Makin banyak pembicaraan dan pembahasan mengenai sekolah online, terutama di media sosial, makin memperjelas bahwa ada banyak kesemrawutan dalam pelaksanaannya. Entah di level pemerintahan, atau di pihak penyelenggara pendidikan alias pihak sekolah.

Yang umum terjadi dan tampak dari banyaknya keluhan ibu-ibu di sosial media adalah kesemrawutan komunikasi antar pihak terkait. Komunikasi guru dan orang tua murid misalnya.

Lalu, apakah kita sadar bahwa [semrawutnya] pelaksanaan sekolah online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) menimbulkan kesemrawutan yang baru?

Selama masa PJJ, kebutuhan akan telepon pintar atau laptop beserta dukungan sinyal dan kuota yang memadai adalah hal yang nyaris tak bisa ditawar lagi. Bukan sekadar jawaban dan realita atas statement internet-cepat-buat-apa. Namun bagi keluarga, kebutuhan harian maupun bulanan otomatis bertambah dengan keharusan menyediakan prasarana PJJ.

Sayangnya, negara kita bukan warung kopi yang menyediakan layanan cuma-cuma untuk mengakses internet dari rumah-rumah kita.

Jika kita setajir Nia Ramadhani atau Raffi Ahmad, menyediakan sarana-prasarana belajar online, jelas bukan suatu masalah. Saham perusahaan provider yang menyediakan layanan komunikasi saja bisa dibeli, apalagi kalau cuma sekadar kuota internetan.

Tapi bagi rakyat kebanyakan, ini adalah pos pengeluaran baru. Mau tidak mau, sebagian orang akan berpikir untuk menyesuaikan dengan pendapatan. Akan lebih bagus lagi jika bisa menghemat. Apalagi jika anaknya yang sekolah tak hanya satu atau dua.

Sementara itu, paket data internet kartu dari provider seluler masih relatif mahal. Jika menggunakan menggunakan paket data tertentu seharga 70-an ribu per bulan, dengan kuota maksimal 1 GB per hari. Untuk keperluan akses Google Meet, Zoom, Google Class, WhatsApp, Google, email, dan lain-lain itu dalam sehari cukup menyedot kuota. Satu Giga Byte untuk dipakai satu smartphone dalam sehari ya jelas mepet. Kadang kurang.

Anggaran segitu jika dikalikan dua atau tiga anak jadinya lumayan. Biaya kuota internet untuk sekolah doang. Belum kuota buat hape emak bapaknya. Belum lagi kuota internet provider seluler yang lain sebagai cadangan jika sinyal tiba-tiba hilang. Sinyal internet di pelosok itu lebih terbatas dibandingkan di kota.

Sebagian orang pasti berpikir cara untuk berhemat uang. Bukan berhemat kuota, lho ya. Salah satu yang memungkinkan adalah beralih dari provider seluler ke layanan internet WiFi berlangganan. Demi slogan merdeka belajar yang ditunjang merdeka [pakai kuota] internetan.

Beberapa waktu lalu ibu saya bercerita, bahwa di kampung halaman saya sudah marak pemasangan kabel WiFi. Mungkin maksudnya kabel internet. Beberapa teman saya juga bercerita bahwa akhirnya mereka memutuskan untuk memasang layanan internet WiFi di rumahnya, semacam IndiHome atau penyedia jasa internet lainnya. Ya wajar sih. Lebih murah.

Dengan begitu masalah ketersediaan kuota dan akses internet untuk keperluan sekolah online terpecahkan. Orang tua bisa tersenyum senang, meski sekali-kali tetap ikut mengeluhkan sistem PJJ melalui status, cuitan, atau komentar di sosial media.

Dengan pertimbangan kemudahan dan biaya, internet kabel masih jadi pilihan dari pada internet satelit. Bayangkan jika makin banyak orang yang ramai-ramai memasang layanan WiFi. Bukan untuk menghitung penghematan sekian miliar dari sekian rumah tangga dalam satu tahun. Tapi untuk mengira-ngira seberapa tingkat kesemrawutan kabel-kabel internet yang melintang di atas jalanan dan dari rumah ke rumah sekitar kita. Jangan-jangan mirip pelaksanaan sekolah online. Semrawutnya.

Sudah bukan rahasia jika pemasangan kabel-kabel sering tak memedulikan estetika dan kerapian. Termasuk kabel internet.

Saat saya bertanya melalui status di fesbuk tentang hal ini, di kolom komentar beberapa teman mengeluhkan semrawutnya kabel-kabel di sekitar lingkungan mereka. Bahkan ada yang memberikan foto untuk memperjelasnya.

Memang sih, ini bukan murni efek sekolah di masa pandemi. Toh sebelum musim sekolah via online atau PJJ, kabel-kabel segala macam itu sudah malang melintang semrawut nggak karu-karuan. Mengganggu pemandangan. Mengurangi keindahan foto konten yang hendak dibagikan ke media sosial. Terlebih lagi di kota-kota.

Eh, tapi kan di desa sekarang musim pasang WiFi. Jadi bagaimana, tuh? Apakah maraknya pemasangan kabel internet tidak merusak keasrian pemandangan desa?

Coba kita bayangkan. Desa yang identik dengan alam dan ketenangan tiba-tiba terkontaminasi penampakan kabel-kabel internet yang semrawut. Belum lagi jika ada kabel yang terjuntai di mana-mana, atau yang ketinggiannya kurang memadai untuk dilewati kendaraan bermuatan barang. Dilihat dari kacamata safety, hal itu jelas membahayakan. Dan jika dilihat dari kacamata estetika, Anda pasti sudah tahu jawabannya.

Sayangnya, belum ada undang-undang yang khusus mengatur pemasangan kabel-kabel di jalanan. Jadi ketika kesemrawutan kabel-kabel termasuk kabel internet ini terindikasi sebagai gangguan, maka dikembalikan pada kebijakan penyelenggara jalan. Kesemrawutan kabel di jalan provinsi atau kabupaten berarti tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Di jalanan desa ya tanggung jawab aparat desa setempat. Begitu kira-kira.

Tetapi, apakah tanggung jawab dan kebijakan penyelenggara jalan sudah direalisasikan dengan baik dan benar dalam menangani semrawutnya kabel?

Entahlah. Padahal mayoritas kita pasti tidak suka dengan fenomena itu, namun ketidaksukaan kita tidak serta-merta membuat para teknisi pemasangan kabel itu menempatkan kabel-kabel dengan lebih mempertimbangkan nilai estetis. Apalagi jika tak ada peraturan yang jelas dan mengikat. Tidak ada ketegasan. Ya tak perlu kaget jika kabel-kabel akhirnya terpasang saling silang, saling tumpuk, dan terkesan semrawut. Merusak  pemandangan.

Mungkin solusinya bisa ditanam saja. Tapi jelas bukan perkara mudah. Pasti akan ada acara penggalian di mana-mana. Selain menimbulkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan, bekas galian jika tidak ditangani dengan baik akan membuat permukaan tanah tidak rata, dan ujung-ujungnya bisa terindikasi sebagai gangguan jalan.

Mengurus segala jenis kabel, termasuk kabel internet, di jalanan dan dari rumah ke rumah, dilematikanya mungkin sama dengan penyelenggaraan sekolah online. Dibegitukan salah, dibeginikan ribet. Menunggu pihak berwenang untuk segera turun tangan ibarat menunggu berlalunya pandemi tanpa kepastian.

Padahal jangan sampai kesemrawutan kabel internet di desa-desa baru kita sadari setelah pemandangan desa kehilangan keasriannya gara-gara terkontaminasi kabel.