Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi ketuhanan. Tertera dalam ideologinya, Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menjadi sila pertama. Di mana masyarakat Indonesia memiliki hak beragama dan menjalankan ibadah agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir tahun 2021, 86,93 persen penduduk Indonesia beragama Islam; 7,47 persen beragama Kristen Protestan; 3,08 persen beragama Katolik; 1,71 persen beragama Hindu; 0,74 beragama Buddha; 0,03 beragama Konghucu; dan 0,05 persen beraliran kepercayaan.

Berbagai jenis sistem pemerintahan telah menjadi perdebatan, baik oleh para politisi maupun oleh masyarakat umum. Perdebatan tersebut dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang masyarakat, termasuk pengaruh agama. Dengan pengaruh tersebut, jenis pemerintahan yang berhubungan dengan agama seperti teokrasi, teo-demokrasi, hingga khilafah sudah menjadi perbincangan publik.

Berbanding terbalik dengan sistem-sistem pemerintahan di atas yang berkaitan erat dengan agama, sekularisme justru memisahkan unsur agama dan kepercayaan dengan urusan politik atau pemerintahan. Menurut KBBI, sekularisme berarti paham atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak dimasukkan dalam urusan politik, negara, atau institusi publik.

Sekularisme pada awalnya muncul di Eropa pada abad ke-17 sampai ke-20 karena adanya perebutan kekuasaan antara negara dengan gereja. Hingga dalam perkembangannya, sekularisme yang awalnya hanya merupakan gerakan untuk memisahkan agama dengan politik kemudian menyebar ke seluruh dunia sebagai ideologi.

Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, sistem sekularisme dianggap kurang cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk aspek kehidupan sosial dan politik, di mana seluruh kegiatan politik akan didasarkan pada syariat Islam. 

Sekularisme bahkan dianggap berbahaya oleh beberapa kelompok muslim karena dapat memengaruhi pola pikir umat Islam tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang pendidikan dan sosial.

Namun sejak dahulu, kondisi politik Indonesia selalu diwarnai dengan adanya pertentangan dari kaum pro-agama yang bersikukuh dengan keinginannya untuk membentuk negara Islam yang didasarkan pada syariat-syariat agama. Hal tersebut mendorong munculnya kelompok-kelompok baru yang secara terbuka masuk ke ranah politik dengan mengenalkan kelompoknya sebagai partai politik berbasis agama.

Kemunculan partai-partai politik tersebut tidak mengubah kondisi politik Indonesia menjadi lebih damai, bahkan justru sebaliknya. Konflik politik yang terjadi saat ini selalu dikaitkan dengan konflik agama, yang mana hal tersebut memunculkan ide bahwa memisahkan urusan politik dengan agama dapat menyelesaikan konflik yang ada.

Sebelum Indonesia merdeka, Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan sistem sekularisme untuk diterapkan di Indonesia. Ide tersebut muncul karena terinspirasi dari pemerintahan Kemal Attaturk di Turki yang memisahkan antara agama dengan politik. Namun kemudian usul tersebut ditentang oleh Mohammad Natsir yang ingin membentuk negara Islam.

Jika melihat realita yang ada, negara-negara yang maju kebanyakan merupakan negara sekuler, seperti halnya Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara superpower yang menerapkan paham sekularisme bersamaan dengan ideologi liberalnya.

Penerapan paham sekularisme juga dilakukan oleh Turki yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun pemerintah Turki tetap memilih untuk menggunakan paham sekularisme hingga saat ini.

Sedangkan negara-negara yang terikat pada agama kebanyakan merupakan negara berkembang. Negara-negara konflik juga lebih banyak masih mengaitkan urusan politik dengan agama. Hal tersebut membuat stigma bahwa mengaitkan politik dengan agama justru dapat menghambat kemajuan suatu negara dan justru rentan dengan konflik.

Stigma tersebut tidak sepenuhnya benar, karena nyatanya beberapa negara yang terikat dengan agama juga bisa menjadi negara yang maju dan kaya, seperti negara Qatar, Kuwait, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman.

Kebanyakan negara yang mengaitkan antara agama dengan politik juga cenderung masih berpegang pada norma dan nilai terdahulu. Meskipun dianggap terbelakang bagi bangsa barat, norma dan nilai tersebut memiliki moral yang baik bagi masyarakat. 

Berdasarkan fatwa MUI, dalam Musyawarah Nasional MUI VII 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama, sekularisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam; umat Islam haram untuk mengikuti paham tersebut; dilarang mencampurkan antara aqidah dan ibadah umat Islam dengan umat lain; dan tetap bersosialisasi dengan umat agama lain selama tidak saling merugikan.

Menurut penulis, paham sekularisme memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihan sekularisme adalah dapat mengurangi konflik agama yang ada pada lingkup politik, meskipun tidak bisa menjamin stabilitas politiknya. Sedangkan kekurangannya yaitu kebebasan umat beragama untuk menggunakan atribut keagamaan di ruang publik seperti sekolah atau kantor akan terbatas.

Bagi penulis sendiri, apa pun ideologi yang digunakan, tidak akan mengubah kondisi politik suatu pemerintahan. Stabilitas politik suatu negara hanya dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakatnya. Jika masyarakat telah mendapatkan kesejahteraannya, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, maka kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah selama tidak merugikan akan diterima oleh masyarakat.