“Praktis tinggal tiga minggu. Semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (1/12/2020).

Sudah beberapa kali di hadapan publik Presiden menekankan pentingnya penyerapan anggaran pemerintah terutama dalam kondisi perekonomian negara yang terdampak hebat karena pandemi Covid-19. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa disebut amunisi bagi negara ini melawan dampak Covid-19, maka penyerapan anggaran adalah tembakan yang akan terlontar setelah pemicu ditarik oleh pemerintah.

***

Anggaran dalam APBN yang disiapkan pemerintah khusus untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jumlahnya tidak sedikit, yakni Rp695,2 triliun. Tidak hanya untuk penanganan kesehatan yang mencapai Rp87,55 triliun, namun juga ada dana yang dialokasikan untuk bidang sosial dan ekonomi jumlahnya jauh lebih besar lagi.

Di dalam anggaran sosial dan ekonomi, ada bagian yang disiapkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi yang mencapai Rp537,57 triliun. 

Wajar memang jika presiden berulang kali menekankan hal tersebut kepada para menteri-menterinya. Dalam situasi resesi seperti sekarang ini, masyarakat hanya bisa menggantungkan harapan kepada pemerintah khususnya agar ekonomi segera pulih dan terhindar dari krisis yang makin dalam.

Ketika sektor swasta pada hampir seluruh bidang mengalami keterpurukan, satu-satunya upaya yang masih bisa diharapkan berjalan dalam krisis ekonomi saat ini hanyalah program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Karena itu, penyerapan anggaran menjadi krusial sebagai langkah awal pemerintah untuk menggerakkan kembali perekonomian.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa belanja pemerintah selama pandemi Covid-19 membawa dampak besar dan positif bagi pertumbuhan ekonomi, baik di level daerah maupun nasional. Riset yang dilakukan oleh Maarten De Ridder dari University of Cambridge menunjukkan bahwa setiap 1 persen peningkatan belanja pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata nasional yang artinya ada pertumbuhan ekonomi nasional.

Di level daerah, penelitian yang dilakukan oleh Chodorow-Reich yang menggunakan data regional juga menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belanja pada pemerintah daerah berdampak positif pada belanja sektor swasta. Lebih lanjut, belanja swasta tersebut kemudian menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

***

Kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat masyarakat tidak bisa lagi bebas beraktivitas di luar rumah. Akibatnya, transaksi ekonomi yang banyak dihasilkan dari aktivitas masyarakat seperti di mall, pasar, tempat wisata, cafe, dan restoran pun menurun drastis atau bahkan berhenti sama sekali untuk beberapa sektor yang dilarang atau dibatasi operasionalnya.

Dampak pembatasan sosial tersebut, ekonomi mengalami stagnasi bahkan tumbuh negatif setelah Kuartal I tahun ini. Jika keadaan ini berkepanjangan, kontraksi ekonomi akan makin dalam dan dampaknya akan semakin berat bagi masyarakat. 

Secara kuantitatif, situasi ini telah terbukti. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 mengalami penurunan tajam dari kuartal I sebesar 2,97 persen menjadi -5,32 persen pada kuartal II dan -3,49 persen di kuartal III.

Lalu bagaimana sesungguhnya penyerapan anggaran dapat menggerakkan mesin perekonomian? Mari kita tengok mekanismenya.

Perekonomian pada dasarnya tersusun oleh transaksi-transaksi yang terjadi antarpelaku ekonomi, yakni rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Ketika para pelaku ekonomi tersebut melakukan pertukaran uang dengan barang dan jasa atau yang sering disebut dengan belanja, maka akan terjadi transaksi ekonomi.

Tindakan belanja inilah yang menggerakan ekonomi. Karena belanja yang dilakukan oleh satu pihak akan menjadi pendapatan untuk pihak lain. Jumlah keseluruhan transaksi dari belanja tersebut yang secara sederhana dapat menggambarkan bagaimana sebuah mesin ekonomi yang berjalan.

Inilah mengapa pemerintah perlu segera mendorong kembali kegiatan ekonomi ini agar kembali berjalan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran untuk mendorong belanja pemerintah dan pencairan bantuan kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi efektivitas langkah pemerintah tersebut. Akselerasi belanja pemerintah sejak adanya pandemi terbukti telah membantu peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah di Kuartal III sebesar 9,8 persen. Angka ini meningkat cukup tinggi dari Kuartal II yang besarnya -6,9 persen.

Demikian juga dengan pencairan dana perlindungan sosial. Pencairan bantuan sosial berperan besar dalam peningkatan konsumsi rumah tangga yang menunjukkan adanya tren perbaikan dari -5,5 persen di Kuartal II menjadi -4,0 persen di kuartal III.

Percepatan juga perlu segera dilakukan pada pencairan anggaran perlindungan sosial. Bantuan sosial yang secepat mungkin sampai ke tangan masyarakat akan bisa segera digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga dapat segera digunakan untuk melanjutkan program-program yang menggerakkan transaksi ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat.

Insentif usaha, bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengeh (UMKM), serta pembiayaan korporasi perlu sesegera mungkin dimanfaatkan oleh pengusaha, agar bisnis bisa berjalan menuju kapasitas normal kembali dan memenuhi permintaan barang dan jasa oleh masyarakat .

Realisasi penyerapan anggaran program PEN ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas dunia usaha. Dengan bergeraknya para pelaku ekonomi tersebut diharapkan akan menciptakan transaksi-transaksi sehingga membentuk kembali aktivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meminjam istilah yang diungkapkan Prof. Djoko Santoso, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, bahwa ekonomi itu bekerja mirip mengayuh sepeda. Kalau terlalu lama berhenti mengayuh, maka sepedanya bisa ambruk.

Untuk itu pemerintah wajib kembali membuat sepeda tersebut terkayuh hingga ekonomi tidak jatuh, bisa bergerak, dan berjalan kembali, sehingga negara ini bisa segera lepas dari resesi.