Setahun terakhir ini sebenarnya aku tidak terlalu mengikuti perpolitikan di dalam negeri, tidak membaca berita online, juga tidak nonton televisi. Saat kampanye Pilpres kemarin pun aku hanya seadanya saja melibatkan diri. Malas melihat politikus dan pejabat yang makin “relijius”.

Aku lebih banyak membaca dan menonton perpolitikan di luar negeri, terutama Amerika dan Eropa. Sepak terjang Donald Trump dan pihak lawannya dari Partai Demokrat lebih menarik untuk disimak.

Tapi dari hari Senin kemarin, masyarakat Indonesia disuguhi aneka demo di berbagai kota. Mulai dari Gejayan Memanggil di Yogyakarta, yang diikuti oleh ribuan mahasiswa turun ke jalan di Jakarta, Bandung, Semarang, Palembang, Makassar, Solo, Medan, dan sejumlah kota lainnya di Indonesia.

Aku mulai membuka mataku terhadap apa yang sedang terjadi di sini. Ditambah lagi seorang teman banyak feeding info yang aktual yang sedang terjadi. Hal itu membangkitkan minatku mengamati apa yang sedang terjadi.

Aksi di Jakarta hingga hari ini, Rabu, 25 September 2019, baranya belum juga surut. Bahkan hari ini yang melakukan demo di depan Gedung DPR tidak hanya para mahasiswa, tapi juga para pelajar dari beberapa SMK.

Yang menarik dari anak-anak SMK ini adalah saat ditanya mengapa ikut demo, mereka menjawab karena ingin minta keadilan soal suami tidak bisa menyetubuhi istri. Saat ditanya apakah sudah baca pasalnya, mereka bilang belum, tapi tahu dari TV One. Oke deh!

Apa sih tuntutan para pendemo ini? 

“Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RUU KUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi,” ujar Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Gregorius Anco.

Tapi kita lihat atau baca juga bahwa ada beberapa mahasiswa yang menggemakan slogan turunkan Jokowi, bahkan ada simbolisasi yang menurunkan figura foto Jokowi dari lantai satu ke lantai dasar. Mungkin mereka penumpang gelap.

Tuntutan makin liar dan jumlah pengunjuk rasa makin tidak terkendali. 

Aku menyayangkan mengapa gerakan ini bisa membesar tiba-tiba. Apakah badan intelijen negara pada tidur setelah Prabowo berdamai dengan Jokowi? Apakah selama ini mereka menganggap hanya Prabowo dan kelompoknya yang berpotensi membuat kerusuhan?

Sepuluh jempol ke bawah untuk semua politikus, pejabat, dan aparat keamanan, termasuk intel yang menganggap gerakan ini kecil dan diabaikan. Kecanggungan aparat di lapangan dalam bertindak yang mengarah pada arogansi dengan cara menembaki pengunjuk rasa dengan gas air mata dan semburan keras water canon bukan membuat pengunjuk rasa jadi jera, tapi malah membuat makin beringas dan menarik simpati teman-temannya untuk bergabung.

Percikan itu telah menjadi ledakan.

Mengapa polisi tidak menunjukkan kesabarannya seperti saat menghadapi demo hasil sidang pemilhan Presiden di MK? Mengapa mereka bisa lembut menghadapi massa politikus yang berdemo tapi kasar terhadap mahasiswa dan pelajar?

Ada rasa yang berbeda pada demo kali ini dibanding dengan demo mahasiswa tahun 1998, misalnya. Bila tahun 98 mahasiswa-mahasiwa tampak keras dan garang dalam menyuarakan keinginan mereka, kali ini pendemo cenderung ngelawak.

Mereka membawa tulisan-tulisan yang membuat kita tertawa atau paling tidak tersenyum. Demo yang dimotori generasi Z ini memang berbeda dengan Gen X dan Gen Y (Milenial). Gen Z ini dari kecil sudah hidup dengan gadget yang ditaburi aneka aplikasi grafis dan games.

Mereka adalah generasi Tik-Tok, Instastory, YouTube, dan lain-lain. Bahkan ada yang sengaja ikut demo demi konten medsos mereka. 

Kapan lagi bisa tampil beda kalau bukan sekarang, yekan? Jadilah mereka selfi atau we-fie di tengah panasnya demo. Membentangkan kertas bertuliskan kalimat lucu kemudian mempostingnya di Instagram atau Facebook mereka.

Yang menarik adalah ketika Tifatul Sembiring, mantan Menteri Kominfo yang terkenal dengan pertanyaan “Untuk apa internet cepat?”-nya mengomentari sebuah foto mahasiswi yang memegang kertas bertuliskan: “Selangkanganku Bukan Milik Negara #TolakRKUHP”.

Begini bunyi cuitan Tifatul di Twitter: Wah...wah...si mbak e, kalau benar dari mahasiswa, ini sudah pembelokan isu. Kok dari RUU KPK jadi begini. Di negeri ini, Zina memang DILARANG, mbak. Biar kaum ibu terhormat dan turunan selamat... *PemboncengLiberalis#”

Kontan cuitan Tifatul ini mendapat ribuan tanggapan yang memojokkan bahkan merendahkannya. Tulisan berani sejenis itu banyak bertaburan saat mahasiswa melakukan unjuk rasa. Ada pula dua mahasiswi berjilbab yang memegang kertas biru yang bertuliskan, “Ada yang berdiri tegak, tapi itu bukan keadilan. Itu TITIT.” Yapp!!

Kemudian saya merenung. Bagaimanakah anggota DPR dan pemerintah merumuskan undang-undang? Apakah mereka tidak memanggil perwakilan LSM yang terkait? Para Pembantu Jokowi lainnya dengan ringan mengatakan bila ada yang tidak setuju dengan undang-undang yang sudah disisahkan, kan tinggal diuji ke MK!

Logika ini benar. Tapi tidakkah terpikir supaya membuat undang-undang yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat terbanyak dan tidak kontroversi sehingga biaya pembuatan undang-undang tersebut tidak sia-sia?

Bayangkan bila undang-undang yang sudah mengeluarkan dana negara bermiliar-miliar rupiah tapi akhirnya dibatalkan oleh MK. Sia-sialah uang dan waktu. Kenapa tidak lebih sensitif terhadap keinginan masyarakat, karena Undang-undang yang sudah disahkan akan menyangkut kehidupan orang banyak?

Aku pikir, banyak anggota DPR dan wakil pemerintah yang tertipu oleh penilaiannya sendiri. Mereka melihat masyarakat Indonesia makin religius sehingga merasa tidak akan ada penolakan dengan membuat pasal-pasal kontroversi tentang aborsi, zina, pencabulan, dan lain-lain. Mereka merasa lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Ternyata mereka salah besar.

Para penggodok undang-undang itu, orang-orang sejenis Tifatul Sembiring, kaget membaca pamflet yang diusung para wanita tersebut. Perempuan-perempuan muda dari Generasi Z itu tidak risi meneriakkan kemerdekaan terhadap hal-hal yang bersifat privat.

Para politisi yang duduk di ruang rapat dan wakil pemerintah juga para politisi di partai politik terkesima melihat fenomena itu. Bagaimana tidak, selama ini mereka merasa bahwa para mahasiswi itu makin religius, dapat dilihat dari makin banyaknya yang menggunakan jilbab bahkan niqab, tentu sangat bisa menerima apa yang mereka rumuskan walaupun hal itu mengekang kebebasan berekspresi mereka.

Ternyata generasi X perumus undang-undang itu salah. Lompatan generasi ini membuat mereka gagap melihat dan membaca zaman. Tifatul adalah contoh generasi X dan mahasiswi itu generasi Z yang lebih berani mengaktualisasikan diri.

Suara para perempuan muda itu pun didukung oleh para pria partner mereka berunjuk rasa. Ternyata masyarakat kita mempunyai banyak lapisan yang tidak diketahui para pembuat undang-undang itu. Mereka kaget ketika Gen Z yang tak mereka perhitungkan meneriakkan kebutuhannya.

Dan mereka tidak gampang berhenti hanya dengan iming-iming, “OK anak-anak, kami menuruti permintaan kalian. Sekarang bubar ya!” Tidak. Mereka anak-anak yang kreatif yang memanfaatkan momen menyalurkan keinginan terpendamnya, yaitu aktualisasi diri.

Terkadang aktualisi diri itu bersifat negatif sehingga merusak fasilitas umum, milik orang lain, dan bangunan lainnya. Kemacetan panjang terjadi. Mereka tidak peduli karena mereka mahasiswa dan pelajar yang belum merasakan capeknya cari duit.

Hai, bapak dan ibu pembuat undang-undang, zaman sudah berganti, kalian jangan gagap era dong! Pelajarilah psikologi dan keinginan manusia zaman sekarang, terutama Generasi Z yang akan menjadi pemakai produk undang-undang yang kalian hasilkan.

Jangan bertahan dengan pola pikir kalian yang kolot dan usang. Barang usang sebaiknya jangan dipakai lagi. Ganti dengan yang sesuai zaman.