Pelaksanaan pengintegrasian politik yang diberlakukan pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, keberadaan segmentasi sosio-kultural ini dituding sebagai batu sandungan dalam pelaksanaan pengintegrasian politik tersebut.

Adapun hambatan dari segmentasi sosio-kultural yang terjadi saat itu meliputi; loyalitas primordial, pola subkultur tertutup, struktur sosial feodal yang masih melekat, sistem kolonial yang pluralistik, dan sebagainya.

Menurut Sartono Kartodirdjo, yang merupakan seorang sejarawan ternama asal Indonesia, dan mempunyai peranan penting dalam mempelopori penulisan sejarah dengan menggunakan sudut pandang orang Indonesia, mengatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. 

Dalam tulisannya tersebut, Sartono membedakan segmentasi sosio-kultural menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu elite agama, orang kecil, dan golongan Belanda

Elite Agama

Pada abad-19, revivalisme islam mulai berkembang yang terimplementasikan pada pertumbuhan pesantren di pedesaan, pendirian tarekat-tarekat, meningkatnya orang yang berangkat ke tanah suci atau berangkat haji, (hlm, 93).

Hal ini yang kemudian mampu memberikan pengaruh terhadap kelangsungan masyarakat sekitarnya. Sebagai contoh, peranan elite religius (ulama, kyai, dsb) mengambil alih pimpinan, melakukan pemberontakan (upaya menggerakan) petani dalam jumlahnya besar di Banten.

Menurut Sartono Kartodirdjo, dalam bukunya studinya yang berjudul Pemberontokan Petani Banten 1888. Dalam studinya tersebut, Sartono menjelaskan bahwa pada abad ke-19 diartikan sebagai periode pergolakan sosial karena memang pelbagai daerah di Jawa mengalami situasi tersebut.

Terdapat orientasi berbeda antara ulama kota dan ulama pedesaan. Pertama, khusus orientasi pada ulama yang ada di pedesaan. Di mana banyak di antara mereka beradaptasi terhadap lingkungan  sosio-kultural pedesaan, alhasil sinkretisme peresapan dalam ajaran elite religius pedesaan. Kedua, para ulama di kota justru lebih banyak dihadapkan dengan persoalan yang berbau modernisasi. (hlm, 94)

Rupanya gerakan sosial yang disertai perubahan sosial akibat dari pengaruh Barat (Belanda) yang semakin kuat. Di mana terjadi suatu proses peralihan dari tradisional ke modernisasi yang ditandai dengan pemberontakan-pemberontakan, seperti halnya pemberontakan petani yang terjadi di Banten pada 1888.

Kehadiran Pemerintah Kolonial Belanda diikuti dengan pengaruh modernisasi menciptakan sebuah jurang pemisah yang semakin lebar antara sosio-kultural di dalam masyarakat pribumi. Belum lagi adanya kedekatan antara Pemerintah Kolonial Belanda dan para priyayi. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat para priyayi menerima pendidikan di pusat-pusat pendidikan regional, seperti sekolah guru, pangreh praja, dan keahlian yang diperlukan di daerahnya.

Oleh karena itu, dalam menghadapi modernisasi dan ekspansi dari Pemerintah Kolonial Belanda, rakyat mencari perlindungan di bawah para elite agama yang dinilai kharismatis.

Menurut Wasino dalam studinya yang berjudul Modernisasi di Jantung Budaya Jawa; Mangkunegaran 1896-1944. Dalam studinya tersebut, Wasino menyatakan bahwa sistem sosial dan sistem budaya penduduk Jawa mengalami perubahan drastis akibat pengaruh Barat, di mana  pada akhir dekade abad ke-19 dan  awal abad ke-20, yakni sesudah kebijakan tanam paksa hingga politik etis.

Lebih lanjut, Wasino mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan-kebijakan kolonial Belanda, secara tidak langsung menjadikan penduduk bumiputra (mereka mempunyai kedudukan) semakin berakulturasi dengan kebudayaaan Barat.

Orang Kecil

Perhatian Sartono selanjutnya adalah Orang kecil (wong cilik), yang kebanyakan dari mereka bermukim di perkampungan. Perkampungan sendiri sebagian besar dihuni oleh orang-orang lama (penduduk asli), bersamaan dengan para pendatang yang juga non-elite.  Lebih lanjut, Sartono mengatakan bahwa para pendatang tersebut, meliputi: tenaga buruh, pedagang kecil, pembantu rumah tangga dan sebagainya.

Bupati mempunyai peranan dan kedudukan yang begitu dominan bersamaan dengan hirarki birokrasi yang ketat melahirkan pola hidup bernuansa feodal, sehingga tidak ada ruang sosial bagi golongan yang ingin keluar dari struktur feodalistik tersebut. Hal ini menyebabkan sikap keterbukaan dan kebebasan sangat terbatas, hanya toleransi sebagai nilai kultural yang melekat pada orang kecil (wong cilik).

Golongan Belanda

Sebuah komunitas Belanda yang tersebar di berbagai kota/kabupaten yang mempunyai pekerjaan di perkebunan atau perusahaan di daerah samping kota. Pada umumnya mereka mengisolasi dirinya tanpa kontak dengan masyarakat sekitar. Dunia pribumi yang dikenalnya hanya sebatas seorang pembantu, koki, babu atau jongosnya dan mereka yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

Pada abad ke-20 telah lahir di antara kelompok Belanda yang dikenal dengan istilah Indo-Eropa. Indo Eropa merupakan keturunan hasil perkawinan campuran antara orang Belanda asli dengan wanita pribumi. Wanita pribumi yang dinikahi tidaklah menjadi istri resmi, mereka hanya berstatus sebagai nyai atau gundhik. Perkawinan itu terjadi karena jumlah wanita belanda totok (asli) di Indonesia tidak mencukupi.

Daftar Putaka

  • Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pengantar Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  • Kartodirdjo, Sartono. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
  • Wasino. 2014. Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.