Selama 11-14 April 2022 kemarin kita disuguhkan tontonan banyaknya demo mahasiswa di sejumlah daerah terutama ibukota negara. Aksi unjuk rasa ini kerap dikaitkan dengan isu demokrasi. Berbicara tentang nilai demokrasi di suatu negara maka dapat tergambar dari indeks demokrasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2020 yaitu sebesar 73,66. Meningkat dibanding IDI tahun sebelumnya yaitu 74,92 di tahun 2019 dan 72,39 di tahun 2018.

Walaupun meningkat tapi secara kategori masih pada level sedang. IDI digunakan untuk menakar pembangunan demokrasi dengan klasifikasi di bawah 60 bernilai rendah, 60-80 tergolong sedang, dan di atas 80 berskala tinggi.

Walaupun secara lokal IDI tergolong berlevel sedang, akan tetapi dalam lingkup internasional, demokrasi di Indonesia tergolong cacat (flawed democracy). Hal ini dilansir oleh EIU yang menyatakan bahwa skor Indonesia adalah 6,71 dan menduduki peringkat 52 di dunia.

Flawed Democrazy ini artinya telah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun kebebasan pers masih rendah, pemerintahan masih bersifat anti kritik, lemahnya partisipasi politik masyarakat, serta belum optimalnya kinerja pemerintah.

Indeks demokrasi EIU ini mencakup 165 negara di dunia. Dihitung berdasarkan lima indikator yaitu pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Perbedaan kedua angka yang dirilis oleh BPS dan EIU ini bersumber dari perbedaan pengukuran. IDI diukur berdasarkan tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Aspek Hak-hak Politik (Political Rights), dan Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Konsep penghitungan IDI ini dirancang Bersama oleh BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)


Angka Korupsi Indonesia

Berbicara tentang demokrasi tak lengkap tanpa membahas tentang korupsi. Dalam sidang tahunan 14 Agustus 2020, Presiden dalam pidato kenegaraan menyebutkan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

BPS merilis bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada tahun 2021 sebesar 3,88. Meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 3,84. Peningkatan didorong oleh meningkatnya persepsi anti korupsi di masyarakat.

IPAK disusun berdasarkan Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Nilai IPAK berkisar pada skala 0 hingga 5. Semakin tinggi nilainya maka masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Angka IPAK ini didapat dari hasil survey ke sejumlah rumah tangga terpilih.

Dari sisi domestik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur tingkat korupsi di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Angka SPI Indonesia di tahun 2021 mencapai 72,4.

SPI memiliki skala 0 yang menunjukkan sangat korup hingga 100 yang menyatakan sangat bersih. Sama halnya dengan IPAK, angka SPI juga tersedia hinga level 34 provinsi di Indonesia.

Walaupun secara domestik korupsi di Indonesia tergolong tinggi, tetapi dalam konteks global angka korupsi di Indonesia memprihatinkan. Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 87 dengan nilai 39.

Dalam negara ASEAN, penanganan korupsi Singapura adalah yang tertinggi dengan CPI pada posisi 4, diikuti oleh Malaysia di urutan 62 dan Vietnam pada rangking 87. Angka korupsi di Indonesia hanya lebih baik dari Thailand di posisi 110 dan Filipina di urutan 117.

Korupsi dalam perspektif CPI melingkupi dunia politik, pemerintahan baik pejabat maupun pegawai negeri, bisnis, pengadilan, media, dan masyarakat sipil. Penghitungan CPI ini menyasar para ahli, pebisnis, dan pihak akademisi.

Dalam konteks internasional juga tersedia data korupsi dari Global Fraud Survey yang dirilis oleh ACFE. Hasilnya menunjukkan hal senada bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi, yaitu peringkat 8 di dunia dengan nilai kesetujuan akan korupsi adalah 78%.

Dalam ASEAN, hanya Thailand yang memiliki angka korupsi lebih buruk yaitu 86 dengan peringkat korupsi menduduki urutan 3. Filipina, Vietnam, Malaysia memiliki angka korupsi yang lebih baik dari Indonesia. Singapura berada di urutan 8 dengan nilai kesetujuan korupsi hanya 8%.

Walaupun secara nasional angka korupsi di Indonesia sudah semakin baik, akan tetapi tidak bila dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini merupakan PR yang harus segera dituntaskan bersama.


TIK dan Penurunan Korupsi

Banyak kajian yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dapat mereduksi angka korupsi di suatu negara. Fan dkk (2021) menyatakan bahwa TIK mengurangi pembayaran ilegal perusahaan ke pejabat negara dan juga menekan persaingan yang rentan korupsi.

E-government juga meningkatkan kualitas institusi pemerintah dan menurunkan korupsi di Afrika (Adam, 2020) dan negara lain (Relly & Sabharwal, 2009). Selain itu, TIK juga meningkatkan kepastian hukum terkait korupsi di dunia internasional (Bhattacherjee & Shrivastava, 2018).

TIK bisa mengendalikan korupsi Amerika, Asia, dan Eropa (Sami, Ali, Gasmi, 2018; Waldenberg, 2004). Digitalisasi melalui e-government dan sistem e-filing dapat mengurangi penghindaran pajak dan mengurangi korupsi (Uyar dkk, 2021).

TIK dapat mereformasi birokrasi, mempercepat tata pemerintahan yang baik, mengurangi potensi perilaku korup, serta menungkinkan melacak aktivitas semua lapisan masyarakat (Shim & Eom, 2008; Anderson, 2009) asalkan didukung dengan undang-undang yang sesuai (Bhatnagar, 2003).

Digitalisasi juga menurunkan waktu tunggu masyarakat di Chili (Heeks, 2005) dan Fiji (Pathak, Naz, Rahman, Smith, & Agarwai, 2009). Beberapa situs web pemerintah yang dibangun untuk pemantauan oleh publik dan mengurangi penipuan juga dapat diandalkan untuk mengurangi korupsi.


Solusi

BPS merilis Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya dari 3,88 (kategori rendah) pada tahun 2015 menjadi 5,59 (kategori sedang) pada tahun 2020.

Perkembangan TIK ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi praktek korupsi. Hal ini pun sejalan dengan prioritas pembangunan oleh Bappenas berupa transformasi ekonomi dan digitalisasi ekonomi. Selain itu juga selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi di kalangan pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam mengurangi korupsi di Indonesia, penggunaan aplikasi TIK/online harus diberlakukan di semua layanan pemerintahan kepada masyarakat/perusahaan, terutama Pemerintah Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam institusi pemerintahan sendiri, diberlakukannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan lebih menyeluruh juga dibutuhkan untuk meminimalisir kecurangan di dalam institusi. Hal ini juga terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemerintah Indonesia.

Undang-undang yang mendukung upaya digitalisasi pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi di kalangan pemerintahan juga diperlukan. Selain itu, undang-undang untuk mendukung cepat dan tepatnya penanganan kasus korupsi juga dirasa perlu untuk menurunkan korupsi di Indonesia.

Dalam teori ekonomi ketergantungan disebutkan bahwa di negara dunia ketiga yang lebih berperan adalah pola pikir masyarakatnya. Oleh karena itu banyaknya metode/sistem yang baik malah tidak berhasil karena budaya masyarakatnya yang belum berubah. Mental korupsi harus dibasmi dahulu.

Mental korupsi di pemerintahan harus diberantas. Budaya mendapatkan jabatan melalui suap menyuap harus dibabat habis. Ini dapat dicapai dengan terlaksananya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan pejabat struktural ke jabatan fungsional, terutama di pemerintahan daerah.

Selain itu, ajaran budaya malu anti korupsi harus mulai digalakkan kepada keluarga aparatur negara dan juga pejabat politik. Terutama istri dan anggota keluarga yang biasanya merupakan pendorong kepala keluarga berbuat korupsi.

Pamer kekayaan/barang mewah yang biasanya menjadi tontonan di dunia sosial harus mulai dibatasi. Terlebih pada anak-anak dan generasi muda yang mudah terpapar gaya hidup hedonis. Budaya hidup sederhana harus mulai dibangun dan dicontohkan oleh para politisi/pejabat negeri.