Mochtar Kusumaatmadja bependapat, hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa. Bisa diartikan juga sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara. 

Hukum ini sudah berumur lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Maka hukum internasional tidak lepas dari hubungan antarnegara, dalam bentuk nasionalitas. 

Jika menilik pada sejarah dunia, kemunculan negara-negara nasional berawal dari perjanjian Wesphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini sekaligus mengakhiri perang 30 tahun (Thirty Years War) di Eropa.

Sebelumnya, negara-negara di Eropa terpusat pada kekuasaan tahkta suci Roma, Italia. Semua daerah di Eropa tunduk pada kekuasaan Paus di Vatikan di bawah sistem kegerejaan. 

Masa itu disebut juga The Dark Age karena sistem gereja yang repsresif dan otoriter dianggap sebagai sebab utama Eropa berada dalam kebodohan. Bisa dikatakan juga, sistem ketatanegaraan dunia kala itu memang cenderung bersifat imperium.

Namun semua berubah setelah perjanjian Westphalia. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan takhta suci Roma menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara yang berdaulat. Imperium Roma kala itu terpecah menjadi negara kerajaan-kerajaan kecil, seperti Belanda, Swiss, dan Austria.

Perjanjian Westphalia dianggap sebagai titik awal lahirnya hukum internasional. Setelah lahirnya perjanjian tersebut, negara-negara Eropa mulai menetapkan aturan guna mengatur hubungan mereka. 

Namun demikian, apakah benar jika perjanjian Westphalia dianggap sebagai momen lahirnya hukum internasional?

Sejarah adanya hukum internasional ternyata sudah sejak lama. Jika kita mendalami sejarah India kuno dan Yunani kuno, maka akan ditemukan hukum internasional di dalamnya.

Dalam lingkungan kebudayaan India kuno, telah terdapat aturan aturan mengenai kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Dasa Dharma merupakan istilah untuk adat istiadat yang mengatur hubungan antar-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno juga telah mengatur kedudukan dan hak diplomat antar-kerajaan

Tanah India di masa kuno terdiri dari banyak kerajaan. Banyaknya kerajaan tersebut melahirkan hubungan dan selanjutnya ditetapkanlah hukum-hukum yang dapat mengatur hubungan mereka.

Dalam sejarah Yunani kuno, negara-negara kala itu berbentuk polis. Polis adalah negara kota, atau kota yang memiliki wewenang layaknya negara. Karena memang umat manusia ketika itu belum sebanyak sekarang, sehingga dimungkinkannya muncul negara dengan jumlah populasi yang kecil.

Setiap polis di Yunani memiliki duta dan diplomat di polis lain. Jika pembaca pernah menonton film 300 Rise of Sparta, terlihat bagaimana setiap polis bekerja sama melawan invasi kekaisaran Persia di bawah komando kaisar Xerxes. Kerja sama antarpolis ini melihatkan bahwa ketika itu sudah ada aturan antar negara yang berlaku di tanah Yunani.

Masih banyak contoh lain dalam sejarah yang dapat memperlihatkan pada kita, bahwa sesungguhnya hukum internasional telah lama ada, bahkan sebelum perjanjian Westphalia diadakan.

Pendapat tentang perjanjian Westphalia dianggap sebagai akar lahirnya hukum internasional adalah keadaan politik dunia pada abad 18 hingga sekarang dikuasai negara-negara Eropa. Maka, secara modern, hukum ini ternasional yang berlaku saat ini tidak lepas dari sejarah perkembangan hukum di Eropa.

Ilmu hukum dunia pun saat ini condong kepada barat. Maka tidak dapat dimungkiri, hukum internasional di masa sekarang berakar langsung pada kejadian Perjanjian Westphalia 1648.

Tahun 1789 merupakan titik penting dalam sejarah hukum internasional. Munculnya perubahan sistem negara-negara dari kerajaan absolut menuju republik demokrasi, dimulai dengan Revolusi Prancis yang berhasil menjatuhkan kaisar Louis XVI. Inilah titik kelahiran kembali negara berbentuk republik setelah masa Yunani kuno.

Titik penting perkembangan hukum internasional modern juga terjadi pada konferensi perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864. Untuk pertama kalinya diadakan suatu International Agreement yang diterima secara sadar dan berlaku secara umum antarnegara.

Tak lama setelah itu, diadakan Konferensi Perdamaian Den Hag tahun 1899 yang sangat penting artinya dalam hukum internasional. Diikuti dengan Konferensi Perdamaian Den Hag II tahun 1907 yang menghasilkan banyak konvensi internasional yang sangat penting artinya bagi perkembangan hukum internasional.

Peter Malanzcuk berpendapat, permulaan abad 19 merupakan pertama kalinya organisasi internasional lahir. Organisasi yang pertama kali berdiri adalah berupa komisi sungai internasional tahun 1831, untuk mengurus hubungan dagang internasional. 

Perkembangan teknologi informasi juga turut serta dalam mendorong lahirnya organisasi internasional seperti Geodetic Union tahun 1864 dan The International telegraph Union tahun 1865.

Abad 20, perkembangan hukum international mengalami pasang surut yang tajam. Pasca perang dunia I, didirikan Liga Bangsa-Bangsa. Namun tak berlangsung lama, terjadi perang dunia II ditandai dengan invasi Jeman atas Polandia tahun 1939. Maka fungsi LBB pun dinilai gagal.

Sehabis perang dunia II, dalam konferensi San Fransisco 1945, negara pemenang perang sepakat mendirikan organisasi internasional yang bernama United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa, diprakasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Cina, dan ditandatangani oleh 51 negara.

Maka, jika kita berbicara mengenai sejarah hukum internasional, maka umurnya sudah sangat lama, bahkan sejak masa India dan Yunani kuno. Namun dalam konteks hukum internasional modern dapat diambil kesimpulan perjanjian Westphalialah yang menjadi kelahiran bagi hukum internasional modern.