Jika seorang pria yang lagi "PDKT" sama wanita yang disukainya dan ingin memilikinya, namun wanita itu tidak cinta, pasti keduanya tidak dapat bersatu dan cintanya pasti akan ditolak. Jika Omnibus Law tidak menguntungkan rakyat Indonesia, tentu itu juga akan ditolak.

Seperti kisah percintaan yang apabila tidak menyatu di antara keduanya pasti akan berantakan, mendatangkan pertengkaran bahkan kecelakaan fisik pun bisa terjadi. Namun, dalam tulisan ini tidak akan membahas mengenai percintaan dua insan manusia karena memang saya bukan ahlinya. Di sini sedikit akan menggambarkan bahwa seperti itulah Omnibus Law yang tidak ada cinta pada kaum buruh atau rakyat kecil.

Lalu bagaimana dengan Omnibus Law yang banyak menuai penolakan di masyarakat, di mana telah terjadi situasi kekacauan dan aksi protes ada di mana-mana? Penolakan bukan tidak punya alasan, melainkan itu melalui pandangan dan kajian secara objektif dengan melihat bahwa kaum buruh dan masyarakat kecil sangatlah dirugikan.

Walaupun pada kondisinya Omnibus Law ada juga pihak yang diuntungkan dan mempunyai peluang untuk mengeruk keuntungan besar jika Omnibus Law itu disahkan. Dan mereka akan terus menanti-nantikan agar secepatnya Omnibus Law disahkan. Lalu siapakah yang mendapatkan peluang besar itu?

Saya akan mengatakan para Investor dan penguasa. Mohon maaf jika saya mengatakan seperti itu, karena beberapa kajian bahwa para investorlah yang mempunyai keuntungan besar di balik Omnibus Law sementara kaum buruh justru hanya dijadikan sebagai robot.

Padahal negara kita menganut sistem demokrasi, di mana setiap warganya mestinya mendapatkan keadaan yang sama dalam naungan negara. Dan kondisi itu juga setiap warga negara berhak memberikan tanggapan dan persepsi terhadap problematika yang terjadi pada bangsa ini. "it's ok, slow saja".

Rancangan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) ini memang sudah lama dirancang dan ingin segera disahkan. Berawal dari ketika Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden Indonesia 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. 

Akan tetapi, setelah Rancangan Omnibus Law itu melalui pengkajian dari beberapa kalangan justru hanya mencekik kaum baruh sebagai masyarakat golongan bawah. Omnibus Law hanya membuka pintu selebar-lebarnya para investor dan akan dapat berbuat semaunya. Sederhananya bahwa investor justru dapat bergerak secara luas dalam memainkan peran sebagai pengendali ekonomi sementara kaum buruh atau rakyat kecil hanya bisa patuh pada investor saja.  

Bukankah para pendahulu kita sudah dengan tegas menolak modal asing sebagai bentuk imperialisme dan kapitalisme? Karena imperialisme dan kapitalisme bekerja untuk mengeksploitasi para pekerja sebagai kaum lemah.  

Di tengah kondisi hari ini yang telah sampai pada 75 tahun Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi yang bacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai tanda bahwa Indonesia bebas dari penjajah Kolonialisme Belanda dan Jepang.

Namun, itu hanyalah sebagai "Jembatan Emas" menuju Kemerdekaan. Dari jembatan itulah Indonesia akan menyusun Kemerdekaan seutuhnya sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, segala kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat menguntungkan masyarakat kecil sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Itulah mengapa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat tentu menimbulkan reaksi dan kritikan dari berbagai kalangan.

Para akademisi, lembaga-lembaga masyarakat,dan organisasi lainnya yang sifatnya berpihak pada masyarakat kecil tentu akan selalu menjadi garda terdepan ketika terjadi polemik yang tidak menguntungkan rakyat.  

Sama halnya Rancangan Omnibus Law ini, banyak kita jumpai beberapa organisasi buruh, organisasi mahasiswa, lembaga masyarakat, kaum akademisi meneriakkan penolakan secara tegas pada Omnibus Law. Aksi itu telah banyak kita jumpai ada di mana-mana untuk menggagalkan pengesahan Omnibus Law.

Aksi GMNI se-Sulbar Tolak Omnibus Law

Rancangan Omnibus Law telah disikapi dari berbagai kalangan seperti kaum buruh. Polemik ini juga menimbulkan reaksi terhadap lembaga-lembaga mahasiswa. Termasuk oganisasi Cipayung yakni GMNI menolak dan mengimbau kepada setiap Pimpinan Daerah dan Cabang untuk melakukan aksi sebagai bentuk penolakan pada Omnibus Law.

Pada Jumat, 14 Agustus 2020, GMNI se-Sulbar melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Mamuju dengan tegas menolak Omnibus Law. Dari tiga cabang di Sulawesi Barat yakni Cabang Polewali Mandar, Cabang Majene dan Cabang Mamuju serta Pimpinan Daerah dengan semangat revolusioner mengawal penolakan Omnibus Law.

Pada aksi tersebut juga ada salah satu pengurus pusat GMNI yakni "Bung Muid" sehingga suasana makin hidup. Dengan satu keinginan bahwa perjuangan harus secara total dan terus berpihak kepada mereka yang lemah. Aksi demonstrasi itu bukan semata-mata hanya sebagai bentuk kegiatan organisasi saja, melainkan dapat didengar para pemangku kebijakan bahwa Sulbar juga menolak Omibus Law.

Segala tuntutan tidak hanya didengar dan menghilang begitu saja. Melainkan perlu dilirik dan dipertimbangkan bahwa rakyat Indonesia butuh keadilan dan perlu merevisi segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.