Perburuan satwa liar menggunakan senapan angin merupakan momok bagi kehidupan satwa liar di habitatnya. Banyak komunitas ataupun individu pemburu senapan angin tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadikan satwa liar sebagai objek tembak.

Meskipun perburuan satwa tidak dilarang oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang no. 13  tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, namun pengawasan yang kurang menyebabkan makin banyak jatuhnya nyawa satwa yang tidak bersalah.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa kasus perburuan satwa liar sempat viral di media sosial.  Seperti kasus ditembaknya Orangutan “hope” yang diberondong 74 peluru mimis hingga matanya buta di Aceh. Selain harus kehilangan penglihatannya, Hope juga harus kehilangan bayi kesayangannya saat kejadian penembakan tersebut.

Kasus penembakan satwa liar juga terjadi di Kawasan Mangrove Wonorejo, Surabaya. Komunitas Wildlife Photography Surabaya (WPS) menemukan enam bangkai burung yang terdiri dari jenis Cekakak dan Raja Udang, tergantung di atas pohon. Burung-burung ini diduga ditembak oleh senapan angin karena terdapat bekas tembakan di lokasi penemuan.

Dari kedua kasus yang sempat viral di atas, aparat penegak hukum hanya memberikan sanksi ringan kepada para pelakunya. Penembak Orangutan “hope” yang diketahui masih remaja, hanya diberikan sanksi sosial berupa hukuman wajib azan selama sebulan. 

Sementara untuk kasus penembakan burung di Surabaya, meski pemerintah giat melakukan operasi dan pengawasan di kawasan Mangrove, hingga kini masih belum ada informasi mengenai tertangkapnya pelaku.

Dua kasus di atas hanya sebagian yang beruntung mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah hingga pelakunya dapat diproses hukum. Pasalnya, sebagian besar kasus perburuan satwa liar menggunakan senapan angin tak pernah tersentuh hukum.

Seperti viralnya kasus perburuan Burung Julang emas di Sulawesi ataupun kasus perburuan Macan akar di Riau yang dipamerkan oleh para pemburu di jejaring Facebook. 

Sayangnya, perburuan satwa dilindungi yang sempat viral itu tidak direspons dan ditindaklanjuti dengan baik oleh aparat penegak hukum. Kabarnya, para pemburu ini masih dengan leluasa terbebas dari kejahatan yang mereka lakukan. Hingga saat ini kabar penangkapan pelaku-pelaku ini tidak muncul sama sekali.

Hal ini dapat menimbulkan perspektif yang buruk di mata masyarakat, bahwa kejahatan kepada satwa tidak dianggap serius. Bahwa senapan angin bebas digunakan untuk membunuh satwa liar. 

Sementara pemburu-pemburu lainnya melenggang bebas di dalam hutan, bersiap membunuh nyawa-nyawa satwa liar lain yang tidak bersalah.

Kegiatan perburuan satwa dilindungi juga dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kepada satwa liar. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Permasalahan perburuan satwa liar menggunakan senapan angin ini masih menjadi masalah yang rancu. Perdebatan penggunaan senapan angin di kalangan masyarakat terus muncul. Alasannya, peraturan untuk kepemilikan dan penggunaan senapan angin untuk berburu masih belum jelas.

Menilik pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, senapan angin merupakan salah satu alat berburu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilanjutkan pada Pasal 9 ayat (3), ketentuan penggunaan alat berburu diatur oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, dalam pasal 4 pasal (3) disebutkan bahwa senapan angin digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. Dalam pasal 5 ayat (3) bahkan disebutkan bahwa senapan angin hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) juga mengeluarkan Surat Edaran No. 257/Sekjen/PB/III/2018 perihal Penggunaan Senapan Angin atas rujukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. S.31/PHLHK/PPH/GKM.2/3/2018 perihal penggunaan Senapan Angin dalam Tindak Pidana Kehutanan dan mengimbau bagi anggota Perbakin agar tidak menggunakan senapan angin untuk berburu, melukai, dan membunuh binatang.

Dari regulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa senapan angin sebenarnya tidak diperuntukkan untuk berburu satwa. Senjata api ini juga hanya dapat digunakan di lapangan tembak.

Fakta di lapangan, senapan angin masih banyak digunakan oleh masyarakat luas di lokasi-lokasi habitat satwa liar, seperti hutan, kebun ataupun kawasan konservasi. Faktor penyebabnya bisa jadi karena penetapan peraturan yang tidak ketat, sosialisasi tentang perburuan yang kurang dan perdagangan senapan angin secara bebas di pasaran.

Masih banyak masyarakat yang mengira dengan adanya perdagangan senapan angin secara bebas otomatis membuat senjata angin dapat digunakan untuk apa saja. Hal ini menyebabkan tidak terkendalinya penggunaan senapan angin hingga menjatuhkan banyak korban.

Kepolisian sebagai pengawas dan pengendali penggunaan senjata api seharusnya menertibkan kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan senapan angin. Karena tanpa adanya penertiban dari kepolisian, maka dapat dipastikan masyarakat tidak akan patuh pada peraturan yang sudah ada.

Penggunaan senapan angin sebagai alat berburu juga seharusnya dihentikan karena mengancam populasi satwa liar di Indonesia. Tanpa adanya kontrol yang baik, maka makin banyak satwa menuju kepunahan.

Sosialisasi dari pemegang peraturan, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia ataupun Perbakin sebagai pusat komunitas tembak di Indonesia seharusnya dilakukan secara berkala agar masyarakat tidak lagi buta dan kejadian perburuan satwa liar tidak terjadi lagi.