Mahasiswa
1 minggu lalu · 408 view · 5 min baca menit baca · Politik 57566_66289.jpg
Foto: Aksi Kamisan

Senjata Tidak Dapat Diajak Berdialog

Kekaburan Konsolidasi Sipil di Indonesia

Dalam wawancaranya dengan Sylvére Lotringer yang dipublikasikan dalam Forget Foucault & Forget Baudrillard, Baudrillard mengatakan, “Saya tidak tertarik dengan perangkat keras militer, akan tetapi dengan perangkat lunaknya.”

Sementara itu, pada kesempatan lain, pernah kawan saya berkomentar, “Merokok itu berbahaya bagi paru-paru, tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah pikiran. Sebab kecelakaan berpikir jauh lebih berbahaya daripada kecelakaan lalu lintas.”

Sekurang-kurangnya dua pendapat di atas dapat disimpulkan demikian: saya tidak tertarik dengan perkelahian fisik, sebab senjata paling efektif memusnahkan adalah pikiran.

Tanpa harus berkutat pada persoalan apakah aksi pembubaran diskusi, penangkapan Robertus Robet, atau pelarangan buku-buku “kiri” itu benar atau salah, saya lebih fokus pada apa kondisi yang membuat persitiwa tersebut terjadi dalam negara demokratis seperti Indonesia.

Dari sudut pandang itulah dapat ditemukan bahwa sebenarnya aksi beraroma militeristik dikerahkan tepat ketika kekuatan sipil tak mampu membangun simpul dalam demokrasi.

Hal ini juga mengingatkan saya pada Mahatma Gandhi. Ketika wafat, ia—yang selama hidupnya antikekerasan—dimakamkan dengan upacara militer. Ironis, mungkin juga menyedihkan: bahkan seorang Gandhi tak bisa mengelak dari protokol kebesaran yang tak dikehendakinya.

1984 dan Jokowi

Soekarno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964 menyebut masa itu sebagai tahun “Vivere Pericoloso”, yakni The Year of Living Dangerously.


Demikian pula, pada tahun 1949, ketika Orwel menerbitkan 1984, The New York Times mempublikasikan sebuah resensi tentang buku itu bertajuk Teaching Orwell and ‘1984’ with New York Times, yang menulis bahwa karya itu bukan hanya sebuah novel impresif tentang kondisi manusia, tetapi sebagai peringatan.

Saya kira, pada saat ini, banyak orang setuju dengan pernyataan itu. Sebab novel tersebut secara gamblang menggambarkan masa depan disutopia di mana pemikiran kritis ditekan di bawah sebuah rezim yang totaliter.

Bahkan, Michiko Kakutani dalam esainya, Why ‘1984” is a 2017 Must Read, dibuka dengan kalimat yang impresif: 

The dystopia described in George Orwell’s nearly 70-year-old novel ‘1984’ suddenly feels all too familiar. A world in which Big Brother (or maybe the National Security Agency) is always listening in, and high-tech devices can eavesdrop in people’s homes. A world of endless war, where fear and hate are drummed up against foreigners, and movies show boatloads of refuges dying at sea. A world in which the government insists that reality is not “something objective, external, existing in its own right”―but rather, “whatever the Party holds to be truth is truth.”

Bukan kebetulan, prediksi Kakutani tersebut terpenuhi ketika peneliti Remotivi, Faris Dzaki (13/2/18), membeberkan beberapa perlakuan buruk terhadap kebebasan pers dan menyampaikan pendapat di Indonesia sepanjang pemerintahan Jokowi, antara lain:

Pertama, RKUHP penghinaan presiden padahal MA telah membatalkan hal tersebut melalui KUHP. Kedua, registrasi Simcard sebagai bentuk pengekangan terhadap warga negara. Ketiga, revisi UU ITE. Keempat, Pers di Papua di mana jurnalis BBC Indonesia dilarang meliput. 

Kelima, penganugerahan Bintang Maha Putra kepada Surya Paloh (pemilik Media Group: MetroTv dan Media Indonesia) sebagai tokoh pers. Keenam, Pemendagri tentang Surat Keterangan Penelitian di mana riset ilmiah mesti mendapat persetujuan dari Dikti.

Ketujuh, barcode Dewan Pers. Kedelapan, pemblokiran media online tanpa proses hukum. Kesembilan, pembiaran dan pembubaran diskusi serta pelarangan beredarnya buku-buku yang dianggap “kiri”. Kesepuluh, RUU permusikan.

Jika diurai secara sistematis, fenomena tersebut disebabkan usai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sejak Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, terdapat lebih dari 150-an laporan UU ITE ke kepolisian.

Sementara itu, di era Yudhoyono, sejak 20 Oktober 2019, terdapat 61 laporan (Tirto.id, 13 Oktober 2017). Satu-satunya pasal karet yang dominan menjerat kebebasan berekspresi adalah pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tentu saja ini bukan hal baru. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno membungkam mereka yang "terlibat" dalam Manifesto Kebudayaan. Setahun kemudian, 20 koran yang tidak mendukung Nasakom. Di zaman Soeharto, kritik serius apa pun tidak diizinkan.


Praktik semena-mena di atas menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh ahli politik dari Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblett, dalam buku How Democracies Die (2018). Mereka mengemukakan empat ciri di mana demokrasi berubah menjadi pemerintahan diktator.

Pertama, serangan atas media. Kedua, mengancam tidak akan mengakui hasil Pemilu. Ketiga, menuduh saingan politik sebagai penjahat. Keempat, pembiaran atas kekerasan.

Di situ, Jokowi dianggap gagal menjadi simpul kekuatan sipil. Atau dengan kata lain, Jokowi gagal membangun konsolidasi sipil karena terlampau kuatnya ia dikelilingi oleh sistem oligarki dalam tubuh istana.

Demokrasi: Lemahnya Konsolidasi Politik Sipil

Aristoteles mencemooh demokrasi dengan mengatakan bahwa demokrasi hanyalah omong kosong. Sebab demokrasi hanya mungkin jika negara memiliki tingkat pendidikan dan literasi yang tinggi serta sejahtera.

Tanpa bertendensi menyebut demokrasi sebagai sistem usang, toh mesti dipahami bahwa demokrasi tidak mengurangi risiko dan bahaya, tetapi memperbanyak. Namun dalam demorasi, risiko dan bahaya itu dihadapi dengan demokrasi dan bukan dengan cara lain. Salah satunya adalah penguatan simpul gerakan sipil.

Celakanya, sipil tidak terlampau konsolidatif dalam membangun kekuatan untuk mengisi ruang kosong tersebut. Akibatnya, cara pandang militeristik ambil peran.

Hal yang sama juga terjadi dalam World Conference on International Telecommunication 2012, 3 - 14 Desember di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana beberapa negara, antara lain Indonesia, Cina, Russia, dan Arab Saudi, memasukkan kategori keamanan masyarakat dalam penggunaan Internet.

Sementara itu, AS, Inggris, Swedia, dan Belanda tidak setuju dengan kategori itu. Bagi mereka, itu bertentangan dengan Resolusi Nomor 130 Guadalajra tahun 2010.

Ironisnya, alih-alih ingin meningkatkan keamanan warga, pada September 2013, militer Indonesia diberitakan membeli teknologi surveillance dari perusahan swasta Gamma International yang masuk dalam kategori “corporate enemies of internet”.

Di situlah kecemasan Hans Knutter, penulis Jerman, perlu dipikirkan kembali: “Demokrasi menawarkan kebebasan dan kesetaraan sebanyak mungkin sekaligus keteraturan sebanyak yang diperlukan.”


Frans La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, mengatakan, Internet menjadi instrumen paling kuat dalam abad ke-21 untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis.

Sayangnya, kita menjalankan demokrasi setengah hati. Sebuah sistem yang sarat oleh rezim otopoietis: ia memangsa komponen-komponen asing dalam lingkungan (oposan, minoritas, disiden) sebagai gangguan untuk mencapai otonominya sendiri.

Di hadapan sederet nama seperti Dandhy Dwi Laksono, Muhadkly MT, Franz Magnis-Suseno, Robertus Robert, dan lain-lain, kita perlu mengingat bahwa politik adalah sebuah tugas sedih: usaha menegakkan keadilan di dunia yang berdosa.

Reinhold Niebuhr, teolog itu, mengatakan demikian untuk siapa saja. Tapi saya kira ini terutama berlaku bagi tiap intelektual publik. Artinya, seseorang yang dengan tulisan dan ucapannya berbicara ke orang ramai mengetengahkan apa yang sebaiknya dan yang tak sebaiknya terjadi bagi kehidupan bersama.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa politik secara inheren mengandung gerakan kolektif, bukannya gerakan individual seperti Rocky Gerung atau Robertus Robert. Tanpa adanya dimensi kolektif kolegial, gerakan mudah tercecer dan terurai manakala seorang pemimpin berhasil ditangkap.

Bandingkanlah gerakan Yesus. Justru ketika meninggalkan dunia, gerakannya makin masif dilakukan oleh para muridnya. Di sinilah kita butuh dimensi baru dalam gerakan sipil. Sebab sejarah tidak selamanya ditulis oleh kelompok berkuasa, melainkan mereka yang kalah.

Hanya dengan demikian, kita mampu menggagalkan sekaligus membenarkan asumsi Orwell bahwa Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Siapa lagi kalau bukan sipil, yakni kita, Anda dan saya?

Artikel Terkait