Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hampir seluruh lembaga negara melakukan upaya penghentian sementara layanan tatap muka, tidak terkecuali dalam sektor yang paling penting bagi negara, yaitu perpajakan.

Di dunia ini, terdapat dua hal yang tidak bisa dihindari. Pertama pajak dan kedua kematian.

Istilah tersebut mirip dengan "Tis impossible to be sure of any thing but Death and Taxes" dari Christopher Bullock dalam sajaknya The Cobler of Preston (1716) yang kemudian baru populer oleh Benjamin Franklin dalam suratnya kepada Jean-Baptiste Le Roy yang bertuliskan: “but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

Landasan yuridis mengenai pajak di Indonesia tertera dalam Pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan apabila terdapat pungutan yang tidak diatur dalam undang-undang, maka pungutan tersebut dapat dikatakan sebagai perampokan (Taxation without representation is robbery).

Pajak memiliki peranan penting dalam negara, karena pajak memberikan kontribusi bagi pemasukan negara. Selain pajak itu sendiri, terdapat hal penting lainnya, yaitu keberadaan Pengadilan Pajak untuk para wajib pajak yang mencari keadilan serta menjaga agar pungutan pajak tersebut berjalan sesuai Undang-Undang.

Meskipun tata cara pemungutan pajak ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Pejabat yang berwenang seperti tidak sesuainya prosedur (cacat formil) ataupun perbedaan nilai (cacat materiil). 

Berdasarkan data dari Sekertariat Pengadilan Pajak, terdapat 781114 (tujuh ratus delapan pulih satu ribu seratus empat belas) berkas sengketa yang diterima, baik oleh Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun Pemerintah Daerah selama periode 2013 hingga 2019.

Pengadilan Pajak adalah suatu pengadilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar Hukum Pengadilan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Sebelum adanya Pengadilan Pajak, penyelesaian sengketa pajak telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia, tepatnya pada 1915 dengan adanya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) di bawah Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia dan tertuang dalam Staatsblad No. 707/1915 tanggal 11 Desember 1915, yaitu Ordonantie Tot Regeling Van Het Beroep in Belaztingzaken.

Pada 1927, dengan diundangkannya Staatsblad No .29/1927 atau Majelis Banding Urusan Pajak yang menggantikan Staatsblad No. 707/1915 atau Institusi Pertimbangan Pajak. Dengan perubahan mengenai jabatan Ketua Majelis Banding Urusan Pajak yang pada awalnya adalah Menteri Keuangan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda.

Pada masa itu, ketentuan yang mengatur tentang pajak adalah Ordonansi dan UU terkait lainnya seperti keberatan Pajak Pendapatan (inkomsten Belasting) yang diatur dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Peradilan tersebut masih dipertahankan hingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui asas konkordansi yang terdapat dalam Pasal I aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada 1959 dibentuklah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dengan dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan ‘Regeling Van Het Beroep In Belastingkazen’. Sebenarnya tidak banyak subtansi yang berubah selain penggantian sebutan IPP menjadi MPP dan penegasan bahwa MPP memiliki kedudukan sebagai pengadilan administratif.

MPP diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk juga Pajak daerah. Karena tugas MPP hanya memberikan pertimbangan tanpa memutuskan perkara sehingga sebutan nama MPP masih dianggap kurang sesuai.

Pada tahun 1997 Majelis Pertimbangan Pajak digantikan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) melalui UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 

BPSP ini memiliki perluasan kewenangan dimana selain permasalahan sengketa pajak, juga memutus dan memeriksa sengketa kepabeanan dan cukai karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai telah diundangkan.

Kedudukan BPSP pada masa itu ditegaskan sebagai Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). BPSP mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak namun masih berada diluar wewenang peradilan umum dan tata usaha negara dengan berbentuk Putusan Ketua BPSP.

Dengan diundangkannya UU No 14 Tahun 2002 pemerintah mencabut UU No 17 Tahun 1997 tentang BPSP dan menjadikan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana Pasal 27 UU KUP. Pengadilan Pajak dikatakan sebagai peradilan administrasi karena salah satu pihak yang berselisih adalah pemerintah (bestuur) yang atas perbuatan pejabat yang dalam batas wewenangnya.

Peradilan administrasi terbagi menjadi dua yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Peradilan administrasi murni adalah peradilan administrasi yang didalamnya melibatkan pihak ketiga diluar kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Banding urusan Pajak yang ketuanya adalah wakil mahkamah agung, BPSP dan Pengadilan Pajak.

Sedangkan Peradilan administrasi tidak murni adalah peradilan yang hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa seperti yang dilakukan IPP. Di mana kondisi tersebut, yang menjalankan fungsi peradilan adalah sama dengan yang melakukan penetapan pajak.