Saat Indonesia memasuki masa reformasi, ada harapan besar dari rakyat untuk memiliki pemerintahan yang demokratis dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Jalannya pemerintahan yang lebih demokratis dan bebas KKN diharapkan menjadi langkah awal Indonesia menjadi negara maju di kawasan Asia dan kancah Internasional.

Namun, cita-cita reformasi rakyat Indonesia telah dikorupsi oleh elit-elit politik pemerintahan Indonesia sendiri. Elit politik Indonesia yang tersandera oleh oligarki adalah penyebab belum suksesnya reformasi membawa Republik Indonesia menjadi negara maju, bahkan ada yang menyebut Indonesia mengalami kemunduran sebagai sebuah negara.

Pemimpin Indonesia Tersandera Oligarki

Pada periode sekarang ini kita sering mendengar istilah oligarki, apa itu oligarki? Oligarki adalah kekuasaan secara eksklusif oleh segelintir kaum elit yang hanya memikirkan uang dan investasi, sedangkan aspek penting lainnya tidak terlalu dihiraukan, sehingga sering kali menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya hanya untuk keuntungan sekitarnya.

Aktivis kemanusiaan Indonesia, Rahung Nasution mengkritik kondisi pemerintahan Indonesia yang dikendalikan oligarki. Rahung mengatakan “yang paling diuntungkan dari 75 tahun #IndonesiaMaju adalah satu persen orang kaya yang menguasai 50 persen aset nasional. Dan yang paling apes adalah orang-orang kere yang teriak “NKRI HARGA MATI”.

Kita sebagai rakyat Indonesia bertanya, kenapa elit politik Indonesia bisa dikendalikan oleh oligarki? Sejak pemilu Presiden dan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, para oligarki atau cukong banyak yang menebur benih bersama para kontestan pemilu.

Mantan Menko Maritim RI, Dr. Rizal Ramli mengatakan suburnya oligarki atau cukong di Indonesia terjadi karena biaya politik Indonesia sangat mahal. Partai politik di Indonesia meminta dana kepada calon DPR/DPRD, Bupati/Walikota, Gubernur, dan calon Presiden jika ingin diusung oleh parpol di pemilu. Dana yang harus dikeluarkan oleh calon Bupati/Walikota Rp. 10 M - 50 M, Gubernur Rp. 50 M – 200 M, DPR/DPRD Rp. 2,5 M, & Presiden Rp. 1 T – 1,5 T sebagai upeti kepada parpol, inilah basis demokrasi kriminal, kata Dr. Rizal Ramli.

Parpol meminta upeti kepada calon-calon tersebut dikarenakan sistem politik di Indonesia tidak membiayai parpol dengan APBN. Jadi parpol di Indonesia mencari dana mandiri untuk berpolitik. 

Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi politik, seorang calon menerima bantuan modal dari para oligarki. Akibatnya setelah terpilih, Presiden, Kepala Daerah, dan DPR/DPRD lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Para kontestan politik yang terpilih malah mengabdi kepada oligarki atau cukongnya. Inilah demokrasi kriminal, ini yang membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju, kuat, adil, dan makmur karena pemimpin kita tersandera kepentingan oligarki.

Penerapan syarat ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR dianggap telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Hanya partai yang bisa lolos presidential threshold yang bisa mengajukan capres, pilihan rakyat pun menjadi terbatas dan rentan dengan politik uang.

Melahirkan Korupsi Kebijakan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar diseluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Setelah terpilih para calon kepala daerah akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong. 

Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih, kata Mahfud.

Banyak contoh korupsi kebijakan yang terjadi di Indonesia, baik kebijakan Presiden maupun Kepala Daerah tak pernah luput dari kepentingan oligarki. Di Kalimantan Tengah belum lama ini terjadi perampasan wilayah hutan adat laman kinipan oleh PT. SML untuk dijadikan perkebunan sawit. 

Ternyata, Bupati Lamandau Hendra Lesmana masih ada hubungan keluarga dengan Abdul Rasyid pemilik PT. SML, begitupun Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga masih keponakan pemilik PT. SML.

Penambangan pasir laut oleh kapal Queen of The Netherlands, milik Royal Boskalis Wastminster N.V juga merupakan contoh korupsi kebijakan di Indonesia. Kolega Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ada dibalik tambang pasir laut di pulau Kodingareng, sebagian pemilik atau pemegang saham perusahaan tambang tersebut adalah bagian Tim Pemenangan pada Pilgub Sulsel 2018. 

Aktivitas tambang pasir laut tersebut merusak wilayah tangkap nelayan dan pelan-pelan mematikan kehidupan nelayan pulau Kodingareng, Sulsel.

Solusi Melawan Oligarki

Dr. Rizal Ramli bersama Refly Harun telah mengajukan judicial review terkait presidential threshold menjadi 0 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) (4/9/2020). Mereka berharap setalah gugatan dikabulkan MK, calon presiden tidak harus menyiapkan mahar politik guna mendapatkan dukungan partai memenuhi ambang batas pencalonan. 

Rizal Ramli juga mengusulkan untuk memutus rantai oligarki di Indonesia adalah membiayai parpol dengan APBN. Pembiayaan parpol oleh negara merupakan bagian dari reformasi sistem politik  untuk membangun budaya anti korupsi. Indonesia bisa mencontoh sistem yang berlaku di Inggris, parpol di Inggris seluruhnya dibiayai negara. Pemerintah bisa menganggarkan uang Rp. 15 T yang dibagi secara adil kepada semua partai sesuai dengan perolehan suara.

Penggunaan uang tersebut cukup untuk biaya operasional partai, biaya konsolidasi dan biaya pencalonan kadernya yang ingin ikut dalam pemilu. Pemerintah bisa mengeluarkan Perppu untuk menjadi dasar hukum yang kuat. Jika parpol di Indonesia dibiayai oleh negara maka parpol tidak akan meminta upeti kepada calon politisi yang akan mereka calonkan di pemilu.

Calon-calon pejabat negara akan diisi oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia, bukan cuma putra-putri bangsa yang dibiayai oligarki dan para oligarki yang berpolitik. Dampak positifnya, negara mendapat pejabat negara yang bersih dari korupsi dan lebih kompetitif. Pejabat negara akan bekerja untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan oligarki karena tidak ada beban balas budi kepada oligarki yang membiayai kampanye politiknya.

Selain membiayai parpol dengan APBN, pemerintah perlu untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia menjadi 2 parpol seperti di Amerika Serikat. Penyederhanaan jumlah parpol akan mempermudah proses pengawasan dana APBN yang diberikan kepada parpol dan akan mempermudah kaderisasi parpol.

Peran semua elemen masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan tersebut sangat diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Laporan dan audit partai harus jelas, jika ada penyalahgunaan kekuasaan maka di kenakan hukuman yang tegas. Mekanisme tersebut akan membuat parpol tetap menjaga integritas.