Kita sebagai warga negara Indonesia meyakini Pancasila sebagai landasan negara kita. Dalam penanaman cinta Pancasila, kita sudah pernah merasakannya semenjak duduk di bangku sekolah dasar.

Pancasila pertama kali dirumuskan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh tiga tokoh nasional; Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Mengapa Pancasila menjadi penting, adalah karena Pancasila sebagai dasar negara menentukan pandangan hidup sekaligus ideologi nasional dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. 

Tidak hanya bagi negara secara umum, tapi bagi rakyatnya secara individual juga akan membentuk arah pola pikir sehingga tertanam cita-cita bersama dalam hidup bernegara.

Pancasila sebagai pendasaran dari moralitas hidup berbangsa dan bernegara, ia memiliki landasan yang kuat jika setiap bagiannya dihayati dan dihidupi secara konsisten.

Masing-masing sila dalam Pancasila memiliki inti pokok moralitas yang harus dipahami sebagai warga negara Indonesia setidaknya untuk menumbuhkan semangat hidup bernegara.

Sila pertama, Ketuhanan yang maha esa, memandang ketuhanan sebagai dasar etika hidup bernegara. Mengapa demikian? Karena Indonesia tidak serta merta memisahkan antara negara dan agama. 

Negara harus bisa melindungi urusan hidup beragama sehingga agama sebagai landasan hidup etis tadi dapat berperan dalam mengatur dasar kehidupan publik.

Tapi perlu diingat bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Pluralitas keagamaan dalam negara Indonesia tidak memungkinkan untuk bisa mendikte negara dalam satu ajaran yang sama. Jadi antara agama dan negara harus ada jarak sehingga urusan negara secara independen berkembang tanpa tercampur aduk dengan dikte agama.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, melihat kemanusiaan secara universal sebagai hal penting dalam kehidupan etika-politik negara. Negara menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam landasan etika negara sebagai bentuk keadilan dan keberadaban.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, setelah nilai kemanusiaan tadi tertanam dalam diri setiap warga negara maka negara kemudian harus bisa mengatasi keragaman dengan persatuan. 

Maksudnya adalah pluralisme dalam masyarakat Indonesia harus ditengahi dengan suatu nilai persatuan sehingga keragaman itu sendiri tidak menjadi batu sandungan dalam hidup bernegara.

Slogan Bhineka Tunggal Ika mengisyaratkan keragaman yang ada akan selalu memberi ruang untuk perbedaan sekaligus memberikan warna sebagai ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sila keempat, nilai dari sila-sila sebelumnya diaktualisasikan dengan semangat permusyawaratan serta hukmat kebijaksanaan. Prinsip demokrasi mengandaikan adanya suatu kedaulatan rakyat di mana msuyawarah-mufakat menjadi kekuatan atas pengambilan keputusan.

Dengan musyawarah-mufakat maka kepemimpinan negara tidak akan didikte oleh pihak manapun melainkan oleh hikmat kebijaksanaan dari setiap warga negara.

Dari sila kelima, nilai dari sila-sila sebelumnya mendapat kepenuhan arti sejauh dapat terwujudnya nilai keadilan sosial. Akan tetapi keadilan sosial berperan sebagai cerminan imperatif etis dari sila-sila sebelumnya.

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengharapkan terwujudnya keseimbangan antar manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai individu yang bebas yang terikat dalam hukum yang berlaku.

Namun sepertinya dalam kehidupan berbangsa tidak selalu berjalan mulus, muncul tantangan yang menjadi halangan untuk bisa tercapainya cita-cita negara yakni masalah radikalisme. 

Persoalan radikalisme menunjukkan kurangnya pemahaman akan keragaman dan kemanusiaan sebagai ciri khas negara Indonesia.

Radikalisme biasanya tampak dari tindakan anti keberagaman, atau menjauhi segala bentuk pemahaman yang berbeda dari yang dianutnya sehingga persatuan akan menjadi jauh lebih sulit untuk bisa dilaksanakan.

Lebih dari itu, radikalisme seolah merendahkan kesetaraan sebagai sesama warga negara atas dasar kepentingan pribadi. 

Dalam Pancasila disebutkan mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini sudah dengan jelas dimaksudkan bahwa kemanusiaan harus selalu datang pertama ketika mengambil suatu keputusan.

Permasalahan mendasar dari munculnya radikalisme adalah kurangnya penguatan dan penanaman nilai-nilai dari Pancasila yang dengannya akan menumbuhkan rasa kemanusiaan sebagai sesama manusia.

Nilai-nilai dari Pancasila tidak hanya untuk dipahami tetapi juga direalisasikan. Contohnya adalah seperti pada penanaman sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha esa, dengan kita rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan maka akan tertanam dalam diri kita suatu kebiasaan baik yang membantu kita melihat kemanusiaan sebagai sesuatu yang baik.

Sila pertama juga menekankan prinsip moralitas dan spiritualitas yang menuntut setiap warga negara untuk menjadi subjek etis dalam kehidupan publik-politik dalam berhubungan dengan manusia lain.

Selain itu juga pada sila ketiga, ditekankan semangat persatuan serta gotong royong yang mengharuskan setiap individu untuk mau bekerja bersama yang lain dan melihat Indonesia sebagai milik bersama yang harus selalu diperjuangkan.

Peran sila keempat di sini menjadi suatu nilai demokrasi yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan publik. Hal ini membuahkan suatu rasa kebersamaan yang menjadi dasar dari kesetaraan yang dirasakan oleh setiap warga negara.

Maka keadilan sosial akan tercapai apabila nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta kedaulatan rakyat dapat diterapkan serta menjadi pedoman dalam hidup bernegara. 

Jika nilai-nilai tersebut bisa dihayati secara penuh, persoalan seperti radikalisme tidak akan bisa menghalangi proses kehidupan dalam negara Indonesia.


Daftar Pustaka

Latif, Yudi. (2011). Negara Paripurna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.