Sebuah refleksi atas terancamnya demokrasi dan melemahnya masyarakat sipil akibat politik identitas.

Pesta demokrasi sudah selesai. Tapi pertarungan antarkandidat dan pendukung belum selesai. Gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi masih kalah dengan pergerakan masyarakat dalam aksi 22 Mei 2019 lalu. Pertikaian dan penyebaran hoaks sampai memberi imbas pada pembatasan akses media sosial. 

Mari sejenak kita berefleksi dan membangun imajinasi nasib demokrasi kita setelah pesta yang menghabiskan biaya politik dan dampak sosial yang besar ini.

Aturan dalam membaca opini saya, mohon tanggalkan dulu Anda pendukung 01 atau 02. Kita akan melalui sebuah perjalanan refleksi yang panjang dan membutuhkan kerendahan hati untuk menanggalkan keberpihakan.

Saya akan mulai dari keresahan saya pribadi sebagai seorang jurnalis dengan kondisi yang ada saat ini. Saya sangat prihatin dengan terbangunnya wacana distrust atau ketidakpercayaan publik pada media massa. Apa perihalnya? Oligarki korporasi media dengan elite-elite politik di lingkaran rezim menjadi ihwalnya.

Kebebasan pers mulai digoyang isu ketidakmandirian dan tidak objektif karena kepentingan politik. Lalu, massa yang sudah terpolarisasi antara 01 dan 02 ini memilih untuk percaya pada konten gawai yang diproduksi melalui jempol entah siapa dan tentu tanpa melalui proses editing

Sungguh tidak apple to apple membandingkan proses kerja jurnalistik dengan proses penyebaran opini kebencian hingga hoaks.

Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan proses kerja jurnalistik. Namun ada beberapa orang yang perlu diluruskan pola berpikirnya dalam menyikapi ini. 

Oligarki media massa memang benar terjadi dan ikut merongrong kebebasan pers para jurnalis. Namun kekuatan oligarki belum tentu sepenuhnya berpengaruh pada si jurnalis dan produk jurnalistiknya. Jika ada ketidakberimbangan, di situlah publik yang berperan dan paling berhak memberikan koreksi. Itulah mengapa tersedia hak koreksi dan hak jawab dalam kode etik jurnalistik. 

Apakah demikian juga dengan pergerakan atau sebutlah perjuangan melalui media sosial? Adakah koreksi dan hak jawab? Silakan refleksikan sendiri dalam hati masing-masing.

Berangkat dari keresahan itu, saya melihat demokrasi kita sebenarnya sudah lama terancam. Demokrasi yang mati-matian dikukuhkan bentuknya dengan melengserkan diktator 32 tahun yang masuk daftar pembunuh dunia, siapa lagi jika bukan Soeharto.

Media massa adalah tolok ukur paling sederhana dari demokrasi sebuah bangsa dan kekuatan masyarakat sipil. Ingat, jurnalis adalah bagian dari masyarakat sipil, bukan aparatur negara. Itulah mengapa media massa adalah representasi masyarakat atau publik. 

Di negara lain, kebebasan pers masih terkekang oleh elite penguasa. Di Indonesia, kasusnya justru sangat unik. Ketidakpercayaan kepada media dibangun habis-habisan. Padahal kebebasan pers yang ada saat ini adalah produk hasil perjuangan reformasi. Namun sampai sekarang, ia masih berkutat dengan jebakan elite. 

Dengan terancamnya media massa, saya makin yakin bahwa demokrasi kita sedang terancam, dan demokrasi adalah prasyarat dari kekuatan masyarakat sipil. Singkat kata, saya merasa dan berpikir, saat ini kondisi masyarakat sipil kita sudah sangat lemah. Jadi people power itu hanyalah ilusi.

Masyarakat Sipil Makin Lemah

Mengapa saya berani mengatakan bahwa masyarakat sipil kita melemah? Semua berawal dari kepercayaan semu kita hingga membuat kita terpolarisasi 02, 01, dan juga termasuk yang golongan golput. 

Tidak ada dialog yang bisa mempertemukan ide-ide ini dan membicarakan arah masa depan kita sebagai bangsa. Semua merasa paling benar. Kok bisa?

Nietzsche pernah berkata, kira-kira begini, “seseorang memang akan menolak mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan ilusi yang dia bangun.” 

Pemilu jelas menjadi momentum setiap warga negara membangun imajinasi masa depan dan memupuk harapan. Namun ada juga yang tak hanya imajinasi, tapi menjadi ilusi. Inilah salah satu argumen mengapa setiap irisan masyarakat yang sudah terpolarisasi ini tidak bisa melakukan dialog untuk memperkuat identitas komunal mereka sebagai masyarakat sipil. Kini yang tersisa dari kita adalah 01, 02, dan 10.

Polarisasi yang terjadi tak bisa dimungkiri sebagai akibat dari politik identitas. Politik yang memakai strategi suku, ras, dan agama (SARA). Politik identitas dalam tafsiran saya adalah musuh besar demokrasi. 

Namun apakah politik identitas adalah dosa dalam meraih kekuasaan? Tidak. Sejahat apa pun strategi ini, politik identitas tetaplah bagian dari ilmu, cara, seni, strategi, dalam hal merebut kekuasaan. Politik yang mengambil segala macam cara untuk mencapai kekuasaan layaknya Niccolo Machiavelli dengan gagasan-gagasan liarnya.

Hal itulah yang tidak dipahami beberapa masyarakat sipil kita sejak reformasi 1998 sampai sekarang. Isu SARA yang dimainkan oleh kedua belah kandidat presiden dan wakil presiden telah menggerogoti kekuatan masyarakat sipil. Kita yang semestinya satu, terbagi menjadi tiga.

Saya merefleksikan, sebenarnya mungkin para penggagas gerakan golput pada Pemilu kali ini menyadari gejala keterpurukan demokrasi ini. Sialnya, saya tidak merasa mereka memiliki kemampuan untuk menanamkan kesadaran kolektif soal hal itu. 

Wacana yang dilemparkan melulu soal oligarki dan jualan kemiskinan atau penderitaan orang lain saja. Atau gagasan tanpa harapan, bahwa pilih A dan B kita akan tetap begini saja. Sementara kondisi psikis masyarakat kita membutuhkan jaminan dan harapan, mereka tidak semua ingin berjuang. 

Di situlah saya berpikir, empati di era digital menjadi sangat langka. Itulah mengapa akhirnya saya berkesimpulan, Pemilu dan agama itu sangat akrab dan lekat. Sebab keduanya memberikan harapan dan jaminan. Terlepas dari terealisasi atau tidak.

Kericuhan pada 22 Mei 2019 lalu sebenarnya sudah lama saya prediksikan terjadi. Saya sering berkata, “pasti chaos nanti.” 

Saya bukan ahli nujum tentunya, meski gemar membaca ramalan zodiac. Namun ada beberapa pengamatan yang membuat saya meyakini hal itu pasti terjadi. Saya akan mengambil sampel 02. Dalam beberapa momen meliput kampanye, saya ingat jelas bagaimana kandidat 02 memberi kampanye di hadapan para pendukungnya.

“Pokoknya, kalau sampai kalah, berarti curang,” kira-kira begitu ungkapan dalam kampanye yang saya liput di GOR Segiri, Samarinda. Pernyataan dari kandidat 02 tidak dikatakan hanya sekali, tetapi berkali-kali.

Dalam membaca narasi itu, gerak batin saya ikut berperan, selain tentunya gerak pikiran. Gerak batin pertama saya mengatakan, “Kok pede banget ya? Terus kok sudah ditanamkan bahwa ini pasti curang? Mengapa tidak ada kerendahan hati ya bahwa dia belum tentu menguasai semua basis daerah?” Singkatnya, saya bertanya, “Mengapa pendukungnya dibuat harus percaya bahwa 02 pasti menang?”

Saya menyadari, refleksi batin saya itu tak lepas dari beberapa keyakinan rasional dan hitungan matematis. Misalnya saja, dengan permainan politik identitas, tentu tidak mengherankan jika di daerah mayoritas Muslim, 02 akan menguasai. Sebaliknya, di basis daerah mayoritas non-Muslim, maka 01 akan menguasai. Artinya, tidak mungkin langsung dipastikan ada kecurangan jika Anda cukup terbuka pada kenyataan tersebut.

Namun nasi akhirnya menjadi bubur. Dugaan saya terbukti dengan ricuhnya aksi damai dari 21 Mei 2019 malam sampai 22 Mei 2019. Kericuhan yang saya prediksikan juga makin diperkuat dengan liputan Tempo pekan ini soal keterlibatan aparat, dalam hal ini TNI yang menunggangi Aksi 22 Mei 2019.

Kericuhan Terencana, Demokrasi Goyah

Saya jauh dalam lubuk hati percaya sejak membaca laporan Kompas ditemukannya senjata selundupan dari oknum TNI, maka Aksi Damai 22 Mei 2019 akan memakan korban. 

Tempo mungkin berhasil menguliti sisi politik kepentingan yang tersirat dari para pelaku, meski belum memberikan arahan tentang ancaman pada demokrasi dan kekuatan masyarakat sipil. Bukti-bukti juga berseliweran tentang ambulans yang berisi batu, diduga dimasukkan oleh Brimob ketika mobil dari Tasikmalaya itu dihentikan.

Sebagai jurnalis, saya tak heran dengan laporan AJI Jakarta bahwa ada 7 jurnalis jadi korban intimidasi selama proses peliputan Aksi 22 Mei 2019, baik yang dilakukan oleh aksi massa maupun aparat. 

Selain masyarakat sipil yang mungkin baru kemarin merasakan jadi korban represi aparat, jurnalis tentu lebih paham dan khatam urusan dilarang sampai diintimidasi oleh aparat. Maklum, saya ingatkan kembali, jurnalis juga masyarakat sipil seperti Anda. Hanya tanggung jawab pekerjaan saja yang berbeda.

Selain jurnalis, korban tembak dengan peluru nyasar tak bertuan juga menjadi misteri. Peluru karet yang dipakai polisi diklaim tidak bisa tembus badan korban seperti halnya peluru yang ditemukan, yakni peluru tajam. 

Lantas siapa yang menggunakan peluru tajam? Aksi 22 Mei 2019 akhirnya terbukti menjadi sejarah baru Indonesia. Korban yang berjatuhan mungkin bukan otak dari aksi, namun mereka manusia.

Sama seperti halnya Reformasi 1998, yang jatuh menjadi korban tembak akhirnya mahasiswa. Sementara para aktivis yang sebenarnya, juga para pelaku penembak, masih bebas berkeliaran. 

Itulah bedanya sipil dengan aparat. Sipil cenderung polos dan melihat sesuatu hitam dan putih saja. Saya mendengar pernyataan itu dari mantan narasumber saya yang ikut menjadi otak aksi 1998. Menurut dia, aktivis yang sebenarnya tidak tertembak.

Di luar dinamika relasi aparat-sipil, tindakan represi juga terpaksa dilakukan oleh negara untuk membatasi akses media sosial dengan dalih melawan hoaks. Dalam menyikapi hal ini, saya memakai dua kacamata.

Dalam kacamata pemerintah, tindakan itu diperlukan bukan hanya semata karena takut rahasia terbongkar seperti beredarnya wacana dari kubu 02 terhadap petahana. Namun yang dipertimbangkan dalam logika negara adalah menjaga stabilitas publik agar tak makin banyak orang terhasut dengan sebuah informasi yang belum tentu benar.

Dalam kacamata seorang jurnalis, jelas pembatasan itu merugikan saya mencari dan mengakses informasi. 

Apa daya, dengan menerima ketidakpercayaan publik, kini media harus berhadapan dengan hoaks. Media kini, selain komprehensif, juga bertugas memberi solusi dan mendamaikan masyarakat. Sungguh posisi yang tidak strategis di tengah suasana yang terepresi oleh aparat dan massa. Harus mendamaikan, namun tidak diberikan akses dan kebebasan.

Dengan adanya sejarah baru ini, dan beberapa fakta yang masih simpang siur, hanya ada satu kepastian yang saya tawarkan untuk masa depan kita. Menyambung kembali tali silahturahmi dan memperkuat lagi masyarakat sipil. Sehingga tercipta iklim demokrasi yang lebih harmonis dalam berdinamika dengan perubahan dan tantangan zaman.

Kekuatan masyarakat sipil hanya bisa terwujud jika kita mau keluar dari polarisasi ini. Biaya politik yang terkuras terbukti tidak sebanding dengan rusaknya demokrasi kita, melemahnya masyarakat sipil kita, sampai menelan korban jiwa. Rasanya sudah cukup kita bertarung untuk sesuatu terbukti kini malah menambah korban jiwa dan daftar kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Penguatan masyarakat sipil juga memiliki prasyarat tidak terbebani dengan identitas. Kekuatan ini hanya bisa terwujud dengan menolak politik identitas. 

Oleh sebab itu, jika masih ada yang memainkan politik identitas, artinya masih ada saja orang yang menghambat pertumbuhan masyarakat sipil. Atau, waspadalah, bahwa politik identitas dimainkan hanya untuk membuat sipil terjebak dan menjadi aset dari kalangan elite tertentu.

Akhir kata, salah satu agenda yang bagi saya bisa menyatukan kita dan secara perlahan memperkuat kembali masyarakat sipil adalah melupakan 01 dan 02, dan mulai giring wacana perjuangan atas nasib para korban yang meninggal bersama-sama. Jangan jadikan mereka sebagai kenang-kenangan pada malam 21-22 Mei 2019 saja, seperti layaknya kejadian kemanusiaan yang lalu. 

Janganlah mereka diabaikan hanya karena korban adalah remaja nanggung dengan saluran hasrat politik yang salah saluran, tak ada bimbingan di tengah kondisi sosial dan politik yang tak berpihak pada mereka.

Sebagai sesama masyarakat sipil, kita perlu ikut menuntut kejelasan kematian mereka dan pemenuhan hak korban harus dipastikan bisa terwujud, siapa pun presidennya. Berhentilah mempolitisasi kematian untuk mendompleng kekuasaan. Berkatalah dan berbuatlah seperti Gus Dur yang adalah antitesis Machiavelli, bahwa kemanusiaan harus berada di atas politik.

Ingat, kondisi demokrasi dan masyarakat sipil kita tidak sedang baik-baik saja sekarang hingga di masa depan jika tak bebenah diri. Ibaratkanlah Indonesia seperti satu tubuh manusia, maukah kita memberi obat pada diri kita sendiri ketika salah satu bagian sedang sakit?