Pada masa awal-awal kedatangan Pemerintah Kolonial Belanda dapat dikatakan sangat minim mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan Jawa. Hal ini bukan tanpa sebab, karena memang jumlah penduduk yang menempati kota pada masa itu katakanlah masih sangat sedikit.

Pemerintah Kolonial Belanda menyadari akan pentingnya mobilitas di lingkungan masyarakat perkotaan di Jawa. Alhasil, Pemerintah Kolonial Belanda dalam hal ini mengambil sikap yang dirancang untuk sebuah kepentingan (kolonial dan Barat) yakni kebijakan yang memperbolehkan para pendatang menempati wilayah perkotaan di Jawa. Menurut W.F Wertheim (1999), seorang sosiolog asal Belanda dalam Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial.

Dalam studinya tersebut, Wertheim mengungkapkan bahwa alasan kedatangan para pendatang tersebut, karena pada tahun 1870 telah terjadi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Liberalisasi ekonomi ini diimplementasikan pada sebuah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Kedua undang-undang tersebut rupanya mampu meningkatkan perkembangan perdagangan dan industri, memperluas administrasi sipil, dan meningkatkan jumlah penduduk perkotaan di Jawa.

Hal ini juga menyebabkan terjadinya berbagai persoalan, di mana terjadi perubahan yang mencolok di beberapa kota, meliputi; Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sebagaimana pendapat dari Purnawan Basundoro (2013), seorang pengajar sejarah di Universitas Airlangga, yang menaruh minat pada sejarah kota dalam studinya yang berjudul Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an. 

Dalam studinya, Purnawan berbicara mengenai kedatangan para pendatang ke kota-kota di Jawa pada saat itu. Lebih lanjut Purnawan mengungkapkan bahwa hal ini sejalan dengan dibebaskannya penanaman modal swasta di Indonesia pada waktu itu, sekaligus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pendatang bermukim di kota. 

Bagi orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di perkotaan melahirkan sebuah modernisasi pada masa kolonial. Modernisasi di wilayah perkotaan ini melahirkan kesempatan kerja yang akhirnya memancing terjadinya urbanisasi yang lebih besar dari sebelumnya. (hlm 8)

Purnawan Basundoro (2012) juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pemerintah Surabaya Sejak Masa Kolonial sampai Reformasi (1906-2012), bahwa pasca dicabutnya larangan membawa istri bagi kalangan orang-orang Eropa yang menetap di Indonesia pada abad ke-18 menyebabkan gelombang kedatangan orang Eropa ke Indonesia lebih tinggi. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Susan Blackbrun dalam bukunya yang berjudul Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Menurutnya, kedatangan orang-orang Eropa bersama istrinya mengakibatkan jumlah penduduk Eropa di Indonesia melonjak tajam, karena kemudian mereka bernak-pinak di Indonesia.

Pada 1903, mulai muncul apa yang dinamakan Undang-Undang Desentralisasi. Artinya mulai adanya pembentukan pemerintahan kota otonom atau (gemeente)

Menurut Ade Suerani dalam Sejarah Desentralisasi di Indonesia, Ade Suerani berpendapat bahwa perkembangan desentralisasi pada saat itu di dorong oleh kebutuhan sebagai akibat dari masuknya modal swasta bersamaan dengan paham liberalism ke Hindia-Belanda sejak tahun 1870.

Kota sebagai sebuah pelarian bagi masyarakat miskin di desa. Menurut pendapat Egbert de Vries (1985) dalam Pertanian dan Kemiskinan di Jawa, mengatakan bahwa masyarakat pedesaan mempunyai pandangan baru terhadap kota, di mana kota dianggap sebagai upaya mencari penghidupan baru bagi para pendatang akibat kemiskinan yang melanda di pedesaan.

Para pendatang yang memilih bertahan di kota, sudah barang tentu hal itu terjadi karena beberapa alasan. Purnawan Basundoro menyatakan bahwa ada 2 (dua) alasan, mengapa para pendatang memilih untuk menetap di perkotaan. 

Pertama, kota telah menjadi tempat yang nyaman untuk hidup dan bertempat tinggal dibandingkan di desa. Kedua, tidak ada pilihan lain selain bertahan di kota dengan resiko yang harus mereka hadapi secara terus-menerus, yakni bertahan atau melawan demi kelangsungan hidup (struggle for survival) di kota. (hlm 5)

Eksistensi rakyat miskin di kota merupakan paradoks bagi kota itu sendiri. Wacana industrialisasi yang diproyeksikan demi kesejahteraan rakyat, sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan, yang jelas hanya melanggengkan kemiskinan dan melahirkan kelas buruh. (hlm 6)

Menurut Hernando de Seto dalam Masih Ada Jalan Lain: Revormasi Tersembunyi di Negara Ketiga. Dalam tulisannya tersebut, Hernando berpendapat bahwa Perlawanan rakyat miskin dalam perebutan ruang kota, serta mengelola rakyat miskin di perkotaan juga terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara dunia ketiga di Amerika Latin, Asia Selatan dan Tenggara, serta Afrika.

Oleh karena itu, tidak mengeherankan rakyat miskin berupaya bertahan dan melawan dalam rangka memperoleh ruang di perkotaan. Belum lagi adanya eksploitasi dari Pemerintah Kolonial Belanda, yang menjadikan kota-kota sebagai alat untuk merauk keuntungan.

Daftra Pustaka

  • Basundoro, Purnawan. 2012. Sejarah Pemerintah Surabaya Sejak Masa Kolonial sampai Revormasi (1906-2012).Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatera Publishing.
  • Basundoro, Purnawan. 2013. Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an.Tanggerang Selatan: Marjin kiri.
  • Blackbrun, Susan. 2011. Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Jakarta: Masup Jakarta
  • De Seto, Hernando. 1991. Masih Ada Jalan Lain: Revormasi Tersembunyi di Negara Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  • De Vries, Egbert. 1985. Pertanian dan Kemiskinan di Jawa. Jakarta: Gramedia.
  • Suerani, Ade. 2010. Sejarah Desentralisasi di Indonesia. dalam Kompasiana: https://www.kompasiana.com/adesuerani/54fffd99a33311a96f50f83c/sejarah-desentralisasi-di-indonesia.
  • Wertheim, W.F. 1993. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.