Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang izin ekspor benur lobster, saya selalu menempatkan posisi tidak sepakat, bahkan menganggap pikiran yang sesat untuk kebijakan tersebut.

Terlepas dari saya sendiri, penolakan akan ekspor benur pun berdatangan dari berbagai kalangan. Baik itu oleh masyarakat atau nelayan, aktivis lingkungan atau lembaganya, dari PBNU dan Muhammadiyah, bahkan tak luput dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang saya rindukan.

Dalam peraturan menteri tersebut mengizinkan sebanyak 365 juta ekor per tahun selama tiga tahun benih bening lobster akan diekspor. Jadi makin sesat rasanya menempatkan ladang negara lain untuk mengembangbiakkan benih-benih tersebut, sedang Indonesia sendiri memiliki luasan laut yang tidak kurang untuk itu, bahkan para nelayan masih pra sejahtera.

Peraturan ini menjadi musuh terberat para nelayan saat ini. Berbicara ekspor benih tentunya mengurangi kesempatan nelayan untuk mengembangkan lobster, sehingga penurunan nilai tambah pendapatan akan terjadi, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kepunahan. Pada prinsipnya, ekspor semata-mata menguntungkan saku eksportir (negara).

Banyak kalangan berusaha memohon dan mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan peraturan tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini, sejak dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, belum tampak niat tersebut dari presiden. Sampai di sini, kita sepakat bahwa lobster memiliki nilai jual yang fantastis, sehingga siapa pun tergiur untuk bermain di sektor ini.

Menurut Susi Pudjiastuti, untuk ukuran benih 2-3 cm ini bisa mencapai ratusan ribu per ekornya, sedangkan yang siap konsumsi atau dewasa dengan bobot badan 7 ons hingga 1 kg per ekor bisa mencapai 4-5 jutaan. Susi sendiri menambahkan, “untuk lautan kita yang kaya ini, benih itu tidak perlu kita rawat, Tuhan yang beri lobster-lobster ini makan di laut”.

Sejauh ini, kita masih sepakat akan kekayaan alam Indonesia, sehingga untuk benur sendiri pun tidak dimiliki oleh sembarang negara. Akan tetapi, anugerah kekayaan hayati ini tak luput diolah manusia secara rakus sehingga overcapitalization yang berakibat kepada kelangkaan (punah).

Hukum kelangkaan terhadap sumber daya alam terjadi akibat konsumsi eksploitasi melebihi daya pulih atau regenerasi dari sumber daya itu sendiri. Sehingga, menjadi penting untuk dilakukan pembatasan ekploitasi melalui peraturan pemerintah.

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap ekspor bibit lobster, termasuk ketentuan mengenai ukuran lobster yang bisa diekspor melalui Permen KP Nomor 56/2016. Akan tetapi, seperti halnya pepatah mengatakan “bedan tuan beda selera”, dan itu terjadi saat ini ketika Menteri KKP dipikul oleh orang berbeda.

Sebelumnya pada tahun 2014, nelayan melaporkan terjadinya penurunan hasil tangkap akibat tingginya perburuan secara masif terhadap benih lobster (benur), yang disinyalir oleh harga dan permintaan tinggi dari negara pengimpor.

Menurut hukum laut internasional (UNCLOS) yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya, pada tahun 1982 ada dua hal penting yang diberikan kepada negara pantai, yaitu hak dan kewajiban.

Untuk hak, secara ekonomi, negara berhak untuk memanfaatkan SDA yang berada di laut teritorial hingga ke laut bebas. Tetapi, untuk kewajiban, semua negara pantai wajib menjaga keberlanjutan SDA, baik hayati maupun non hayati sekaligus lingkungan lautnya. Sehingga, secara ketentuan pembatasan menjadi sangat penting.

Di saat seperti ini, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan soal pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan kecil dalam budi daya benur menjadi lobster siap konsumsi dengan berbagai pelatihan yang berkelanjutan. Sehingga, ketika budi daya berjalan dengan baik, secara otomatis ekspor akan terjadi yang melibatkan peran utama para nelayan.

Berbeda dengan Australia yang saat ini telah melakukan budi daya benur secara masif. Sehingga menjadi penting Indonesia memprioritaskan budi daya daripada menjajakan benih di lahan orang lain, sehingga prinsip keberlanjutan menjadi masa depan laut Indonesia.

Sebagai wujud dalam mempertimbangkan hukum laut internasional, pasal 194 UNCLOS 1982 memuat kewajiban spesifik untuk melindungi, melestarikan spesies dan melestarikan spesies serta ekosistem langka atau rapuh di semua bagian lingkungan laut, pun habitat spesies terancam punah. Bukan malah sebaliknya.

Dengan hak dan kewajiban tersebut, menjadi penting untuk negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor-impor menyepakati berbagai kebijakan sebagai filter bagi perdagangan benur, terkhususnya yang sedang digembar-gembor oleh Indonesia sendiri.

Negara yang berperan dalam dagang tersebut harus mempertimbangkan berbagai ketentuan. Misalnya, soal alat tangkap, pembatasan ukuran/umur lobster, pembatasan ekspor, dan yang terlebih budidaya menjadi prioritas.  

Sekelas level internasional pun menapaki berbagai perjanjian yang bahwa soal lingkungan dan perikanan bertujuan untuk membantu memperbaiki kewajiban negara agar manajemen ekonomi masyarakat pantai semakin membaik, yang secara berkelanjutan berkaitan dengan negara garis pantai dan keanekaragaman hayati.

Nafsu pemerintah soal ekspor benur jangan sampai gelap mata. Peningkatan devisa tak perlu dijajakan sebagai alasan mengeksploitasi benih lobster. Kajian jangka panjang harus menjadi prioritas dalam menapaki setiap kebijakan, sehingga tidak menjadi kontroversi dimasa depan, pun rasanya menjadi sesat pikir jika benur dikembangkan di lahan orang lain. Tenggelamkan!