Keinginan untuk segera menyelesaikan pelatihan kelas design di salah satu BLK di Kabupaten Bandung, dengan harapan bisa meningkatkan kompetensi diri, ternyata harus tertunda. Dikarenakan Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan PPKM Darurat.

Seperti kita ketahui bersama sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 bahkan ada rencana akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Artinya sejak diberlakukan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat. Untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Awalnya, PPKM Darurat diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali.

Namun beberapa waktu setelahnya PPKM Darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari Kota Tanjung Pinang dan Batam (Kepulauan Riau), Kota Singkawang dan Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Padang Panjang dan Bukittinggi (Sumatera Barat).

Lalu, Kota Bandar Lampung (Lampung), Kota Manokwari dan Sorong (Papua Barat), Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Padang (Sumatera Barat), Mataram (NTB), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Ternyata setelah setahun lebih masuk ke Indonesia kondisi penyebaran virus Covid-19 yang infonya sudah masuk 11 varian ini semakin meluas. Dapat informasi dari media sosial, kata Menteri Kemaritiman hal ini akibat kesalahan bersama.

Kesalahan bersama bagaimana, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan yang wajib, dulunya ada tiga M sekarang sudah Enam M tapi tetap saja virus coronanya semakin meluas.

Ternyata selain pemblokiran beberapa titik di tiap kota, sampai pintu tol pun tidak luput dari penjagaan ketat. Pemerintah juga membatasi akses usaha sampai dibedakan atas 3 tingkatan yakni Non esensial (kerja dari rumah 100%, Esensial (masuk kerja tidak boleh lebih dari 50% dan Kritikal (boleh masuk 100% dengan protokol kesehatan ketat).

Mungkin untuk para karyawan dengan gaji tetap mau diberlakukan aturan kerja dari rumah, dari kantor yang penting selama mereka masih bisa menafkahi keluarga, tetap mereka manut apalagi itu untuk kebaikan mereka.  

Meski ada beberapa berita yang saya baca juga bahwa ternyata ada perusahaan esensial yang tetap mewajibkan karyawannya masuk lebih dari ketentuan 50%nya. Dan akhirnya terkena denda dari pemerintah daerahnya.

Namun hal ini memunculkan pertanyaan dalam diri saya, bagaimana dengan pelaku ekonomi menengah hingga mikro? Misal tukang jual sepatu, baju, pulsa, komputer, tambal dan sejenisnya?

Setelah peraturan tentang PPKM darurat ini direvisi kembali, akhirnya dibolehkan untuk penjual makanan boleh beroperasional namun harus dibungkus atau take away.

Tapi, bagaimana nasib tukang jualan kopi alias warkop, dimana pembeli lebih memilih untuk menikmati kopi di warung kopinya langsung. Otomatis bila tidak dibolehkan makan atau minum ditempat maka penghasilan para penjual kopi ini otomatis menurun drastis.

Ambil contoh saat razia PPKM di sebuah warung kopi, penjualnya sampai dibentak-bentak oleh petugas, akhirnya bapak penjualnya angkat bicara bahwa dia cuma mencari makan dan biaya sekolah untuk anak-anaknya. Karena faktanya memang disuruh tidak boleh jualan selama PPKM tapi tanpa kompensasi apapun.

Para penjual baju, sepatu, dan sejenisnya juga bingung, masalahnya mereka dilarang beroperasi sama sekali, bahkan saya pernah mendatangi suplier sepatu kulit asli langganan saya di bilangan kota Bandung, saya bekerja sama dengan beliau untuk memasarkan sepatu kulit secara online. Namun, rolling door dalam kondisi setengah terbuka, katanya biar kalau dirazia bisa langsung tutup bila tidak ingin kena denda. Padahal mereka mencari rejeki dengan cara halal tapi terpaksa "kucing-kucingan" dengan petugas akibat peraturan tersebut.

Akhirnya beberapa dari suplier langganan saya sekarang pada pailit dan tidak lagi menjalankan usahanya akibat kehabisan modal untuk membayar sewa toko. Selama ini banyak pembeli mereka yang berasal dari luar kota datang langsung ke toko, namun sudah hampir setahun ini para pelanggan itu tidak bisa lagi datang.

Hal itu juga terjadi pada kenalan saya yang menjual komputer di Salah satu mall yang ada di Kota Bandung. Cukup miris karena mereka terpaksa pulang kampung akibat tidak dibolehkan berjualan sedangkan untuk pembayaran sewa toko terus berjalan. Tahu sendiri sewa toko di mall itu bukan murah.

Untuk menghemat biaya makan, terpaksa mereka pulang kampung selama PPKM berlangsung.

Selain itu juga ada profesi yang sama sekali tidak bisa online, misal jasa tambal ban, sampai sekarang saya belum tahu ilmunya tambal ban secara online atau yang anginnya bisa take away untuk menghindari kerumunan. Mungkin ada yang bisa mengajari saya hal ini?

Kondisi-kondisi seperti ini yang membuat kepanjangan PPKM Darurat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akhirnya serasa menjadi Pelan-pelan Kami Mati.

Bukan mati karena virus corona tapi karena kelaparan akibat tidak tersedianya makanan untuk dimakan bersama keluarga. Sedangkan untuk menjaga supaya imun tetap terjaga dengan baik, butuh nutrisi dari makanan yang bergizi.

Kalau sudah begini, supaya tidak pelan-pelan mati, kita harus bagaimana? Padahal selain do'a dan tawakal, kita pun wajib ikhtiar.

Lain hal dengan PPKM  yang dilakukan oleh salah satu pejabat yang infonya menjalani PPKM Darurat di salah satu tempat wisata di pulau Bali, beliau memposting foto sedang bekerja dari kamar hotel, foto bermain bersama anak-anak beliau di pantai, dan bahkan mengomentari rakyat kecil yang tetap keluar rumah saat PPKM untuk mencari nafkah, menurut beliau itu adalah bentuk tidak taat aturan.

Jadi bila Pemerintah tetap ingin memperpanjang masa PPKM Darurat hingga akhir Juli, saran saya mohon berikanlah kompensasi untuk masyarakat kecil yang tidak bergaji tetap karena bagaimanapun kami punya hak untuk hidup dan dilindungi oleh negara.

Kalau PPKM Darurat dibarengi dengan kerja nyata pemenuhan kebutuhan pokok, serta ganti rugi modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak perlu lagi bekerja keluar rumah. Jika hal ini dilakukan kemungkinan besar tujuan pemerintah untuk membendung rantai penularan akan tercapai.