Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penistaan agama. Pihak yang melaporkan Grace adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Dikutip dari Tempo, pelaporan itu diduga terkait pernyataan Grace yang menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil, demi mencegah terjadinya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.

Pelapor menganggap pernyataan Grace sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk ujaran kebencian kepada agama. Pernyataan Grace tersebut dinilai menista agama karena bertentangan dengan sejumlah ayat yang tertuang di dalam kitab suci Alquran, antara lain surat An-Nisa ayat 135, surat Al-Maidah ayat 89, dan surat Al-Kafirun.

Kembali hal yang menyebalkan terjadi di negeri ini. Menggunakan agama untuk menjungkalkan lawan politik. Mengais sensasi, miskin substansi. Apa urgensinya melaporkan Grace dengan pasal 156a tentang penodaan agama? Toh, bagi saya, Grace tidak menista agama apa pun, apalagi Islam.

Dulu, saat Rocky Gerung melontarkan pernyataan sensasional tentang kitab suci fiksi, saya mengkritik Abu Janda alias Permadi Arya karena melaporkan Rocky ke polisi atas pernyataan Rocky itu. Jadi, saat ini, saya pun mengkritisi pelapor Grace bukan semata karena asosiasi politik.

Grace tidak selayaknya dilaporkan ke polisi. Apa yang dinyatakan Grace adalah keyakinan dan sikapnya sebagai seorang politikus. Sah-sah saja dia menolak perda berbasis agama. Sebagai warga negara, Grace berhak menolak perangkat hukum yang menurut pandangannya dapat menyebabkan ketidakadilan. Kenapa kebebasan bersikap yang harusnya dihormati di alam demokrasi justru mau digelandang ke jeruji besi?

Apalagi, pelapor menyebut pernyataan Grace bertentangan dengan beberapa ayat Alquran. Kalaupun iya, apa masalahnya? Alquran bukan perangkat hukum positif di negeri ini. Grace juga bukan pemeluk Islam, jadi konyol bila membandingkan pernyataannya dengan ayat Alquran.

Syarif Hidayatullah dalam buku Muhammadiyah dan Pluritas Agama di Indonesia menerangkan Pancasila sebagai sumber hukum, dikaitkan dengan pandangan hukum Islam. Untuk mengurai itu, Syarif mengajukan teori Kuntowijoyo. Dituliskan, penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila merupakan hasil objektifikasi Islam yang dilakukan Muhammadiyah.

Lebih lanjut dituliskan, objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Suatu perbuatan disebut objektif apabila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Muslim sebagai sesuatu yang wajar, tidak dipandang sebagai perbuatan keagamaan.

Dalam Islam, memang ada ketentuan bahwa seorang Muslim harus menerapkan hukum berdasarkan hukum Allah (Islam). Pada titik ini, objektivikasi tetap menganggap Alquran sebagai sumber hukum namun harus terlebih dahulu menjadikan Alquran sebagai hukum positif yang pembentukannya harus atas persetujuan bersama warga negara termasuk non-Muslim.

Dalam pembentukan hukum positif itulah akan ditemukan banyak objektivikasi hukum agama, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dengan objektivikasi itu, akan terjamin kesamaan dalam hukum dalam hukum antaragama. Dengan begitu, maka akan hilanglah ancaman gesekan antaragama yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Pernyataan Grace atau PSI yang menolak perda berbasis agama tentu bukan pelanggaran hukum. Grace dengan PSI-nya punya hak untuk bersikap seperti itu. Tidak bisa Grace dilaporkan ke polisi hanya karena pernyataannya dianggap bertentangan dengan Alquran atau kandungan ayat kitab agama mana pun selama ayat-ayat Tuhan itu belum dijadikan hukum positif yang pembentukannya harus atas persetujuan semua warga negara termasuk Grace.

Lalu, Pasal 156a yang ditudingkan ke Grace adalah cara berpolitik yang amat licik. Bagaimana mungkin orang menolak Ahok karena kafir dianggap sah sedangkan Grace menolak perda syariah dianggap bersalah? 

Coba bayangkan ada anggota dewan dari PSI. Pada saat rapat pembentukan perda, anggota dewan dari PSI itu menolak karena perda itu berbasiskan agama dan dianggap berpotensi menyebabkan ketidakadilan karena, misalnya, pada praktiknya perda itu adalah perbuatan keagamaan. Apa anggota dewan itu juga akan diseret ke meja hijau?

Perda syariah memang berpotensi menyebabkan intoleransi dan ketidakadilan. Secara hukum pun, perda syairah harusnya tidak bisa disahkan karena pengaturan soal keagamaan adalah domain pemerintah pusat. Belum lagi ketidaksamaan kebiasaan antarpemeluk agama. Hal yang dilarang oleh Islam belum tentu haram bagi Kristen, begitu seterusnya. Apa PSI harus tetap menerima andai ada perda yang melarang masyarakatnya ternak babi?

Bila setiap pernyataan sejenis pernyataan Grace dianggap penistaan agama, maka omong kosong jargon kebebasan beragama dan berkeyakinan. Omong kosong demokrasi. Omong kosong kebebasan berpendapat. Menolak pemimpin yang dicap kafir dianggap konstitusional tapi menolak perda berbasis agama malah disoal.

Saya kemudian teringat pernyataan Deddy Corbuzier: kalau memang agama dilarang dibawakan dalam komedi, harusnya jangan pula dalam politik. Apalagi bila agama hanya dijadikan alat politisasi untuk menjungkalkan lawan. Siapa pun, termasuk Grace, termasuk PSI, berhak bersuara, menyatakan sikap. Mengapa harus dilaporkan ke polisi? Mengapa polisi mendorong bubarkan PSI?

Ini kekacauan nalar beragama sehingga bernegara menjadi tidak sehat. Saya pun jadi heran dengan orang-orang yang selalu menggunakan agama untuk politik. Jangan-jangan mereka merasa bukan sekadar pemeluk Islam tapi pemilik agama Islam.

Saya bersama Grace Natalie!