Pada 6 Desember 2022, pemerintah dan parlemen secara resmi telah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang.

Dimana kita mengingat bahwa undang-undang ini masih menyisakan sejumlah masalah.

Mulai dari minimnya sosialisasi pemerintah dan parlemen terhadap masyarakat atas isi dan urgensi pembuatan undang-undang ini.

Sehingga minimnya sosialisasi tersebut telah mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan publik akan undang-undang ini.

Dengan kata lain, pengesahan atas undang-undang ini dapat dikatakan cacat secara etika demokrasi.

Kecacatan tersebut semakin terbuktikan, dikarenakan undang-undang ini mencantumkan pasal-pasal yang mengandung "semangat otoritarianisme" dari penguasa.

Sebelumnya RUU-KUHP yang kini telah sah menjadi KUHP digadang-gadang oleh pemerintah sebagai undang-undang yang dapat menggantikan KUHP lama, yang adalah KUHP bentukan kolonial dan telah berlaku selama 104 tahun.

Pasal-pasal otoritariansme di dalam KUHP yang telah disahkan tersebut sudah menunjukkan tanda dari pemerintah dan parlemen yang tidak serta-merta menghapuskan kolonialisme pada kitab undang-undang hukum pidana tersebut.

Tetapi malah memperkuat nilai kolonialisme itu sendiri.

Penguatan nilai kolonialisme dan semangat otoritarianisme pada KUHP yang baru ini, dapat kita temukan pada beberapa pasal.

Seperti pada pasal 218, di mana pada pasal ini, pihak eksekutif dan pihak legislatif tidak memberikan penjelasan secara benar tentang penggunaan kata "penghinaan" terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga pasal ini dapat dinilai telah secara lugas mengubah arti dari kritik menjadi penghinaan.

Hal ini akan berakibat buruk pada jalannya tata kelola demokrasi kita, sebab kebebasan berpendapat atau menyatakan pendapat tentang kesalahan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas akan diganjar penjara.

Artinya, pemerintah menutup pintu untuk warga negara agar dapat berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan.

Hal ini menjauhkan pemerintah dari apa yang telah menjadi impian kita bersama, yakni: good Government.

Tesis yang menyatakan bahwa pemerintah telah memanipulasi arti kritik menjadi penghinaan pun semakin diperkuat oleh isi dari pasal 240 KUHP.

Yang mana pasal ini berpotensi akan membungkam pihak-pihak yang dengan sengaja menulis atau mengucapkan kesalahan pemerintah, dan sanksi yang diberikan atas hal itu adalah suatu sanksi yang cukup berat, yakni: dipenjara selama 1 tahun 6 bulan.

Pasal ini pun akan membuat partisipasi publik menurun atas jalannya roda pemerintahan, karena undang-undang ini akan membuat beberapa pihak menjadi takut untuk berpendapat. 

Dan perlu kita ingat, bahwa membuat orang takut untuk berpendapat adalah ciri khas dari pemerintahan yang otoriter.

Kemudian, hukuman yang ada pada pasal tersebut telah memberikan hak imunitas kepada pemerintah untuk melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih soalnya lagi, pemerintah dan parlemen dengan kompak memindahkan pasal karet pencemaran nama baik dari Undang - undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ke undang-undang KUHP.

Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 433 dan pasal 434 KUHP.

Kita tahu bahwa pasal ini adalah pasal yang rentan disalahgunakan untuk memidanakan orang lain yang tidak sepaham dengan pandangan pihak yang bersangkutan.

Terlebih-lebih pasal ini akan mudah dipergunakan oleh mereka yang menjadi pendukung kekuasaan.

Sementara pada pasal 411, 412, dan 413 KUHP. Negara akan mencampuri ranah pribadi masyarakat karena telah mendapatkan legalitas hukum dari ketiga pasal tersebut. Hal ini pun benar-benar telah melanggar hak asasi manusia.

Yang lebih ajaib lagi, pemerintah dan parlemen telah mengurangi hukuman minimal atas tindak pidana korupsi.

Yang semula dalam UU Tipikor adalah 4 tahun penjara paling singkat dan 20 tahun penjara paling lama.

Sedangkan pada pasal 603 KUHP menjadi 2 tahun penjara paling singkat dan 20 tahun penjara paling lama.

Jika kita perhitungkan kembali, keberadaan pasal ini dengan kenyataan adanya remisi terhadap koruptor dan peringanan hukuman pada tahanan yang berperilakuan baik. Maka kita akan menemukan konklusi bahwa hukuman atas kejahatan luar biasa ini telah dipereteli secara semena-mena oleh si pembuat undang-undang.

Kemudian pada pasal 180 KUHP, penguasa seperti sedang memberhentikan proses dari perkembangan Pancasila.

Dikarenakan dalam pasal ini pemerintah telah melarang penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme dan ajaran lain yang menurut mereka bertentangan dengan ajaran Pancasila.

Padahal Bung Karno, pada saat sebelum mencetuskan ide besar tersebut, beliau mencari nilai - nilai dari ajaran lain (termasuk Marxisme) yang kini dianggap oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila.

Pasal ini adalah sisi yang membuat Pancasila dan KUHP sendiri menjadi bertentangan.

Pasal ini juga akan menjadi pasal karet yang berpotensi multitafsir hingga dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam suara kritis pihak-pihak yang dinilai oleh pemerintah bertentangan dengan pendapat pemerintah.

Potensi yang serupa pernah terjadi pada masa orde baru, dimana pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah akan dituduh subversif.

Pasal-pasal karet atau kontroversial yang termaktub di dalam KUHP, mengingatkan saya kepada David Hume.

Dimana pada abad ke-17 filsuf asal Skotlandia itu pernah mengungkapkan problem of induction, madalah yang terkandung dalam metode induksi atau disebut juga generalisasi induksi.

Hume menyatakan bahwa data representatif, seberapapun persentasenya, tidak dapat secara logis dipakai mengambil kesimpulan terhadap populasi.

Dengan kata lain, jika problem of induction yang dinyatakan oleh Hume dibandingkan dengan KUHP, maka kesimpulannya adalah pemerintah dan parlemen telah memaksakan kehendaknya terhadap seluruh warga negara, sementara hampir dari seluruh warga negara tidak setuju dengan undang-undang tersebut.

Dari semangat pemerintah dan parlemen untuk mengganti KUHP lama menjadi KUHP baru, dapat kita temukan adanya bentuk transisi demokrasi menuju otoritarianisme.

Kendati undang-undang ini akan diberlakukan tiga tahun yang akan datang yakni: tahun 2025.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pasal-pasal otoriter yang ada pada KUHP akan menjadi jalan dan lahan kesewenang-wenangan penguasa yang telah direncanakan untuk berkuasa pada periode selanjutnya.

KUHP dengan pasal-pasal otoriternya pun akan mengembalikan kita pada masa kelam orde baru dan meruntuhkan perjuangan reformasi.