Konflik tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu konflik tertinggi yang ada di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merilis data konflik melalui catatan akhir tahun 2018 yang menunjukkan adanya peningkatan eskalasi konflik agraria serta tindakan kekerasan yang menyertai konflik-konflik tersebut. 

Masa transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi, pada 2014 tercatat terjadi 472 kasus, tahun 2015 terjadi 252 kasus, 2016 terjadi 450 konflik, lalu pada tahun 2017 terjadi 659 kejadian konflik agraria. Sedangkan sepanjang tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK.[1] 

Sedangkan catatan akhir tahun yang direlease oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi berbasis komunitas adat tersebesar di dunia saat ini mencatat hingga tahun 2018, terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah dikriminalisasi. 

Termasuk di dalamnya, warga yang dipenjara dan ada yang masuk daftar pencarian orang. Konflik yang direlease AMAN tersebut berkisar pada perampasan wilayah adat yang diikuti tindakan kekerasan dan kriminalisasi.[2] 

Konflik secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertentangan dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan, keinginan, atau nilai-nilai yang berbeda yang mana setiap pihak berusaha memenangkan kepentingannya. Secara umum, aktor konflik agraria adalah negara, korporasi dan masyarakat. Data dari KPA juga mencatat bahwa konflik sektor kehutanan menyumbang 5% dari total konflik agraria pada tahun 2018. 

Meski secara kuantitas konflik sektor kehutanan lebih kecil dari sektor perkebunan dan pertambangan, namun secara kualitas bisa saja konflik sektor ini berdampak lebih signifikan baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan dibandingkan sektor lainnya. 

Salah satu hal yang menyebabkan konflik sektor kehutanan dari tahun ke tahun tidak kunjung usai adalah tidak dilaksanakannya kajian-kajian yang serius (baik oleh pemerintah maupun korporasi) mengenai sistem tenure yang ada disuatu wilayah. Sehingga, pemerintah dalam menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan atau memberikan izin pengelolaan hutan kepada korporasi sesungguhnya minim data terkait tenure sistem tersebut. 

Kondisi ini akan semakin parah jika pemegang izin (korporasi) juga tidak menjalankan kajian tenurial sebelum melaksanakan kegiatan industrinya. Atau, menjalankan kajian namun tidak sepenuh hati, hanya sebagai formalitas penggugur kewajiban pemenuhan indikator sertifikasi untuk memastikan pasar tetap terbuka.

Sebagian orang tentu familiar dengan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Ingatan kita setidaknya akan tertuju pada dua hal: pertama kebakaran hutan dan laha hebat tahun 2014 lalu dan, yang kedua sosok Parlas Nababan, Hakim yang memutus PT. BMH tidak bersalah dengan dalil bahwa membakar lahan gambut tidak merusak lingkungan, malah menyebabkan lahan menjadi subur dan Akasia tumbuh dengan baik.[3] 

Tulisan ini tidak akan mengetengahkan teori-teori tentang tenurial dengan segala aspeknya, tidak juga tentang kebakaran hutan dan lahan. Tulisan ini akan menceritakan penggalan kisah pelaksanaan kajian tenurial sebagai bagian dari proses Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) yang dilaksanakan oleh tim PT. BMH pada September 2017 di Desa Balam Jeruju, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 

Sepenggal Kisah dari Desa Balam Jeruju

Setelah menempuh 7 jam perjalanan dengan mobil dari Palembang, Adzan Maghrib menyambut tim kami saat tiba di Kampung Padang Lalang, Desa Balam Jeruju, Kec. Cengal, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. 

Desa Balam Jeruju adalah hasil pemekaran dari Desa Sungai Jeruju. Tahun 2013, desa ini masih berstatus persiapan, pada tahun 2015 menjadi desa defenitif, dipimpin oleh Mohammad Jono. Saat ini Desa Balam Jeruju terdiri dari 4 Dusun, Kampung Padang Lalang yang saya datangi ini bagian dari Dusun II. 

Tujuan saya ke kampung ini untuk medampingi pelaksanakan kajian tenurial oleh tim PT. BMH yang sedang menggali secara mendalam subjek, objek dan jenis hak serta sistem tenure yang ada di desa tersebut. Kegiatan ini merupakan tahapan kegiatan sebelum pengambilan keputusan dalam proses FPIC, rangkaian kegiatan ini mesti dilaksanakan sebelum industri kehutanan beroperasi. 

“Assalamu Alaikum,” sapa Herwansyah (38) ketua tim kami kepada Rudi Hartono (42), Sekretaris Desa Balam Jeruju yang telah menunggu kami didepan rumahnya. Setelah bersalaman, kami diajak naik ke rumah panggung miliknya. Perbincangan dimulai dengan saling berkenalan, baik dengan Rudi maupun dengan keluarga serta warga yang datang ke rumah tersebut.

Sambil menyeruput kopi, perbincangan dilanjutkan dengan membahas rencana kegiatan yang akan dijalankan selama seminggu kedepan di beberapa titik di desa tersebut. 

“Besok pertemuannya setelah Dzuhur, mengikuti jadwal berladang masyarakat,” ujar Rudi dalam bahasa Melayu Tulung Selapan yang kental. Herwan, ketua tim kami mengiyakan sambil membaca daftar peserta diskusi yang telah disiapkan oleh Rudi dan tokoh masyarakat Desa Balam Jeruju.

Keesokan paginya, Rudi tampak sibuk dengan Telepon genggamnya. Ia sedang memastikan kesiapan peserta diskusi yang akan hadir siang nanti. Tim kami menyiapkan berkas dan segala pernak-pernik pertemuan yang akan dilaksanakan, sambil menikmati Pempek Palembang. 

Sekitar pukul 13.00 WIB, peserta mulai berdatangan. Satu persatu disilakan naik ke rumah. Sambil duduk bersila, peserta membentuk setengah lingkaran, berimpit satu dengan lainnya, termasuk dengan tim kami. Suasana hangat bisa saya rasakan.

Pertemuan dimulai dengan penjelasan tentang PT. BMH oleh Herwan, dilanjutkan dengan penjelasan oleh Weny, pendamping lainnya dalam kajian tenurial ini tentang tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dijalankan kedepan sekaitan dengan kegiatan kajian tenurial tersebut. 

Lepas penjelasan singkat, peserta pertemuan mulai bergeliat dengan menyampaikan pertanyaan juga pernyataan terkait hal yang telah disampaikan sebelumya. Diskusi dalam suasana bersahabat terjadi dalam forum kecil tersebut. 

Setelah diskusi sekitar 3 jam, peserta mulai memahami siapa pelaksana dan apa tujuan kegiatan tersebut. Pertemuanpun dilanjutkan dengan penggalian informasi terkait sejarah desa, sejarah lahan, model migrasi masyarakat sampai adat-istiadat masyarakat setempat dan aspek lain yang berkaitan dengan sistem tenure masyarakat setempat. Sesi ini menjadi giliran saya menjadi fasilitatornya.

Peserta diskusi menceritakan satu persatu aspek kehidupannya dengan bersemangat. “Kami sudah ada disini sebelum Indonesia merdeka, ini kampung tua. bahgkan, ada yang bilang, pusat Kerajaan Sriwijaya itu disekitar sini,” ucap salah satu peserta diskusi. 

Sedangkan Sarkowi (57) menceritakan model pembukaan lahan yang dijalankan secara berkelompok oleh masyarakat kemudian lahan yang telah dibuka tersebut dibagi secara merata kepada setiap anggota kelompok yang terlibat sesuai dengan keaktifannya pada saat pembukaan lahan.

Penggalian sejarah dirasa cukup oleh tim, informasi-informasi dasar dan penting sudah didapatkan sesuai tabulasi data yang telah disiapkan. Pertemuan dilanjutkan dengan menggambarkan sketsa Desa Balam Jeruju pada kertas plano oleh masyarakat. 

Sketsa tersebut mencakup batas indikatif desa, dusun (sampai saat itu belum ada batas defenitif), lokasi kebun, fasilitas umum, fasilitas sosial dan informasi lainnya yang dapat diidentifikasikan oleh peserta diskusi. Weny, dengan cekatan memandu proses tersebut. 

Setelah sketsa selesai, kemudian disandingkan dengan peta izin konsesi PT. BMH di Desa Balam Jeruju yang telah disiapkan oleh tim kami. Hasil persandingan sketsa dan peta tersebut melahirkan informasi penting tentang sebaran lahan kelola masyarakat dan lahan penghidupan lainnya seperti daerah pemancingan ikan, lokasi pengambilan Kayu Gelam serta sebaran fasum dan fasos, baik yang berada di dalam konsesi maupun yang berada di sekitarnya. 

Rangkaian selanjutnya dijalankan, tim pemetaan kami mulai menyampaikan rencana untuk melakukan pengecekan lapangan atas hasil-hasil identifikasi dan inventarisasi yang telah dilaksanakan. Rangkaian ini dimulai dengan penjelasan tentang tujuan pengecekan lapangan sampai pengenalan alat-alat yang akan digunakan seperti Global Positioning System dan Drone kepada peserta pertemuan.

Rangkaian ini diakhiri dengan pembentukan tim pengecekan lapangan dengan komposisi: perwakilan masyarakat, perwakilan perusahaan dan perwakilan dari pemerintah setempat (desa dan dusun). Tim pengecekan lapangan ini kemudian berunding untuk memutuskan waktu dan jalur pengecekan yang akan dijalankan keesokan harinya.

Diskusi yang berlangsung hingga menjelang Maghrib tersebut ditutup dengan membacakan hasil-hasil diskusi serta langkah-langkah yang akan dijalankan selanjutnya.

“Saya mewakili tim PT. BMH, mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu karena bersedia meluangkan waktu, tenaga dan berbagi informasi penting ini dengan kami. Sampai bertemu besok dalam proses kita selanjutnya,” ucap Herwan sebelum menutup diskusi tersebut.

Satu-persatu peserta diskusi meninggalkan rumah Rudi, sebagian masih bertahan sambil berbincang santai bersama warga lain dan tim kami, tentu sambil menyeruput kopi dan mencicipi Kemplang, kerupuk khas Palembang yang nikmat. 

Merawat Harapan

Pelaksanaan kajian tenurial yang baik akan memberikan kita informasi yang sangat penting. Baik bagi keberlanjutan industri untuk pihak korporasi, maupun pendokumentasian cerita masyarakat setempat beserta seluruh aspek tenurenya, serta mengetahui dengan detil wilayah pemerintah administratif bagi pemerintah desa. 

Hasil kajian ini akan meyakinkan para pihak dalam proses perundingan FPIC. Pihak korporasi butuh kejelasan pengambil keputusan dalam suatu komunitas dan wilayah yang sedang dirundingkan. 

Pihak masyarakat butuh informasi yang sedetil-detilnya dan sebenar-benarnya tentang siapa dan apa yang akan dijalankan oleh korporasi di wilayah mereka. Ketika kebutuhan informasi kedua belah pihak terpenuhi dengan baik, maka upaya pencengahan konflik sesungguhnya telah dijalankan secara tidak langsung. 

Melalui proses panjang (termasuk perundingan) pasca kajian dilaksanakan, sekitar setahun kemudian (tepatnya Oktober 2018) saya mendapat kabar bahwa masyarakat Desa Balam Jeruju memberikan izin kepada PT. BMH untuk mengembangkan industri kehutanan di wilayah mereka dengan beberapa catatan. Dan, catatan-catatan tersebut disanggupi oleh PT. BMH. 

Jika saja praktek-praktek sederhana seperti ini bisa dijalankan secara konsisten dan kontiniu oleh setiap korporasi sebelum memulai aktivitas industri kehutanannya, peluang mencengah dan menyelesaikan konflik tenurial semakin terbuka. 

Kita mesti dengan ksatria mengakui bahwa masih banyak masalah dalam pengelolaan industri kehutanan kita. Namun hal itu tidak berarti semua hal bermasalah. Langkah mengakui kekurangan, lalu bersikap membenahi diri (sekecil apapun) adalah cara menemukan jalan untuk merawat harapan bagi industri kehutanan berkelanjutan. 

Referensi: 

  1. Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  3. Kekalahan Negara dalam Kasus Pembakaran Hutan