Mahasiswa
1 minggu lalu · 35 view · 3 menit baca · Politik 62043_70787.jpg
Foto: Kompas

Seruan Perdamaian Pasca-Pemilu 2019

Pemilu 2019 telah meninggalkan berbagai kisah yang tercatat dalam berbagai media. Di media sosial, bahkan netizen yang tidak memiliki basis politik juga kerap melontarkan bullying dan tak jarang membagikan berita yang belum valid kebenarannya.

Selama Pilpres 2019 bahkan hingga menjelang lebaran, konten hate speech dan hoaks masih ada di berbagai lini masa. Tak jarang caci maki antarpendukung paslon juga makin membuat keruh suasana politik secara nasional.

Kegaduhan di media sosial juga menunjukkan ketidakdewasaan para elite politik yang tidak terima lantaran jagoannya tidak unggul dalam quick count hingga pengumuman resmi oleh KPU pada 21 Mei.

Dalam suasana lebaran, tentu perdamaian antarkubu yang sempat berseteru haruslah diupayakan dan dikampanyekan. Sudah sejak lama Indonesia memiliki budaya toleransi yang harus terus dihembuskan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Para elite politik, simpatisan, maupun masyarakat sudah semestinya bersepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif pasca-Pemilu serentak demi terwujudnya Indonesia yang damai, bermartabat, dan demokratis.

Seruan Perdamaian


Seruan perdamaian sempat dilakukan oleh sultan sepuh XIV Cirebon Arief Natadiningrat yang menyerukan perdamaian setelah pelaksanaan pemilu 2019. Karena, pada dasarnya, masyarakat Cirebon cinta damai, sehingga kebaikan yang sudah dibangun di tengah kemajemukan selama ratusan tahun jangan sampai dirusak karena berbeda pilihan.

“Siapa pun yang menang itu sudah takdir Tuhan. Walaupun yang kita dukung tidak menang, harus diterima dengan lapang dada,” tuturnya.

Dirinya juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan elite partai untuk kembali guyub dan bersatu. Persaingan memang wajar selama dalam koridor yang benar dan tidak merugikan orang lain, terlebih kita hidup dalam lingkungan yang saling berdekatan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa aksi dukung-mendukung dan berbeda pilihan itu hanya 5 tahun sekali. Untuk itu, suasana damai dan tenteram di Cirebon harus terus dipelihara, khususnya setelah Pilpres 2019.

Di Provinsi Yogyakarta, para akademisi dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan pesan perdamaian dan persatuan kepada seluruh elite politik dan rakyat Indonesia. Seruan ini dikeluarkan untuk meredam suasana pasca-aksi demo anarkis yang terjadi di Jakarta pada 21 - 22 Mei 2019.

Seruan perdamaian tersebut didasari oleh rasa prihatin para dosen dan akademisi UGM atas kekerasan yang terjadi di Jakarta usai pengumuman Pemilu 2019 di Jakarta. Padahal perbedaan pilihan preferensi politik adalah hal yang alami.

“Kami para dosen UGM menyerukan kepada para pihak, baik para elite politik dan masyarakat, untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia,” tutur Rektor UGM Panut Mulyono di Yogyakarta.

Panut menjelaskan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari ketegangan antarelemen masyarakat yang telah terbangun, bahkan sejak periode sebelum kampanye.

Seruan tersebut tentu menjadi sebuah dukungan kepada para elite politik agar tidak terjebak dalam ego politis semata. 

Dengan berakhirnya pemilu, tentu harus menjadi garis start yang harus dilewati oleh seluruh masyarakat untuk bisa menjaga perdamaian di negeri ini. Karena menjaga perdamaian merupakan bagian dari nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa.


Pemilu sudah semestinya menjadi sebuah proses demokrasi untuk memperkuat legitimasi bangsa Indonesia. Bukan memanfaatkan Pemilu untuk mendahulukan kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah persatuan, tapi harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

Masyarakat sudah juga harus melihat pesta demokrasi sebagai upaya untuk memperkuat dan merawat persaudaraan sesuai demokrasi Pancasila. Yang mana Indonesia merupakan negara yang demokratis, beragam, dan menunjung tinggi persatuan bangsa.

Dalam konteks konstelasi, memang masyarakat akan terbelah; semuanya akan turut larut dalam semangat berkompetisi untuk memenangkan jagoannya.

Namun hal itu sudah berakhir. Momen ramadan dan lebaran pasca-Pemilu sudah semestinya membawa atmosfer politik menjadi lebih baik dan tidak ada lagi provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa.

Berbeda memang wajar. Namun setelah Pemilu 2019 usai, semua harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, semua harus kembali bekerja sesuai bidangnya. Rasa kekerabatan yang sempat terkoyak haruslah dirajut kembali demi menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Artikel Terkait