perubahan Kedua atas UU KPK telah diterima oleh DPR pada hari Rabu (11/9/2019) yang lalu.

Untuk diketahui bahwa seluruh fraksi di DPR setuju dengan revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada hari Kamis (5/9/2019).

Cacat Formil dan Materil

Sebelum membahas soal Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, terlebih dahului saya akan menjelaskan soal cacat formil terkait RUU KPK yang sekarang telah disahkan menjadi UU.

Cacat formil yang pertama, Revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2019. Kedua, Pengesahan revisi UU KPK tidak memenuhi kuorum sebanyak dua pertiga anggota DPR. Ketiga, mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan pembentukan perundang-undangan serta mengabaikan publik dan KPK.

Selanjutnya soal cacat materil. Pertama, Pembentukan dewan Pengawas (Pasal 37 A-H). Pengawasan KPK selama ini sudah berjalan secara internal lewat Kedeputian Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Kemudian, secara eksternal, KPK mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Badaan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, Presiden, Institusi Kekuasaan Kehakiman, dan Publik. Oleh karena itu, Dewan Pengawas tidak lagi diperlukan.

Kedua, Kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Pasal 40). Aturan yang lama melarang KPK menerbitkan SP3 dengan tujuan agar selektif dalam mengonstruksikan perkara sehingga terbukti di Pengadilan. Dengan adanya pasal ini, penanganan perkara besar berpotensi dihentikan setelah dua tahun berjalan. Padahal setiap perkara memiliki perbedaan kompleksitas penanganan.

Ketiga, Izin Penyadapan dari Dewan Pengawas (Pasal 37 B huruf b). Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau penyitaan yang membutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas berpotensi memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan membuka peluang untuk intervensi dari luar. Dewan Pengawas juga diberikan wewenang untuk tidak mengizinkan KPK melakukan aktivitas penyelidikan tersebut. Pasal yang berbahaya, bukan?

Keempat, KPK Termasuk Rumpun Eksekutif (Pasal 1 Ayat 3). Hasil revisi UU KPK membuktikan bahwa lembaga KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Saya menilai aturan ini bertentangan dengan prinsip teori lembaga negara independen yang memisahkan lembaga penegak hukum dari cabang kekuasaan lainnya.

Kelima, Pegawai KPK Berstatus Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 Ayat 6). Perubahan status Pegawai KPK menjadi ASN bisa berpotensi mengganggu independensi pegawai KPK dalam menangani perkara. Sebagai penyidik pegawai negeri sipil, mereka akan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian.

Jalan Keluar

Karena banyaknya pasal dalam perubahan kedua UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK, oleh karena itu, menurut saya, mau tidak mau harus dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah bisa menafsirkan ulang atau mencabut pasal-pasal yang melemahkan KPK tersebut. Karena ini jalan hukum satu-satunya yang konstitusional dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Selain itu, menurut saya, ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk mencabut/membatalkan UU KPK yang baru tersebut. Bagaimana caranya? Mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bertujuan untuk mengembalikan UU KPK yang lama.

Kalau kita sedikit mundur ke belakang, hal yang sama pernah dilakukan oleh SBY saat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Waktu itu SBY menyegerakan pengesahan revisi UU Pilkada olehnya dan langsung menerbitkan Perppu yang mengembalikan ke UU Pilkada semula.

Pada tahun 2009, SBY juga pernah mengeluarkan Perppu, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kalau kita melihat hal ini, artinya ada praktik ketatanegaraan sebelumnya ini sah dan konstitusional, sebab kewenangan penerbitan Perppu ini menjadi hak Presiden sebagai sikap subjektifnya dalam rangka memenuhi arti kegentingan yang memaksa. 

Pertanyaan sederhananya adalah, apakah Presiden Jokowi mau mengeluarkan Perppu? Hanya ia dan Tuhan yang tahu.

Tulisan ini saya tutup dengan mengutip kembali ucapan Gus Dur:

Kita adalah bangsa besar yang sangat sanggup menilai jasa-jasa para pahlawan. Bukan bangsa kelas teri yang menghargai koruptor.