Penikmat kopi
1 minggu lalu · 118 view · 3 min baca menit baca · Hukum 82288_16440.jpg
Foto: Medcom

Selamat Datang, Nurdin Basirun

Bagai rumput teki, diberantas satu, tumbuh lagi yang lain, bahkan di tempat yang berbeda-beda. Akhirnya jadi gulma yang sulit dikendalikan. 

Demikianlah gambaran pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Sejak 2016 hingga medio 2019 saja, sudah 45 kepala daerah yang ditangkap KPK terkait korupsi.

Dan kini, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, menambah deretan kelam itu. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama Kepala DKP Kepri (Edy Sofyan), Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Budi Hartono), dan seorang pengusaha bernama Abu Bakar.

Dilansir dari beberapa sumber pemberitaan, penetapan tersangka karena dugaan suap izin reklamasi. Memang tindak pidana seperti ini erat kaitannya dengan dukungan kebijakan pemerintah, sehingga dipastikan  melibatkan Kepala Daerah dalam jejaring kasus tindak pidana korupsi.

Dari Detik.com (12/7), kasus ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di DPRD. Perda inilah yang akan dijadikan acuan dan dasar hukum pengelolaan wilayah kelautan Kepri.

Selanjutnya, masuklah pihak sebagai pemohon izin pemanfaatan laut terkait proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K Kepri. Diantaranya, Abu Bakar, ia berkehendak melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

Senyatanya, dari situ aroma kejahatan mulai terlihat. Pasalnya, kawasan yang hendak dimasukkan dalam izin reklamasi, Tanjung Piayu, merupakan kawasan budidaya dan hutan lindung.


Tak ambil pusing, Nurdin Basirun justru memerintahkan Edy Sofyan untuk memuluskan izin tersebut. Perintah itu diteruskan lewat Budi Hartono untuk membantu Abu Bakar agar izin disetujui. Mulailah berjalan semua proses menuju tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam posisi kasus ini terbaca, seolah-olah izin tersebut terkendala keberadaan dari Tanjung Piayu. Satu-satunya jalan untuk memuluskan izin, harus diakali. Modusnya ialah izin dipakai untuk membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya.

Selama proses tersebut, terjadilah suap. Pada 30 Mei 2019, sebesar SGD5.000 dan 45 juta. Lalu terbit izin prinsip reklamasi pada 31 Mei. ‘Jatah’ tersebut ditambah lagi sebesar SGD6.000 pada 10 Juli 2019.

Lebih parahnya, dokumen dan data dukung agar izin disetujui tidak berdasarkan analisis apa pun, dan hanya melakukan copy paste dari daerah lain.

Mencermati gambaran kasus yang ada, penulis yakin masih terdapat pihak-pihak lain yang berpotensi terjerat dalam korupsi. Saya duga kasus ini telah berjalan terencana, terutama diawali saat pengusulan pembahasan Raperda. 

Ini adalah kasus yang sistematis dan terencana. Pemerintah tidak akan mungkin menjalankan sebuah rencana tanpa perhitungan sebelumnya.

Lazimnya, untuk mengokohkan supra-politik, kekuasaan harus disokong pemodal. Karenanya, dalam proses perubahan kebijakan atau menyepakati konsensus yang berkaitan kebijakan, sistem kekuasaan cenderung sulit menghindarkan diri dari tekanan pasar maupun pemodal. Ini bisa juga bias kontestasi politik praktis, di mana peran-peran pemodal dibutuhkan, dan akhirnya menghegemoni kebijakan atas dalih balas budi.

Hal ini pernah digambarkan Karl Marx  tentang bangunan masyarakat, yaitu antara infrastruktur, yang diisi oleh ekonomi dengan spesifiknya pada moda produksi, dan infrastruktur yang berisi sosio legal dan politik suatu masyarakat. 

Pada prinsipnya, infrastruktur akan cenderung sulit membatasi diri dari pilihan-pilihan akibat determinasi ekonomi. Yang akhirnya, segala kebijakan, baik hukum maupun pembangunan, berjalan dalam intervensi modal.

Perlu diingat, soal izin reklamasi juga tidak hanya melibatkan unsur eksekutif dalam jejaring kasusnya. Legislatif pun perlu diusut. 


Publik belum lupa dengan kasus proyek reklamasi Jakarta. Suap tersebut menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. Ia terjerat karena menerima suap Rp2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman pada Maret 2016. Ini berkaitan dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (TRTKSP) Jakarta.

Sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kasus Kepri bisa digolongkan sebagai korupsi korporasi. Subjek hukumnya tidak saja orang, tetapi juga badan hukum dan korporasi. 

Disebutkan pada ayat 2, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.

Dengan gambaran kasus suap reklamasi ini, kira-kira siapa-siapa yang berpotensi terjerat? Atau adakah daerah lain yang menggunakan modus yang sama? 

Meski dalam konteks berbeda, semisal bagi-bagi fee proyek, atau hal semacamnya, dengan tujuan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, di sinilah kejelian kita diuji. Karena korupsi adalah kejahatan yang kita lawan bersama.

Jangan hanya Kepri, daerah lain juga mesti diawasi KPK. Modus serupa bisa ditemukan apabila KPK lebih fokus dan serius lagi menuntaskan persoalan korupsi.

Akhirnya kita patut berucap: selamat datang, Nurdin Basirun di KPK! Dan ‘yang lain’, berdoalah untuk antrian selanjutnya.

Artikel Terkait