Menjelang 30 September lagu lama tentang bahaya komunisme kembali disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bisa jadi orang yang itu-itu saja. Bisa jadi mereka punya agenda untuk menciptakan ‘musuh bersama’, sebagai rangkaian dari politik populisme. Namun tak kita sadari bahwa apa yang dilakukan itu dapat membangkitkan lagi kekerasan di tanah air yang memang telah punya akar sejarah yang panjang dan meninggalkan karma buruk bagi bangsa ini.  Karma yang hanya dapat diselesaikan dengan kesadaran khusus untuk mengakhirinya. Bagaimana caranya, mari kita simak…

Bagi Cendekiawan Franz Magnis-Suseno dalam Seminar di Ledalera, Maumere pada 19 September 1965, selama 50 tahun peristiwa 1 Oktober 1965 dan rentetannya yang mengerikan itu tidak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka. Menurut Romo Magniz, Untuk dapat mengakhiri traumanya, kita harus membicarakannya dengan berhati-hati tetapi tetap dengan jujur.  Jujur dalam arti tak ada bagian yang ditutupi, namun dengan semangat kuat untuk rekonsiliasi bangsa. Tidak untuk saling mendiskreditkan. Fokus diskusi seputar 1965 sering terjebak sebatas topik: apakah PKI berada di belakang peristiwa G30S atau siapa sebenarnya dalang G30S. Diskusi tak pernah fokus pada tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Seputar peristiwa 1965 dan bagaimana mengantisipasi agar pelanggaran HAM berat seperti itu tak pernah terjadi lagi di Indonesia.

Data menunjukkan, pembunuhan yang terjadi  di Indonesia setelah peristiwa G30S sebagai genosida terbesar ketiga di dunia dalam 50 tahun terakhir. Dua lainnya terjadi di Kamboja dan Rwanda (Magniz-Suseno, Demokrasi, Agama, Pancasila, 2021). Korban peristiwa kelam itu tak hanya itu, masih ditambah banyaknya orang yang ditahan tanpa pengadilan. Menurut Sudomo, Pangkopkamtib saat itu, seluruhnya ada 1,9 juta orang yang ditahan. Banyak yang ditahan lebih dari sepuluh tahun. Selama penahanan juga terjadi kekerasan dan pemerkosaan. Mereka yang dilepaskan pun terlanjur tidak dapat kembali ke kehidupan normal. Cap terlibat G30S/PKI membuat mereka kehilangan hak-hak politiknya, bahkan lebih lanjut lagi kehilangan banyak haknya sebagai warga negara. Mereka tak dapat menjadi tentara, pegawai negeri , diasingkan dari masyarakat bahkan dipecat dari pekerjaannya.

Tahun-tahun akhir menjelang 1 Oktober 1965, menurut Romo Magniz, bangsa Indonesia sebenarnya sudah terpecah dua, antara mereka yang mendukung Nasakom dan yang tidak. Mendukung Nasakom artinya bersetuju dengan PKI dan jargon ‘progresif-revolusioner’nya. Pada masa itu PKI adalah partai yang sangat gemar berkonfrontasi frontal terhadap siapa pun yang menghalanginya. Memberi cap mereka yang tak mendukung sebagai antek Nekolim. Dengan bahasa intimidatif dan selalu penuh ancaman.

Kedudukan PKI di Indonesia menguat sejak 1961, saat Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang. Setelah Presiden Soekarno mempermaklumkan Nasakom, mereka yang mengkritisi komunisme segera dibungkam oleh PKI. Koran pembawa tulisan antikomunis ditutup. Para pencetus Manifesto Kebudayaan juga dihantam habis-habisan pada 1963. Hanya dua hari sebelum 1 Oktober 1965, DN Aidit bahkan menantang Presiden Soekarno untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Selain memiliki pendukung fanatik, PKI juga menimbulkan resistensi yang tinggi di masyarakat. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 cukup traumatis bagi masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa di Madiun pada 1948 itu PKI melakukan aksi-aksi dan pembunuhan yang mengingatkan masyarakat pada teror kaum Bolshevik 1917 (Magniz-Suseno, 2021).

Hingga puncaknya adalah peristiwa pada dinihari 1 Oktober 1965 itu, saat gerakan yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’ membunuh secara brutal 6 Jendral ditambah Kapten Tendean dan membentuk Dewan Revolusi. Gerakan tersebut sudah dapat dipatahkan malam harinya, di hari yang sama.  PKI sendiri setelah itu langsung lumpuh, tidak terlihat mempunyai kemampuan untuk melawan, sehingga sebenarnya keadaan sudah dikuasai. Maka kemudian, sebagian besar kita mengira bila peristiwa G30S selesai di situ, sebagaimana narasi sejarah yang dirilis oleh Pemerintah Orde Baru. Orde Baru menutupi fakta sejarah bahwa ada pelanggaran hak asasi besar yang dilakukan terhadap orang-orang PKI atau yang dianggap PKI pasca 1965.

Sesungguhnya, masalah kemanusiaan besar justru terjadi di pertengahan Oktober 1965. Tahap paling mengerikan terjadi terutama di seputar Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Pembersihan PKI resminya dilakukan RPKAD. Kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi di luar kendali dan mengerikan. Banyak orang mati terbunuh. Pelaku-pelakunya tak diketahui hingga sulit dicari siapa yang harus bertanggungjawab. Selanjutnya terjadi penangkapan jutaan orang yang dianggap terlibat PKI. Berpuluh tahun setelahnya, mereka yang dianggap terlibat PKI,  bahkan hingga anak cucunya menderita akibat cap ‘tidak bersih lingkungan’. Singkatnya, reaksi pembersihan pasca G30S telah ke luar dari rel kemanusiaan.

Tidak jelas mengapa bangsa Indonesia bisa sekejam dan sebrutal itu. Peristiwa G30S itu tak sesederhana yang kita bayangkan. Kita tak bisa hanya menyalahkan PKI saja, seperti yang dilakukan banyak kelompok saat ini setiap menjelang tanggal 1 Oktober. Ada kejahatan besar yang kerap luput dari amatan masyarakat karena terbiasa dengan narasi sejarah bentukan Orde baru yang hanya meletakkan kesalahan pada PKI saja. Namun PKI tidak lantas imun dari kesalahan. Mereka punya andil dalam beberapa peristiwa-peristiwa kekerasan di tanah air semenjak awal abad 20.

Kesadaran bahwa semua pihak punya kesalahan dan  semangat rekonsiliasi harus dikedepankan agar kita segera lepas dari dampak buruk peristiwa kelam seputar 1965 itu. Histeria  ‘PKI bangkit kembali’ harus dihentikan karena berpotensi membangkitkan kekerasan baru. Harus ada upaya keras memutus rantai kekerasan itu. Dalam kacamata spiritualis, peristiwa 65 itu akan menjadi karma sejarah yang membebani masa depan bangsa.

Tidak kita sadari bahwa bangsa ini punya banyak karma buruk akibat peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi sejak dulu kala di Nusantara. Perebutan kekuasaan antara sesama anak bangsa. Perebutan kekuasaan oleh Ken Arok bisa jadi adalah peristiwa berdarah tertua yang tercatat dalam sejarah bangsa ini. Dari sana berlanjut ke Majapahit, Mataram, kraton-kraton Nusantara, hingga di era modern ini peristiwa 1965 dan reformasi 1998. Karma buruk yang tak selesai-selesai.

Mengapa demikian, karena tanpa disadari tertanam dalam kualitas kepribadian kita sifat-sifat negatif untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan dengan cara pembunuhan, genosida, balas dendam serta pengkhianatan. Maka tidak heran PKI yang banyak menimbulkan teror pada 1948 dan sebelum 1965, dibalas dengan brutal pasca G30S. Balas membalas itu akan selalu terjadi, sebelum ada pertobatan nasional untuk menyudahi semua kekerasan apalagi penghilangan nyawa manusia.  Kesadaran untuk saling memaafkan, tidak saling mengungkit. Dan ini belum dipunyai sebagian besar masyarakat kita. Apalagi mereka yang gemar berteriak PKI bangkit, tanpa sadar bila ideologi komunis sudah padam dan sangat tak populer selama 35 tahun terakhir. Perspektif kemanusiaan harus terus dikedepankan. Empati

Karma buruk akan selalu berulang tanpa kesadaran kuat untuk mengakhirinya.