klaim yang muncul beberapa waktu lalu dari pihak australia mengenai pengakuan pulau pasir sebagai milik mereka. Gugusan dari Ashmore Reef atau Pulau Pasir di Laut Timor terletak sejauh 320 Km dari pantai Barat-Utara Darwin, Australia. Dan hanya 140 Km sebelah selatan dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur.

Tentu saja hal ini menimbulkan perdebatan yang panas, mengingat kawasan pulau pasir adalah hak mutlak dari masyarakat adat Timor, Sabu, Alor, dan Rote menurut kedekatan wilayah. 

Hal ini diperkuat bawasannya pulau pasir kerap digunakan untuk tempat transit para nelayan yang ingin berlayar ke perairan samudra Hindia bagian selatan, seperti perairan pulau rote. Argumen ini diperkuat dengan ditemukannya makam para leluhur rote di sana.

Permasalahan ini semakin memanas pada 2021 lalu di mana polisi keamanan perbatasan Australia menangkap beberapa nelayan dan menenggelamkan kapal mereka karena dianggap telah melanggar batas negara Australia di sekitar Asmore Reef and Cartier/Pulau Pasir. Atas hal ini tentunya pihak Indonesia menjadi geram atas sikap pemerintah Australia.

Sebagai pernyataan protes atas peristiwa tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin melakukan pembatakan rencana patroli bersama Australian Border Force (ABF). Keputusan ini diambil dikarenakan pihak Australia dinilai terlalu gegabah dan menekan nelayan Indonesia di perairan Ashmore Reef atau Pulau Pasir.

Sejalan dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam pesannya menegaskan pentingnya peran dalam pengawasan perlindungan serta pengendalian kapal perikanan sebagai tindak lanjut dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan lokal.  

Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni mengatakan bahwa telah meminta Australia untuk memperlihatkan bukti sah atas kepemilikan Pulau Pasir dan gugusan di sekitarnya. Ferdi juga menuturkan bahwa klaim yang disebutkan oleh Australia dinilai bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa garis tengah atau garis median digunakan ketika jarak antara kedua negara kurang dari 400 mil laut, dan dalam kasus ini jarak antara negara Indonesia, Timor Leste dan Australia tidak sampai dari 400 mil. Atas hal ini tentu saja harusnya Indonesia mendapatkan hak yang sama seperti di Laut Timor.

Bagaimana politik luar negeri Indonesia meresponnya..

atas isu-isu yang beredar maka kementrian luar negeri merespon tegas hal ini, Kemenlu menyatakan bahwa Ashmore and Cartier Island atau Pulau Pasir sama sekali tidak pernah masuk dan menjadi wilayah bagian Indonesia. Kementrian Luar Negeri dalam hal ini sejalan dengan prinsip bebas aktif yang dimana aktif memberikan kebijakan mengenai konflik yang terjadi di Ashmore Reef dengan mengedepankan prinsip soft.  

Menindaklanjuti prinsip Politik Luar Negeri bebas aktif ini, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah pada 27 Oktober lalu dalam pembicaraan daringnya, menyatakan “apabila kita berpegang ukur dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957, dan disandingkan dengan Undang-undang Nomor 4 PRP tahun 1960. Maka Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak masuk dalam wilayah peta NKRI sejak tahun 1957”.

Masyarakat Adat Laut Timor Akan Gugat Australia Soal Kepemilikan Pulau  Pasir - EXPO NTT

sumber: Kompasiana.com

Selain berpegang terhadap Deklarasi Juanda 1957, dalam sejarahnya Indonesia dengan Australia juga telah membentuk kesepakatan terhadap kepeemilikan Gugusan Pulau Pasir, ini dikarenakan banyaknya mobilitas nelayan Indonesia di perairan tersebut.  Terbentuknya Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Australia pada 1974 tentunya menjadi tameng dalam sengketa kepemilikan dari Pulau Pasir ini. Dalam tahapannya MoU ini mendapat amandemen pada 1981 dan 1989, dan isinya meliputi:

  1. Nelayan tradisional Indonesia diizinkan untuk menangkap ikan secara tradisional sesuai dengan traditional fishing rights
  2. Nelayan Tradisional Indonesia juga diperbolehkan untuk berlabuh di Pulau Pasir dan pulau sekitarnya untuk beristirahat dan bertinggal sementara selama melaut. Namun secara hak, pulau pasir tetap menjadi kepemilikan Australia.


Fakta atas klaim kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia

Apabila kita mendasarkan pada status pembentukan wilayah suatu negara dengan asas uti possidetis juris. Maka prinsip hukum internasional menjelaskan bahwa batas-batas negara yang baru merdeka mengikuti batas-batas yang ditetapkan oleh bekas kepenjajahan negara bersangkutan. 

Melihat dari sejarahnya, pulau pasir ini sendiri tidak pernah dijajah oleh Belanda dan otomatis tidak masuk dalam kawasan kekuasaan Hindia-Belanda. Alhasil, pulau tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia, dan Hindia-Belanda juga tidak pernah melakukan klaim pada Inggris atas Pulau Pasir sejak 1878.

Status mengenai Ashmore Reef ini telah dijelaskan lagi oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI bapak Abdul Kadir Jailani yang mengatakan Pulau Pasir kepemilikan Australia. 

Apabila ditarik sejarah maka Pulau Pasir kepemilikan Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act pada 1933 dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Australia Barat pada tahun 1942

Hal ini juga dipertegas oleh mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri RI (2017-2021) yang mengatakan, selain asas uti possidetis juris, ada prinsip hukum lainnya yaitu Estopple yang artinya negara tidak boleh dengan sepihak melakukan klaim apapun yang pelakunya sendiri sudah mengetahui bahwa pulau tersebut bukan miliknya.