Jika anda, sidang pembaca bertanya, dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada serentak beberapa waktu lalu, daerah manakah yang mempresentasikan pilkada paling “kejam”? yups, benar sekali. Jawabannya adalah Pilkada Jakarta.

Jakarta, sebagai ibukota negara, memang menyilaukan. Saking silaunya, perebutan kekuasaan yang ada disana sampai menghempaskan nilai-nilai keadaban publik. Yang membuat saya miris dan hati saya tercabik-cabik, bagaimana mungkin sentimen primordialisme macam agama dan suku, dijadikan alat untuk membunuh karakter lawan-lawan politik.

Coba, akal sehat dan moralitas, atau lebih spesifik lagi, ajaran agama manakah yang membenarkan seseorang untuk tidak mensholati jenazah orang yang sudah mati, dikarenakan perbedaan pilihan politik? Ya, perebutan kekuasaan sudah membuat akhlak yang baik jadi terhempas. Kebutaan hati nurani. Akal sehat dan intelektualitas sudah tertutup dengan debu-debu obskuritas.

Tetapi bukankah masyarakat Jakarta, adalah masyarakat yang mempunyai akses kepada pendidikan dan ekonomi yang baik, sehingga dengan begitu telah membuat mereka menjadi konstituen yang rasional? Oh, belum tentu, akan saya nukilkan sebuah tulisan Donny Gahral Adian untuk menjelaskan hal itu: Kelas menengah terdidik adalah kelas yang mengutamakan akal sehat ketimbang afiliasi-afiliasi emosional.

 Namun, banyak yang lupa bahwa karakter kelas menengah adalah senantiasa mencari distingsi alias perbedaan. Saat distingsi sosial-ekonomi semakin memudar, agama menjadi distingsi baru yang menarik bagi kelas menengah. Maka, pengajian-pengajian di hotel berbintang pun menjamur. Sosialita menjadikan agama sebagai identitas dalam pergaulan elite sehari-hari.

Di sini konservatisme agama menjadi sangat efektif saat diturunkan menjadi strategi politik. Kelas menengah yang haus identitas dengan mudah dimainkan sentimen keagamaannya. Apalagi globalisasi menghasilkan efek balik, yakni menguatnya suaka-suaka identitas. Saat semuanya menjadi cair dan mungkin, batasan, larangan, isolasi justru semakin menguat. Saya teringat bagaimana salah satu calon gubernur dalam Pilkada DKI menggugat lemahnya calon gubernur petahana dalam menertibkan salah satu tempat hiburan malam di Ibu Kota.

Putaran pertama pilkada membuktikan konservatisme agama cukup efektif mendulang suara. Survei-survei awal menunjukkan betapa elektabilitas pasangan petahana jauh di atas elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur lain. Namun, begitu sentimen agama dimainkan, peta kekuatan pun berubah. Suara kelas menengah pun sebagian beralih ke kedua pasangan calon lainnya. Namun, "kecelakaan politik" yang dialami pasangan calon nomor satu membuatnya gagal memanfaatkan konservatisme agama secara maksimal.

Kelas menengah sepertinya tidak sekadar menimbang agama sebagai simbol, tetapi juga perilaku sebagai manifestasi keyakinan. Tuduhan korupsi terhadap calon wakil gubernur dari pasangan nomor satu terbukti mampu menurunkan elektabilitas secara signifikan.

Ruang publik negeri ini sering kehilangan kejernihan nalar dan terbalut polusi kebohongan dalam setiap perhelatan akbar pemilu atau pilkada. Salah satu akarnya adalah digiringnya keyakinan keagamaan dan kepercayaan sebagai kuda tunggang menuju kekuasaan. Ruang publik pun diselimuti oleh virus hoaks yang telah memakan korban dan mengancam kohesivitas sosial.

Rakyat kecil sering diadu oleh petarung-petarung kekuasaan yang hadir bagaikan siluman berkendaraan sektarianisme. Dan kita tak pernah belajar dari pengalaman. Bagaimana kejamnya ketika sentimen primordialisme menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Tidak sulit rasanya untuk mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang tak mau belajar dari kesalahan-kesalahan masa lampau yang destruktif.

Lantas apa yang kita butuhkan saat ini? Ya, yang kita butuhkan saat ini adalah pemimpin pemersatu. Bukan pemimpin yang merusak sendi-sendi keragaman, yang sejak awal berdirinya, menjadi keunggulan komparatif bangsa kita.

Sayangnya, kita masih sering gagal mengelola perbedaan dan malah cenderung memainkan sentimen agama, suku, dan etnisitas untuk memenangkan pemilihan umum. Sebagai akibatnya, kita meletakkan bangsa Indonesia yang begitu bhineka ini dalam sebuah kotak bersekat. Kita mengotak-kotakkan suku, agama, budaya tertentu yang dianggap layak ataupun tidak layak untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa kita.

Soal agama dan etnis acapkali dijadikan sebuah senjata untuk menjatuhkan lawan-lawan politik ataupun mendulang simpati dari para calon pemilih karena isu tersebut rupanya masih sangat sensitif bagi bangsa Indonesia sendiri. Padahal, jika kembali pada orientasi kebangsaan, tentunya penggunaan agama dan suku sebagai latar belakang menolak seseorang bukanlah pertimbangan yang tepat.

Apalagi jika mengingat negara ini didirikan dari berbagai macam perbedaan, namun para pendiri bangsa (the founding fathers) amatlah yakin bahwa hanya semangat persatuan dan kesatuan yang dapat menjembatani berbagai macam perbedaan tersebut.

Kita perlu belajar dari bangsa lain yang berhasil merawat perbedaan menjadi aset. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy pernah berkata, “I believe in an America where the separation of church and state is absolute - where no Catholic prelate would tell the President (should he be Catholic) how to act, and no Protestant minister would tell his parishioners for whom to vote - where no church or church school is granted any public funds or political preference - and where no man is denied public office merely because his religion differs from the President who might appoint him or the people who might elect him.”

Semoga saja, sistem demokrasi yang kita pilih menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu menjadi pemersatu bangsa yang majemuk ini. Dan juga menghasilkan rakyat yang lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, rakyat yang cerdas dalam memilih kinerja, bukan malah mempermasalahkan soal suku dan agama.

Namun yang jelas, untuk itu semua, dibutuhkan anak-anak bangsa yang berjiwa Pancasila, yang mau merangkul semua dan mengingat bahwa yang berbeda dengannya pun adalah saudara sebangsa. Pertanyaannya sekarang, buat warga jakarta, masihkah anda memilih pemimpin yang sukanya memecah belah?