24144.jpg
Hary Tanoe
Politik · 3 menit baca

Semua Akan Jokower pada Waktunya?

Begitu cuit Denny Siregar di akun twitternya. Dengar bos Perindo Hary Tanoe akan usung Jokowi untuk Pilpres 2019, ia pun berseloroh: semua akan Jokower pada waktunya.

Tidak terlalu tepat sih bagi saya. Toh PAN, yang notabene adalah koalisi/partai pendukung Jokowi, tampak ambil sikap membelot akhir-akhir ini. Mulai dari keputusan pihaknya mengusung Anies-Sandi di Pilkada Jakarta, hingga ke soal UU Pemilu di mana PAN tidak mengamini ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen.

Akan tetapi, kehadiran Perindo di tubuh Jokowi, meski baru sebatas rencana, bisalah kita kategorikan sebagai penganti partai berlambang Matahari Terbit yagn sudah sirna itu. Kalau kata pepatah, gugur satu tumbuh seribu; yang pergi dan hilang selalu akan kembali walau harus dengan rupa yang berbeda.

Fenomena kehadiran Hary Tanoe ke kubu yang sebelumnya jadi musuh bebuyutannya ini jelas menarik untuk kita ulas. Dari sisi politik misalnya, fakta ini cenderung menegaskan pepatah kuno lainnya: tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, kecuali kepentingan.

Penegasan itu tergambar jelas dalam pernyataan Hary Tanoe. Selaku Ketua Umum Partai Perindo, ia berencana akan usulkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Pilihan ini akan ia usulkan di Kongres Perindo akhir tahun 2017.

“Untuk Pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai Perindo mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai Calon Presiden 2019,” katanya (1/8).

Jelas saja, ribuan pasang mata pun seketika terbelalak karenanya, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo yang kala itu hadir saat Hary Tanoe menyampaikan wacana dukungannya untuk Jokowi.

“Saya juga cukup kaget ketika beliau (Hary Tanoe) langsung (bicara akan dukung Jokowi) di depan media,” ujar Tjahjo.

Tjahjo kaget, sebab sebelum keluarnya pernyataan membahana dari Hary Tanoe, keduanya sempat terlibat dalam perbincangan panjang lebar. Diakui, tak secuil pun ada bahasan soal dukung-mendukung Jokowi. Yang disoal dalam pertemuan mereka hanyalah tentang evaluasi kinerja pemerintah.

“Saya semalam lima jam (bertemu) dengan Pak Hary Tanoe. Tidak membicarakan soal itu (dukung-mendukung). Kami mengevaluasi kinerja Pak Jokowi. Tidak ada lobi,” tegasnya.

Wajar memang ketika banyak orang terkaget-kaget dan lantas mempertanyakan rencana langkah politik yang tak lazim dari Hary Tanoe dan Perindo-nya ini. Bukankah ini merupakan tindakan yang kurang taktis mengingat gerbongnya adalah partai oposisi, Gerindra-PKS? Ada udang apa di balik pernyataan yang terlontar setelah terselenggaranya diplomasi nasi goreng SBY-Prabowo itu?

Satu hal yang jelas, ini murni langkah politik. Menjelang Pilpres, pilihan-pilihan sebelumnya dari partai politik tentu saja akan berubah. Sekali lagi, tak ada yang abadi kecuali kepentingan. Apalagi, kencederungan politik selalu berbicara tentang siapa dapat apa, di mana, dan bagaimana.

Apa pun itu, pihak pemerintah mengaku mengapresiasi langkah politik Hary Tanoe. Baginya, langkah ini merupakan bukti bahwa partai politik mengakui kinerja pemerintah. Prestasi Jokowi dibanggakan. Ia diapreasiasi oleh publik.

Seperti kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, adanya dukungan tambahan ini, menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja Jokowi itu tinggi. Artinya, Jokowi bisa dianggap sebagai presiden yang berprestasi dan patut mendapat dukungan jika ia kembali maju sebagai kandidat.

Kalau kata koleganya di Hanura dulu, Wiranto, dukungan itu berarti Perindo sudah mengakui kinerja pemerintah. Sebab, baginya, landasan sebuah partai untuk mendukung atau tidak, adalah bergantung pada penilaian partai kepada pemerintah.

Apakah ini penghianatan? Tentu bukan. Lagipula, tak satu pun ada yang memandang demikian. Dari PKS dan PAN misalnya, yang kita tahu merupakan “kawan” dekat Hary Tanoe, se-gerbong dengan Perindo, justru juga mengapresiasi dan menghormati langkah politiknya. Pilihan dari masing-masing, menurut mereka, tetap harus dihargai.

Di luar daripada itu, tetap kuat dugaan bahwa langkah politik Hary Tanoe ini ada hubungannya dengan kasus hukum yang kini menimpanya tanpa ampun. Pentersangkaan dirinya dalam kasus SMS ancaman terhadap Jaksa Yulianto, juga dugaan korupsi di salah satu perusahaan miliknya, semua itu dipandang sebagai alasan Hary Tanoe mengapa ia terpaksa merapat ke kubu Jokowi.

Bahkan, oleh Fadli Zon, hal tersebut disinyalir mengingat pemerintah kerapkali menekan pihak-pihak yang berbeda.

Meski tidak secara jelas merujuk kasus Hary Tanoe, tapi baginya, tekanan-tekanan tersebut sering pula melibatkan persoalan yang menyangkut hukum, agar mengalirkan dukungannya secara sukarela kepada pemerintah. Hukum di sini, kata Fadli, dijadikan alat untuk menekan partai politik sekaligus merangkulnya.

“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut, dikasih stick. Kalau mau, dikasih carrot. Ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” demikian respons Fadli.

Tapi benarkah alasan itu yang mendasari Hary Tanoe merapat ke Jokowi? Entahlah. Pihak Perindo mengakui dukungan itu muncul demi kebutuhan bangsa dan negara. Sementara yang lain, mengakuinya sebagai murni kepentingan pribadi Hary Tanoe. Benar-tidaknya, cukup kita berkata: wallahu a’lam, bukan?

Oh ya, hampir lupa saya dengan judul tulisan sendiri. Melihat geliat politik Hary Tanoe dan Perindo, tentu jelas bahwa semua akan Jokower pada waktunya. Hanya haters Jokowi yang tidak akan jadi Jokower, juga pada mereka-mereka yang tidak mau berpartisipasi alias golput.