Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang tebersit dalam pikiran manusia Indonesia: Apa yang mau dicapai setelah kemerdekaan diraih? Setelah tamat SMA atau diwisuda, lalu buat apa? 

Dalam hubungannya dengan hal di atas, pada tanggal 12 April 2020 kemarin, umat Kristen sejagat merayakan Hari Raya Paskah, hari di mana Yesus yang wafat pada hari Jumat Agung, bangkit. Ini konteksnya agak lain. 

Tidak sama seperti perjuangan meraih kemerdekaan yang setelah dicapai, dikenal dengan istilah mempertahankan (baca: mengisi) kemerdekaan; setelah paskah, lalu apa? Mempertahankan Paskah? Melalui cara dan demi tujuan apa?

Pertanyaan semacam ini bisa dilanjutkan: dalam rangka menyongsong Paskah, umat Kristen berpuasa selama empat puluh hari. Apa yang mau dicari dari puasa seperti itu jika sesudah Paskah, puasa itu tidak lagi dilanjutkan? Benarkan bahwa puasa dibuat tertutup hanya pada masa-masa seperti itu?

Saya pernah mendengar alasan yang cukup masuk akal bahwa Paskah dipahami lebih sebagai momen revitalisasi dan anamnesis, saat menghidupkan dan mengenangkan kembali semangat awal. 

Orang diajak untuk kembali ke akar (fitrah), kembali ke dalam diri, kembali ke tradisi dan menimba semangat baru untuk melanjutkan hidupnya. 

Kalau Paskah dipahami sekadar menghidupkan kembali semangat, menajamkan kembali orientasi hidup, dan seterusnya, lalu caranya bagaimana? Untuk apa semuanya ini? Apakah memang hidup saat ini terlampau buruk untuk dilanjutkan?

Indonesia: Pas-Kah?

Saya tidak bermaksud menampilkan semacam nihilisme gaya Nietzschean. Sebaliknya, saya mengajak pembaca untuk bersikap kritis terhadap kehidupan yang sedang Anda dan saya jalani. 

Lihat saja situasi bangsa ini! Semasa pemerintahan Soekarno, ramai-ramai orang didik untuk “Anti-Asing”, membenci segala sesuatu yang datang dari “Barat”. Berkat sisi kharismatik dan mitis magis Soekarno, terutama melalui gaya diplomasinya yang super hegemonik, berduyun-duyun orang kembali mereproduksi term seperti #NKRIHargaMati atau #SayaIndonesia, SayaPancasila

Seperti Paskah, pada masa itu, orang diajak untuk sibuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebuah nama baru: Indonesia. Orang jadi paham, nama ternyata tak hanya jadi penanda. Nama bukan hanya dibuat dan dikonstruksi. Ia juga mengkonstruksi. Nama mengukuhkan sebuah identitas. 

Tapi nama tak seluruhnya lahir dari niat membuat konsep. Orang tak cuma menyebut ”Indonesia” dengan sebuah definisi. Menyitir Goenawan Mohamad, nama bukan indeks yang abstrak. 

Robot dalam film “Star Wars” diberi label ”R2D2”, tapi akhirnya kita mengingatnya sebagai si ”Artuditu”. Label itu jadi nama, ketika yang menyandangnya hidup, bergerak, menampakkan emosi, berperilaku manusia. Nama menyarankan adanya personifikasi. 

Singkatnya, nama Indonesia mengacu ke sesuatu yang menderita sakit karena ketidakadilan, tetapi juga mengidamkan sebuah hari esok yang bebas. Tak begitu jelas batas ”sesuatu” itu, tapi ia mengandung energi yang dahsyat yang membuat Bung Karno berani masuk sel penjara dan banyak pemuda tak gentar mengorbankan diri.

Ia menghadirkan sebuah imaji di kepala kita, menimbulkan semangat atau rasa gentar, gugup atau harap harap cemas. Seperti Paskah yang mulia tanpa Jumat Agung yang mencekam, nama Indonesia lahir dari revolusi berdarah-darah. 

Ada sakit hati dan pemelintiran kemanusiaan di sana. Namun kita tahu, sejarah selalu dibangun atas lautan darah di satu sisi dan disertai cita-cita luhur di lain sisi.

Demikian juga pada masa pemerintahan Soeharto. Gagal memahami spirit pemerintahan sebelumnya, ia berupaya mendefinsikan Indonesia dalam format yang kaku, mengikat, mendisiplinkan. 

Tidak jarang, untuk mewujudkan ambisinya tersebut, dilancarkan aksi pembungkaman suara kritis, penculikan, pembunuhan, dan pembantaian terstruktur. 

Manusia lalu dipilah-pilah: kami dan mereka. Kami adalah orang yang mendukung ideologi pembangunan, sedangkan mereka adalah orang yang terlampau kritis dan sulit dienyahkan kecuali diberi label komunis alias anti-‘pancasila’. 

Karena merindukan sekaligus belum bisa move on dari pemerintahan yang ‘meninabobokan’ sebelumnya, ramai-ramai dibangun jaringan melawan Soeharto yang dianggap merepresentasikan kekuasaan totaliter. 

Pada masa itu, pelbagai komunitas, aktivis, dan pejuang kemanusiaan, dibungkam suaranya namun tak takut mati. Bagi mereka, melawan kekuasaan Orde Baru berarti melawan sistem yang dominatif, birokrasi yang tidak manusiawi. Syukurlah, gerakan ini berhasil menumbangkan Soeharto dan merumuskan format baru bagi bangsa Indonesia: Reformasi. 

Seperti Paskah, hingga hari ini, reformasi tidak pernah selesai-selesai. Dengan kata lain, reformasi “Indonesia” telah jadi sebuah ”penanda kosong” ala Ernesto Laclau. Tak ada yang dengan sendirinya mampu secara tuntas dan penuh mengisikan sebuah makna ke dalamnya. Yang terjadi hanya: masing masing orang atau pihak memaknainya, dengan bersaing atau bersengketa.

Seperti Paskah, Indonesia dibayangkan sebagai “nol” karena ia tak bisa tertangkap dalam kategori apapun—ia pada saat itu jadi sesuatu yang berarti—‘a Nothingness counted as Something’, untuk memakai kata-kata Žižek dalam The Ticklish Subject

Sang subyek, sang militan, juga jadi “Sesuatu” yang universal. Ia menanggalkan apa yang partikular dari dirinya —pertalian keluarganya, agamanya, bahkan statusnya sebagai seorang anggota bangsa tertentu. 

Ia berbuat seraya menjangkau siapa saja, di mana saja; seperti dikatakannya, "agar orang yang ada di bumi yang kuinjak ini tak perlu lagi berbuat seperti itu”.

Redefinisi Abadi

Tantangan lebih lanjut bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah bagaimana senantiasa melakukan redefinisi kata “Indonesia” tersebut. Indonesia bukan konsep yang rigid. Ia lahir dari dan berkembang dalam konteks yang dinamis, tak terduga. 

Jika Paskah semata-mata dibayangkan sekadar mengenangkan kembali kebangkitan Yesus, dan Indonesia dianggap sebagai hasil akumulasi perjuangan usai proklamasi, dua entitas itu sulit berkembang sekaligus dirasa asing ketika dihubungkan dengan konteks saat ini.

Penting untuk diingat bahwa nasionalisme berawal dari ketidakpuasan. Ia lahir sebagai bentuk protes bahwa jalan terbaik untuk keluar dari penjajahan adalah kemerdekaan. Namun, setelah Indonesia merdeka, untuk apa nasionalisme dipertahankan bahkan dilestarikan? 

Di sini, definisi kemerdekaan ditulis dengan sebuah garis lengkung pada bagian akhir. Merdeka dari siapa? Merdeka untuk apa? Pada yang pertama, telah gamblang bahwa Indonesia merdeka dari penjajah. Namun pada yang kedua, persoalannya menjadi kompleks. 

Di satu sisi, merdeka berarti bebas menentukan jalan hidupnya sendiri (otonomi) tanpa adanya intervensi dari pihak lain tetapi juga merdeka berarti bertanggung jawab atas keputusan untuk merdeka. Celakanya, kategori terakhir itu yang paling berat.

Seperti Paskah, kemerdekaan bukan sebuah akibat tetapi risiko. Setelah bertahun-tahun memproklamirkan kemerdekaan, fakta menunjukkan betapa sepanjang itu juga masyarakat hidup dalam konteks yang masih sangat jauh dari definisi tersebut. 

Meskipun pemimpin negara diganti, UU diamandemen berkali-kali, regulasi direvisi tiada henti, toh kemerdekaan seperti kaki langit. Semakin didekati, semakin ia menjauh. Lalu, munculah gerakan separatisme, kekerasan, terorisme, dan intimidasi serta gerakan bawah tanah sebagai bentuk protes bahwa sesungguhnya NKRI bukan harga mati. Titik.

Sampai pada level itu, nasionalisme menjadi begitu krusial. Karena terdiri atas bangsa dengan pluralitas yang kontingen, revitalisasi nasionalisme sebagai imajinasi keindonesiaan tampak mendesak. Sistem pemerintahan otonomi daerah, alih-alih mengadang gejala “jawasentris’ justru terjebak dalam kultus primordialisme. 

Para pemimpin daerah seakan menjadi raja-raja baru. Tidak heran jika pergantian pemimpin seolah-olah mengulangi kesalahan yang selalu saja sama: belum mampu mendefinisikan siapa dan apa itu Indonesia. 

Alih-alih merumuskan siapa dirinya, bangsa Indonesia terjebak pada spirit neoliberalisme dan aktivitas berorientasi pasar. Sistem pendidikan tidak menyediakan kemungkinan bagi bertumbuhnya kesadaran kritis di kalangan para pelajar; kerja kehilangan makna kolektif dan kultural; memudarnya semangat persaudaraan dan menonjolnya iklim individualitas, dan seterusnya. 

Pada saat seperti itu, nasionalisme dipandang sebagai bentuk omong kosong yang lebih pantas disimpan di dalam laci. Itulah masa di mana terjadi anomitas, sebuah kondisi ketika orang berupaya meninggalkan nilai-nilai lama sebagai pedoman hidup tetapi pada saat yang sama belum mampu merumuskan nilai-nilai yang baru.

Dalam situasi seperti itu, sangat penting untuk setiap orang memaknai Indonesia berdasarkan konteksnya masing-masing entah itu di Papua, di Ambon, di Palembang, dan sebagainya. Indonesia yang dilihat secara Jawasentris ternyata tidak pernah cukup menjawabi tuntutan ideologis daerah lainnya. 

Berlandaskan nations state atau negara bangsa-bangsa, tantangan yang mesti ditemukan solusinya adalah bagaimana merumuskan wajah Indonesia yang ramah konteks. 

Begitu juga dengan perayaan kebangkitan Yesus. Paskah sesungguhnya bukan karena orang menemukan bahwa kubur telah kosong. Sebaliknya, karena orang menemukan Yesus yang bangkit dan hidup dalam diri para pengikut-Nya. 

Seperti Yesus yang wafat pada Jumat Agung, para pahlawan kita mati hanya satu kali. Mereka disebut pahlawan karena mereka tidak akan meninggalkan kita lagi begitu jenazahnya dikuburkan. Terutama, tentu saja, ketika yang hidup tak akan meninggalkan apa yang baik yang dilakukannya.