Beberapa hari lalu, tepatnya pada 30 Mei, adalah kelahiran Erick Thohir. Beliau berulang tahun yang ke-50. Seyogianya, orang yang sedang berulang tahun tentu mempunyai harapan atau cita-cita. Erick Thohir sendiri menuliskan harapannya untuk terus berkarya dan berinovasi bagi Indonesia.

Saat ini, Erick Thohir menjabat sebagai Mentri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Banyak kalangan yang mengidolakan Erick karena kinerjanya dinilai paling mentereng di antara para menteri dalam Kabinet Jokowi tersebut.

Sebagai Menteri BUMN, tugas Erick tentu tidaklah mudah. BUMN yang berjumlah ratusan dan ditambah lagi anak dan cucu perusahaannya, berikut permasalahan krusial yang dihadapi oleh tiap-tiap perusahaan yang begitu kompleks, tentu menjadi beban dan tanggung jawab kerja yang tidak ringan bagi Erick dan timnya tersebut.

Salah satu permasalahan pelik yang dihadapi oleh BUMN sejak lama adalah penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Badan Umum Milik Negara merupakan perusahaan milik negara yang seyogianya dapat menyumbangkan benefit sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai stakeholder, namun pada realitasnya hanya ada 15 BUMN yang sanggup menyumbangkan profitnya ke negara.

Apalagi keadaan menjadi terlalu rumit ketika banyak BUMN justru dijangkiti oleh pandemi reciprocity atau compradazgo system yang menjadi pemupuk lahan makmur bagi KKN. Lingkaran kolusi dan nepotisme dengan pertalian kekerabatan dan relasi yang sudah menghamba pada praktik balas budi telah membentuk sistem yang solid melebihi ikatan dalam organisasi resminya, yaitu BUMN.

Permainan clientelistic yang telah lama membelit BUMN ini menyuburkan fraud dan korupsi serta berbagai bentuk deviasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum BUMN. Hal tersebut sudah sangat merugikan negara dengan jumlah nominal yang besar.

Reciprocity itu mewujud di dalam BUMN yang merupakan sebuah perusahaan milik negara seolah-olah di dalamnya terdapat lagi perusahaan di dalam perusahaan yang menjadi milik kelompok tertentu (yang di maksud di sini bukanlah anak perusahaan BUMN) yang justru kelompok tersebut menjadi sentral penggerak bagi kendali perusahaan sepenuhnya. 

Pada ‘perusahaan dalam perusahaan’ itu sudah terbentuk kelompok-kelompok tertentu yang sangat exist, entah itu berasal dari unsur family dan atau kedaerahan yang kuat, area/field pekerjaan, ikatan alumni, dll. Kelompok oligarki ini menjelma menjadi raja-raja kecil dan lama-kelamaan mendominasi atau bahkan memonopoli sebagai penguasa di dalam perusahaan itu sendiri.

Praktik semacam ini akan menghilangkan bentuk apresiasi bagi para karyawan yang telah bekerja dengan baik untuk perusahaan sehingga keadaan ini perlahan-lahan dapat mereduksi semangat kerja karyawan yang berimplikasi pula pada penurunan performansi dan produktivitasnya akibat dari eksistensi raja-raja kecil berikut dayang-dayangnya dalam dinasti yang sudah menciptakan banyak ketidakadilan di lingkungan kerja.

Sejak dari awal seolah sudah ditentukan oleh dinasti untuk setiap gerak dan lini kegiatan termasuk juga pemilihan para calon penggantinya sehingga kinerja dan apresiasi karyawan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya di dalam sebuah perusahaan.

Begitu juga dengan rasa empati yang sangat kurang, seakan empati itu hilang ditelan bumi dan menjelma menjadi keadaan acuh tak acuh untuk sekadar memperhatikan kebutuhan kerja orang lain yang urgent, sekalipun pekerjaan itu sangat esensial bagi kemajuan perusahaan tersebut; namun apabila tidak berkaitan dengan kepentingan kelompoknya, maka akan selalu diabaikan atau malah tidak diperhatikan sama sekali.

Hal semacam ini tentunya sangat merugikan perusahaan karena penyelesaian pekerjaan menjadi delay sehingga menghambat kelancaran bisnis, tetapi kelompok tersebut melakukan tindakan spekulasi semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan bagi kelompoknya saja, misalkan; orang yang di luar lingkaran KKN-nya itu tidak dipercaya lagi oleh atasan sebagai  pemegang amanat pekerjaan dan diambil alih oleh orang lain yang notabene dalam lingkaran kelompoknya.     

Tidak sedikit orang yang masuk ke dalam BUMN adalah titipan-titipan dari pihak luar yang tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk perusahaan. Lebih parah lagi, yaitu untuk mengambil sejumlah keuntungan dari keadaan BUMN tersebut.

Lagi-lagi disinyalir karena pengaruh sistem balas jasa, entah berupa imbalan materi, fasilitas atau perihal lainnya, orang-orang  tersebut mau melakukan apa pun jenis komandonya baik secara langsung maupun tidak langsung yang justru menggerogoti BUMN itu sendiri.

Selain pengaderan orang dari level yang paling bawah sampai ke atas sehingga jaringan kelompok tertentu menjadi sangat kuat dan bahkan tak bisa dimungkiri lagi bahwa pengaruh kelompok begitu kuat dan bisa memonopoli sebuah perusahaan.

Itulah sebabnya aneka bentuk deviasi, seperti suap (bribery), korupsi (corruption), pemerasan (extortion), dll, mungkin menjadi tidak begitu sulit dilakukan karena banyaknya pemakluman dari orang-orang dalam jaringan yang menilai bahwa hal tersebut adalah pemandangan yang lumrah dan biasa, sedangkan orang lain di luar lingkarannya tidak bisa berbuat banyak karena nantinya mereka akan berhadapan dengan jaringan yang solid tersebut.

Padahal dari kebiasaan yang dinilai lumrah itu akan melahirkan kerusakan yang begitu masif. Alasan bahwa korupsi dengan nilai yang kecil (petty corruption) atau hanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar (nabati) juga tidak dapat dibenarkan karena apapun bentuk korupsi dan berapapun jumlahnya itu tidak bisa ditoleransi!

Korupsi adalah kriminalitas tingkat tinggi dan jelas-jelas dilarang oleh agama dan kepercayaan mana pun karena menyangkut penyalahgunaan amanah untuk umat.

BUMN juga tidak bebas dari intervensi banyak kalangan, entah itu parpol atau unsur luar yang sudah sangat kuat dalam memberikan pengaruhnya. Bahkan saking powerful-nya, pihak luar tersebut bisa saja memasukkan orang-orang ke lingkaran atas perusahaan yang bertugas untuk mengelola jalannya perusahaan.

Namun terkadang keberadaan mereka hanya sebagai ‘acting leader’ karena sesungguhnya kendali setir perusahaan sudah jelas berada di tangan jaringan kelompok yang solid terbentuk di dalam perusahaan tersebut, mungkin pula sudah bertahun-tahun lamanya.

Karena bergelut pada perihal pekerjaan yang mendetail, jaringan kelompok ini bisa memahami peta permasalahan dengan lebih komprehensif ketimbang ‘acting leader’ yang hanya mengetahui secara partial atau justru tidak tahu sama sekali persoalan teknis di lapangan.

Kelompok tersebut bisa saja memberikan laporannya langsung ke pihak luar tanpa diketahui pimpinan atau melakukan perbuatan fraud dengan memanfaatkan posisi amannya karena mereka berada di bawah pucuk pimpinan yang akan bertanggung jawab nantinya.

Apalagi ketika peta permasalahan dipahami hanya secara partial, namun tanggung jawab yang sangat besar berada di pucuk pimpinan. Segala resiko pun harus dapat ditanggungnya. Padahal mungkin saja kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang yang berada di level bawahnya yang sudah bermain curang.

Hal ini menjawab pertanyaan tentang mengapa jika pucuk pimpinannya telah dijadikan tersangka atas deviasi dari bentuk penyalahgunaan wewenang, namun praktik fraud dan korupsi itu masih saja terjadi di berbagai perusahaan dewasa ini.

Karena memang masih eksisnya jaringan kelompok di dalam perusahaan tersebut dengan perlindungan backing yang sangat kuat dari luar perusahaan sehingga aneka perbuatan fraud dan korupsi itu adalah bagaikan sebuah lingkaran setan yang susah untuk diputus mata rantainya.  

Idealnya, the system will create people artinya bahwa sistem yang sehat akan menggerakkan orang-orang sesuai fungsi kerjanya di dalam perusahaan. Namun kenyataan yang terjadi pada kubangan reciprocity ini adalah terbalikyaitu people will create the system.

Sehingga tak ayal praktik-praktik fraud dan korupsi mudah sekali dilakukan karena orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah tersistematis untuk mengamankan setiap kepentingan kelompok tertentu dengan cara apa pun sebagai pengejawantahan bentuk balas budinya kepada ‘juragan tertinggi’ dalam kelompok.

Padahal, ‘juragan tertinggi’ atau pemegang otoritas yang paling tinggi dari BUMN secara defacto adalah seluruh Rakyat Indonesia, bukan penghambaan pada sistem reciprocity. Meskipun ada beberapa orang secara dejure telah ditunjuk sebagai Komisaris yang ada di BUMN, mereka sesungguhnya adalah representasi dari rakyat itu sendiri, di samping fungsi komisaris sebagai penghubung antara BUMN dengan Pemerintah.

Seyogianya, Komisaris yang bertindak sebagai perwakilan rakyat di BUMN dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara membina para dewan direksinya dan melakukan fungsi controlling sebaik-baiknya atas kebijakan makro perusahaan, mengingat kembali bahwa ujung dan akhir benefit dari BUMN adalah ditujukan bagi segenap rakyat Indonesia, bukan untuk kantong-kantong kelompok tertentu sebagai bentuk bagi-bagi jatah.

Parahnya lagi, uang bagi-bagi jatah tersebut justru berasal dari APBN yang notabene asalnya dari uang rakyat.

Slogan BUMN untuk Indonesia hendaknya dapat Erick realisasikan melalui wujud transparansi dan akuntabilitasnya praktik-praktik bisnis di BUMN sehingga hasilnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tugas yang sangat berat.

Erick tak bisa sendirian. Kita sebagai anggota masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi untuk mewujudkan BUMN yang sehat. Karena dengan BUMN yang sehat nanti, maka spillover-nya adalah peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.

Apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat untuk memerangi penyakit kronis KKN ini?

Tentu saja, mulailah dari diri kita sendiri untuk bersikap antikorupsi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari yang paling mudah, misal: belajar untuk berperilaku integritas dengan menjaga kedisiplinan diri, berusaha tepat waktu, menepati setiap janji dan jadwal, dll, sampai yang menyangkut pada pekerjaan kita masing-masing untuk bersikap profesional, menunjukkan kompetensi atau expertise di bidangnya, tidak sekadar mengandalkan koneksi atau relasi.

Korupsi dapat diformulasikan sebagai monopoli yang ditambah dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dikurangi transparansi, sehingga dengan menelisik rumus tersebut diharapkan kita bisa mengaplikasikan aneka perbuatan antikorupsi dengan lebih luas lagi.

Rumus ini mengajarkan kita semua bahwa menjadi pemimpin adalah tidak mudah karena apabila kita diberikan wewenang sebagai seorang pemimpin, hendaknya dapat menjaga amanat tersebut. Jangan sampai terjebak di dalam buaian otoritas kekuasaan yang terlalu besar sehingga melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain, bahkan sampai membuat banyak orang dirugikan dengan ketidakadilan.

Oleh karena itu, hendaknya fungsi controlling oleh komisaris dapat disokong juga oleh berbagai kalangan yang independen agar pengawasan terhadap BUMN dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Apalagi jika menyangkut pengelolaan uang, seyogianya ada akuntan-akuntan independen yang bertugas untuk memeriksa keadaan keuangan perusahaan secara berkala sehingga transparansi dan akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan dan tindakan, seperti window dressing bisa dihindari.   

Selamat Ulang Tahun, Erick Thohir. Semoga beliau dapat membenahi BUMN ke arah yang lebih baik dan dengan mengedepankan amanah, kompetensi, harmonis, loyalitas, adaptif, kolaborasi. Selamat bekerja!