Indonesia Maju-Mundur. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, gagasan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dibundel dan dijilid rapat dalam semangat Indonesia Maju. Gagasan ini masuk dalam proyek besar menuju 2045. 

Jokowi bercita-cita agar kelak Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu bersaing di kancah global. Baptisan Kabinet Indonesia Maju akhirnya dikukuhkan. Para pembantu Presiden dipilih untuk ikut menggolkan visi akbar ini.

Salah satu bukti turunan dari semangat Indonesia Maju adalah memberantas perilaku koruptif. Dengan adanya semangat menuju Indonesia Maju, pemerintah optimis, bahwa perilaku-perilaku tak etis, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkaran birokrasi bisa dituntas habis. 

Maka, musuh besar dari proyek Indonesia Maju tidak lain adalah korupsi. Untuk itu, para menteri yang sudah dipilih diharapkan mampu bekerja sama untuk kemajuan ini. Pertanyaannya: “Apakah para menteri sehati-sepikir dengan visi Jokowi menuju Indonesia Maju?”

Berita terkait ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK sontak menurunkan stamina bangsa akan semangat menggotong solidaritas. Ketika negara dan bangsa ini tertatih-tatih memulihkan kesehatan dan perekonomian, sebagian menteri justru berleha-leha. Ibarat menjual air di tepi sungai, usaha kita membangun negeri ini untuk keluar dari pusaran lilitan Covid-19 dan resesi ekonomi, jauh dari harapan maju.

Pak Edhy bersenang-senang di atas penderitaan bangsa ini. Dari kemarin riak suara resuffle Kabinet Indonesia Maju yang dibaptis Presiden Jokowi memang punya nilai tersendiri – agar di tengah kesibukan menangani pandemi Covid-19 ini, kita tetap siaga dari perilaku busuk. Ada banyak menteri di pusaran Kabinet Indonesia Maju yang diem-diem wae. Coba disambangi, ya, Pak Jokowi. Beberapa menteri kok kayaknya adem-adem.

Selama ini, kita getol mewanti-wanti Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan, sedangkan menteri-menteri yang lain luput dari radar cecaran publik. Pak Edhy Prabowo, setahu saya jarang disebut selama setahun menjabat menjadi menteri. Luputnya Pak Edhy justru membuatnya berperilaku “semau gue.” Ketika negeri ini dilanda topan Covid-19 dan ancaman resesi, para penanggung jawab negeri justru jalan-jalan dan shopping ke luar negeri. Sungguh memperihatinkan.

Menteri Edhy Prabowo diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Uangnya dipakai buat belanja-belanja kebutuhan ego keluarga. Apa gak kasihan sama mereka yang usahanya ambruk selama masa pandemi ini dan ke sana-kemari ngutang karena gak bisa makan? Kenapa belanjanya harus ke Amerika? Kan udah ada layanan online shopping. Kenapa gak di situ aja, Pak?

Belanja kebutuhan hasrat kemewahan ke AS adalah bukti keegoisan seorang pemimpin – apalagi seorang menteri seperti Pak Edhy. Dengan shopping ke AS, keninggratan kita terbentuk dalam lingkup hidup bersama. Berbelanja ke luar negeri adalah nilai tanda yang bisa dijual di tengah masyarakat. Nilai tanda ini bisa dilihat sebagai strategi memberi jarak terhadap sesama sekaligus sebagai upaya memperketat kekerabatan konglomerat. Keren kan?

Pak Edhy lantas khilaf setelah tertangkap. Dia bilang ini semua kecelakan. Yang benar saja, Pak? “Ini adalah kecelakaan. Saya bertanggung jawab di dunia akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati,” kata Pak Edhy. 

Bukan cuma masyarakat perikanan, Pak. Di masa pandemi ini, kita semua kecewa sama perilaku Bapak. Sepertinya Bapak kurang solider. Bapak kurang peka dengan keadaan bangsa dan negara ini. Bapak juga kurang berempati. Banyak kurangnya.

Menariknya, semua penyesalan selalu datang usai nasi menjadi bubur. Bukankah kemarin-kemarin sudah banyak yang melakukan hal yang sama? Maling uang, maling jabatan, suap, korupsi, mafia, dll. Kenapa hal-hal demikian tidak dilihat sebagai bahan pelajaran untuk berubah? 

Saya yakin dan percaya, Pak Jokowi membaptis kabinetnya dengan nama Kabinet Indonesia Maju biar bangsa dan negara ini maju dan bisa berkompetisi secara sportif di mata dunia. Lalu, bagaimana dengan tindakan Pak Edhy? Tindakan Bapak sungguh melukai semangat bangsa dan negara ini menuju Indonesia Maju.

Saya merasa risih ketika mendengar kronologi peristiwa tangkap tangan Pak Edhy bersama istrinya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Selatan. Dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11/2020) malam sekitar pukul 23.35 WIB, disebutkan Menteri Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) usai kunjungan kerja (kunker) ke AS. 

Pada saat lawatan ke AS inilah diduga Pak Edhy dan istrinya membelanjakan uang senilai Rp720 juta yang berasal dari hadiah kasus ekspor benih lobster. Kok segitunya, Pak, Bu? Apakah negara kurang memperhatikan kebutuhan perjalanan Pak Edhy selama berkunjung sehingga Pak Edhy harus bermain uang gelap?

Untuk sebuah perjalanan ke luar negeri, setiap utusan laiknya menteri pasti diberi jaminan. Namanya juga menteri, ke mana-mana harus sehat jasmani dan rohani. Hampir tak ada satu pun dari keperluan mereka yang terabaikan. Mau butuh ini atau itu, semuanya dijamin oleh negara. Kurang apa coba? Apakah gaji menteri kurang gede seperti semongko? Kenapa selalu maruk? 

Coba dengar rintihan para buruh yang meminta kenaikan upah di negeri ini. Naik 2,5 persen saja, bagi para buruh adalah sebuah berkat. Itu sudah cukup. Meski tidak ada uang tunjangan, uang makan, uang transportasi, dll., gaji Rp3 juta sudah sangat cukup untuk mereka. Pak Edhy dan istri dijamin segalanya. Semuanya terwadahi. Dari penginapan sampai pelesir sebentar di AS juga dijamin. Lalu, sekarang mau yang lebih. Adil gak, Pak, Bu?

Tragisnya lagi, uang gelap itu lalu digunakan untuk belanja barang mewah di Honolulu AS pada 21-23 November 2020. Total uang yang digunakan untuk belanja dalam waktu tiga hari senilai Rp750 juta. Rakyat belanja kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini susahnya minta ampun. Mau beli beras aja harus nunggu bantuan pemerintah. Usaha anjlok. Pekerjaan lenyap. Biaya pendidikan membengkak karena harus pakai data. Wong dipikirkan toh, Pak?

Terus, apa yang dibeli? Beli kemewahan. Yang dibeli justru status, keinginan, dan jarak sosial. Ada jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy, dan sebuah sepeda. Ya ampun, ini sudah keterlaluan. Di manakah hati nurani kalian ketika semua warga negeri ini berteriak minat makan? Bukankah barang-barang belanjaan itu membentuk jarak menganga di antara kita sesama warga negara?

Saya bergumam, kita kadang naik jadi menteri hanya untuk mengumpulkan kekayaan, mengoleksi kemewahan, memperkaya kerabat, memenuhi hasrat dan nafsu, serta membentengi diri dari relasi bersama. Tak ada gunanya revolusi mental. Tak ada gunanya rapat terbatas di Istana Kepresidenan setiap bulan. 

Tak ada gunanya ngangguk-ngangguk saat Jokowi mengingatkan. Pak Jokowi, tolong jangan pinjam tangan KPK buat jewer menteri-menteri yang nakal. Pak Jokowi saja yang jewer telinga mereka. Biar yang lainnya bisa sadar.

Saya kasian dengan Pak Jokowi yang hiruk-pikuk cari solusi buat benahin negara. Ketika Jokowi mengingatkan, banyak dari para menteri yang sibuk mencatat, membuat peta skema kebijakan di buku catatan harian, lalu terima upah. Jokowi tak tahu isi hati para menteri. 

Jokowi tak tahu catatan kecil dan coretan-coretan kecil para menteri saat rapat kerja. Padahal, coretan-coretan itu tak jauh dari peta proyek konvensional warisan rezim Orde Baru. Di dalamnya, ada ketamakan, haus kuasa, dan selir mafia. Sungguh menyakitkan perilaku orang-orang kepercayaan bangsa ini.

Agresivitas langkah KPK tentunya patut diberi apresiasi. Negeri ini butuh kalian. Tolong jangan main-main dengan mafia dan koruptor. Negeri ini butuh institusi khusus memerangi perilaku-perilaku jahat-nakal-bobrok-tak etis dari pemangku kepentingan di negara ini. 

Jika tidak, slogan Indonesia Maju itu hanya berhenti di atas kertas. Jokowi perlu membuktikan bahwa spirit Indonesia Maju itu tengah dan terus dihidupkan. Dan, yang paling penting, spirit ini perlu dimulai dari lingkaran dalam kepresidenan. Pak Jokowi, tolong awasi juga mereka yang lain!