6 hari lalu · 1029 view · 4 menit baca · Politik 62417_93718.jpg
wartakota

Setelah Ahmad Dhani Ditahan

Tulisan ini dibuat untuk menyikapi penahanan musisi Ahmad Dhani terkait tindakan ujaran kebencian yang dilakukannya di media sosial Twitter. Saya pikir semua sudah paham apa isi ujaran kebencian Dhani tersebut. Karena itu, tak usah lagi saya uraikan secara lengkap.

Setelah Dhani ditahan, boleh dikata, yang bersangkutan telah menyamai salah satu pencapaian tokoh idolanya, Adolf Hitler, yaitu harus mendekam di penjara akibat aksi politiknya. Bedanya, kalau Hitler dipenjara karena percobaan kudeta yang gagal, sementara Dhani, walaupun mungkin memang belum mencoba untuk kudeta, akan tetapi akhir-akhir ini terlibat cukup aktif dalam gerakan menuntut suksesi tapi malu-malu kucing, alias Gerakan 2019 Ganti Presiden. 

Ia juga cukup terlibat dalam Gerakan 212, yang terbentuk sebagai reaksi atas persoalan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemenjaraan Dhani lebih terkait pada gerakan yang kedua (212), yaitu karena salah satu cuitannya yang meminta supaya pendukung penista agama diludahi beramai-ramai.

Pada era digital seperti sekarang ini, aksi politik tidak melulu berupa sebuah pidato politik di sebuah podium, atau aksi demonstrasi yang diikuti massa dengan jumlah besar. Melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain-lain, berbagai macam gagasan politis bisa disebarkan secara luas. Entah itu gagasan yang progresif, revolusioner, maupun yang refresif, reaksioner, semua bisa disebar di sana.

Persoalannya nanti adalah pada pihak-pihak yang membaca postingan tersebut. Jika ada yang tidak terima, dan melaporkannya ke admin media sosial tersebut karena dianggap bertentangan dengan standar penyampaian pendapat, maka postingan tersebut bisa dibuat private oleh media sosial yang bersangkutan, atau hanya bisa dibaca sendiri oleh si pembuat postingan.

Untuk kasus Dhani, karena Indonesia sejak tahun 2008 mengenal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang membatasi setiap ekspresi di berbagai media elektronik, maka yang bersangkutan dipidanakan dengan dasar Undang-Undang tersebut. 

Pasal yang digunakan untuk menjerat Dhani salah satunya adalah Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Artinya, pelapor Dhani, yang dalam hal ini adalah Jack Boyd Lapian, lebih memilih melaporkan Dhani ke pihak Kepolisian, sehingga yang bersangkutan (Dhani) pada akhirnya terpidana dan harus mendekam di penjara, ketimbang melaporkannya ke admin pengelola Twitter.

Sayang sekali, kebanyakan individu atau kelompok pendukung pemerintah di media sosial mendukung penahanan Dhani ini. Padahal, kalau kita berbicara demokrasi, kebebasan berekspresi adalah salah satu komponen yang mutlak ada dalam demokrasi. Hal yang seharusnya dipidana adalah bukan ekspresi dari seseorang, melainkan adalah ketika ekspresi tersebut berujung pada tindakan melukai dan menyakiti orang lain secara fisik.

Apalagi kalau melihat salah satu cuitannya Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP, dan pendukung garis kerasnya Jokowi, yang mengatakan bahwa sikap golput adalah pecundang ketika dalam pemilu bebas terjadi pertarungan antara capres progresif melawan capres konservatif radikal/rasis. Artinya, Budiman secara tidak langsung menganggap bahwa Indonesia saat ini adalah negara demokratis dengan adanya kebebasan yang terwujud dalam sebuah pemilu bebas.

Ironis sekali ketika berbicara kebebasan dan progresif, jika dalam kenyataan ada ekspresi-ekspresi yang dipidanakan. Pertanyaan besar untuk Budiman dan para pendukung Jokowi, jika yang kalian dukung adalah capres progresif, bagaimana sikap beliau terhadap Undang-Undang ITE yang anti-demokrasi ini?

Pemenjaraan Dhani adalah salah satu wujud pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Saya, jujur, tak setuju dengan cuitannya Dhani tersebut, tetapi saya juga menolak pemenjaraan Dhani karenanya.

Mengapa saya menolak? Walaupun pendapat Dhani terkait penista agama adalah keliru, karena definisi "penista agama" belumlah terumuskan secara objektif, dan karena itu masih merupakan hal yang sifatnya subjektif.

Akan tetapi, meminjam kata-kata yang konon milik Filsuf Perancis, Voltaire, Je ne suis pas daccord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, yang artinya kira-kira, "Saya tak setuju pendapatmu, tapi saya akan bela mati-matian hakmu untuk mengatakannya". 

Dhani memang mengucapkan hal yang salah dan keliru, sama halnya dengan Ahok yang pendapatnya tentang salah satu surat dalam Alquran, oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia dianggap keliru dan menyinggung perasaan. Akan tetapi, demi demokrasi dan kebebasan, saya menolak keras pemenjaraan mereka. 

Ketika sebuah ekspresi direpresi dan dibungkam, maka saat itu pula demokrasi terancam mati.

Pemenjaraan Dhani ini, selain bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, adalah juga semacam pisau bermata dua. Mengapa demikian? 

Artinya, salah satu dampak yang mungkin akan terjadi adalah sebagian masyarakat Indonesia akan menganggap ujaran kebencian Dhani adalah suatu kebenaran, hal yang mungkin bisa mengakibatkan banyak orang yang akan meniru tindakannya. 

Selain itu, posisi Dhani yang saat ini berada di kubu seberang kubu petahana, Jokowi, dalam kontestasi Pilpres 2019, akan membuat sebagian penggemar Dhani, yang mungkin dulu memilih Jokowi, beralih memilih Prabowo atau tidak memilih sama sekali alias golput. Walaupun memang dampak penahanan Dhani tidak sebesar jika yang ditahan adalah Via Vallen, hal ini seharusnya juga tetap dicermati oleh kubu Jokowi.

Hal lain yang mungkin terjadi adalah kemungkinan akan menguatnya keyakinan keliru yang dimiliki oleh Dhani. 

Kalau dilihat dari sejarah Jerman, pasca Hitler dipenjara, semangatnya tidak menjadi kendor dan keyakinan ideologis yang dimilikinya tidak ditinggalkannya, malah menguat dan mengkristal, dalam sebuah buku karyanya yang berjudul Mein Kampf (Perjuanganku). 

Bagi seorang politisi dan aktivis politik sejati, penjara bukanlah hal yang membuat menyerah, melainkan adalah tempat belajar dan merenung. Orang-orang seperti Nelson Mandela, Soekarno, Antonio Gramsci, adalah para pejuang politik sejati yang menjadikan penjara sebagai tempat untuk merenungkan perjuangan mereka. 

Kita lihat saja apakah Ahmad Dhani juga seperti itu? Ataukah goyah keyakinannya dan memilih menghamba pada sistem yang telah dilawannya dulu, seperti sikap Budiman Sudjatmiko sekarang ini?