Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan bersifat pribadi bagi beberapa orang. Saat ini tidak hanya tanah yang memiliki sertifikat, melainkan pernikahan juga harus memiliki sertifikat. Apakah hal yang bersifat pribadi bagi seseorang pun layak untuk dicampur-tangani oleh pemerintah?

Baru-baru ini Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat pranikah bagi pasangan yang hendak menikah. Ia mencanangkan hal ini dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas pernikahan.

Secara singkat, isi dari wacana tersebut adalah setiap pasangan harus mengikuti pelatihan tentang pernikahan selama tiga bulan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada pasangan sebelum berumah tangga. Tiga bulan merupakan waktu yang cukup lama bagi pasangan, masih terdapat hal lain yang harus dipersiapkan.

Gagasan wacana yang disampaikan tersebut bagus, tetapi sebenarnya tidak. Pasalnya, hal ini hanya akan mempersulit pernikahan. Apalagi terdapat kata lulus atau tidak lulus. Apabila tidak lulus, pernikahan pasangan bisa terhambat. Hal ini dikarenakan sertifikat belum bisa diproses.

Selain itu, efek dari adanya sertifikat pranikah yang akan dilakukan juga harus dipertimbangkan. Pasalnya, saat ini adalah era di mana banyak terjadi kegiatan seks bebas, nikah kontrak, LGBT, dan sebagainya. Pada akhirnya pernikahan yang dilakukan secara baik-baik akan dijauhi. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, di Cilacap, 97% calon pengantin pernah berhubungan intim.

Bisa dikatakan bahwa program sertifikat pranikah merupakan program yang sedikit mubazir atau sia-sia. Hal ini dikarenakan tradisi pembekalan pranikah seperti ini sudah ada di beberapa agama. Bahkan Kementerian Agama pun sudah melakukan bimbingan pranikah yang biasanya dilakukan selama dua hari.

Sebenarnya, bimbingan yang dilakukan selama dua hari kurang mencukupi persiapan calon pengantin. Akan tetapi, bimbingan selama tiga bulan juga merupakan hal yang lama bagi calon pengantin. Akan lebih baik apabila bimbingan pranikah dilakukan selama beberapa hari dengan topik yang jelas.

Baca Juga: Jangan Menikah!

Apabila topik atau materi yang diajarkan sangat jelas dan relevan dengan pernikahan, maka hal ini akan efektif dalam beberapa hari saja.

Secara singkat, Kementerian Agama telah memberikan bimbingan tentang perkawinan kepada calon pengantin. Bimbingan yang dilakukan biasanya meliputi persoalan keagamaan, keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan rumah tangga.

Salah satu contoh konkret adalah berdasarkan Radar Pekalongan, di 2019, Kementerian Agama Kota Pekalongan telah melaksanakan enam kali bimbingan pranikah. Setiap pelatihan diikuti oleh 25 pasangan calon pengantin.

Kemudian perlu diketahui bahwa pembekalan pranikah berkemungkinan tidak bisa menjadi suatu acuan untuk menerbitkan sertifikat pranikah. Terlebih lagi menjadi sebuah syarat dalam melangsungkan pernikahan. Apabila hal ini tetap dilanjutkan, secara tidak langsung negara sudah mencampuri urusan interpersonal seseorang terlalu jauh.

Menikah adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Oleh karena itu, hak ini tidak bisa diganggu atau dihambat, bahkan oleh urusan birokrasi sekalipun.

Di lain sisi, tidak hanya dalam birokrasi, program ini juga bisa menciptakan hal-hal buruk yang lainnya. Apabila semisal terdapat calon pasangan yang tidak ingin atau malas untuk mengikuti program ini, bisa jadi mereka akan memilih alternatif lain yang lebih mudah. Dalam hal ini, peluang untuk melakukan pemerasan dan suap bisa muncul.

Sebenarnya pemerasan atau suap tentang pernikahan kerap kali terjadi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Padahal secara jelas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 menyebutkan bahwa biaya untuk melangsungkan pernikahan di luar KUA adalah 600 ribu rupiah dan gratis apabila dilangsungkan di KUA. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya, tak sedikit pegawai KUA meminta lebih dari tarif resmi yang telah ditetapkan.

Dalam hal pernikahan saja terdapat kegiatan suap. Oleh karena itu, bukan hal yang tidak mungkin jika praktik suap ini terjadi pada sertifikasi pranikah. Seperti halnya yang telah terjadi pada pembuatan surat izin  mengemudi (SIM) dan sebagainya.

Sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM. Apabila program ini ingin tetap dilaksanakan, ada beberapa hal atau syarat yang harus diikuti. Program sertifikasi ini tidak memberatkan para calon mempelai dan teknis pelaksanaannya jelas. Selain itu, tidak memberatkan di masalah biaya.

Program sertifikat pranikah yang hendak dilakukan rencananya tidak dipungut biaya atau gratis. Dalam hal pembiayaan, pemerintah juga harus memperhatikan anggaran negara. Hal ini dikarenakan selain gratis, program ini juga memerlukan anggaran yang sangat besar dan harus berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berkaitan.

Kegiatan ini merupakan hal yang sangat besar. Tentunya membutuhkan anggaran yang besar pula. Pada awalnya anggaran untuk pranikah ini tidak ada, akan tetapi jika tetap dilaksanakan, bisa saja anggaran dari kegiatan lain dialokasikan untuk kegiatan ini. Hal itu merupakan sesuatu yang harus dipikirkan.

Dari beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikat pranikah secara tidak langsung memberatkan calon pasangan pengantin. Selain itu, program ini membutuhkan anggaran yang cukup besar agar bisa berjalan dengan baik. Serta yang paling penting adalah apabila hal ini justru mempersulit para calon pengantin, dikhawatirkan calon pengantin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program ini. Pemerintah harus membuat teknis yang jelas tentang sertifikat pranikah. Apabila teknis pelaksanaan sudah matang, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi tentang program ini ke masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Seharusnya sebelum membuat kebijakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar pemerintah mengetahui kebijakan yang akan dibuat bermanfaat dan sesuai keinginan masyarakat atau tidak. Selain itu, sosialisasi juga penting agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari program tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa saran apabila wacana tentang program sertifikasi pranikah ini tetap dilaksanakan. Pembekalan pranikah seperti ini tidak memaksakan dalam hal finansial maupun waktu untuk kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Selain itu, program pembekalan dan sertifikasi ini harus bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang membangun rumah tangga yang baik. Program ini bukan untuk meluluskan atau melarang orang untuk menikah.