Buku ini dibuka dengan lampiran data sejarah demokrasi di Indonesia, dalam hal ini demokrasi politik. Dimulai dengan pemilihan umum pertama 1955, demokrasi terpimpin, hingga klaim bahwa pemilu yang diselenggarakan oleh rezim Orde Baru syarat dengan tipuan, oleh karena itu tak layak disebut demokratis.

Menurut penulis buku ini, pemilu saat itu menjadi mekanisme mobilisasi dan memberi legitimasi politik kepada orde baru, sebagai upaya menjustifikasi keberlanjutan pemerintahannya. Dengan demikian, pemilu parlemen 1955, pemilu legislatif 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, serta pemilu presiden 2004, 2009, 2014 dan 2019 dapat digunakan sebagai ukuran demokratisasi dan legitimasi pemerintahan yang demokratis.

Demokratis atau tidaknya suatu negara sangat bergantung pada rakyatnya sebagai pemilih pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, legitimasi sesungguhnya ada di tangan rakyat. Hal ini yang hendak digambarkan penulis buku, bahwa rakyat memegang peranan strategis.

Kaum Demokrat Kritis dan Defisit Demokrasi

Kemunculan kaum demokrat kritis bersamaan dengan fenomena defisit demokrasi.

Menurut P. Norris, sederhananya, defisit demokratis adalah fenomena di mana negara kehilangan legitimasi yang mendasar. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah pemilih dan merosotnya loyalitas kepartaian, dan Indonesia mengalami kedua hal itu.

Sementara, kaum demokrat kritis adalah rakyat yang memberikan penilaian kritis terhadap kinerja demokrasi. Hal tersebut dapat kita lihat dengan tumbuhnya harapan publik, namun pada saat yang sama juga memunculkan kritik negatif yang menunjukkan kinerja pemerintah yang merosot. Misalnya, perhatian pemerintah terhadap isu kebebasan beragama.

Kaum demokrat kritis merespons dengan bebas fenomena defisit demokrasi. Setidak-tidaknya, jika melihat data yang dilampirkan buku ini, akan melahirkan hipotesis.

Pertama, dalam perspektif sosiologis akan mengalami perubahan sikap partisan terlebih jika perubahan tersebut didukung dengan faktor agama, kelas sosial dan etnis.

Kedua, dalam perspektif psikologis. Pendekatan ini menjelaskan pentingnya identitas kepartaian. Namun begitu, perspektif ini tidak dapat menjelaskan perubahan dalam penentuan sikap kaum demokrat kritis. 

Ketiga, dalam perspektif ekonomi politik. Pendekatan ini menjadi sangat utama. Sebab menurut penulisnya, hal ini mampu menentukan sikap perilaku politik pemilih.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa, sikap kaum demokrat kritis sangat menopang keberlanjutan demokratisasi. Pasalnya, mereka menilik setiap kebijakan pemeritah sebagai perwujudan kinerja demokrasi, kemudian memberi dampak terhadap hasil pemilihan elektoral di setiap momentumnya.

Dukungan terhadap Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia, dukungan terhadap demokrasi relatif stabil. Ia mendapatkan mayoritas dukungan warga negara, sekalipun saat yang sama juga kritik terus dilangsungkan terhadap kinerja demokrasi. 

Menurut survei pertama SMRC pada 1999 tentang indikator demokrasi, nilainya melebihi angka 70%. Misalnya, kebebasan berbicara 75%, kebebasan membentuk dan bergabung dengan partai politik 79,9%, dan kebebasan politik secara umum 87,1%.

Tak hanya itu, setelah pemilu 1999, survei SMRC menyoal kejujuran dan keadilan pemilu di angka 86,4%. Oleh karena itulah, pascareformasi, Indonesia disebut sebagai negara demokratis. 

Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, Indonesia kini justru lebih demokratis daripada Malaysia dan Thailand. Khususnya pada 2015, hanya Filipina yang melampaui demokratisasi di Indonesia.

Namun begitu, terdapat kekecewaan sebagai fakta di lapangan. Hal tersebut disebabkan oleh kekalahan parpol, caleg, capres, cagub, cabup, dan cawalkot yang mereka usung dan dukung. 

Kekecawaan itu, hari ini, tampaknya makin parah dengan adanya Parliamentary Threshold. Sebab dengan mekanisme itu, suara rakyat dibuang begitu saja. Hal ini sangat potensial menjadi objek kritik kaum demokrat kritis.

Di tengah dinamika tersebut, setidaknya Mahkamah Konstitusi memberi kita harapan untuk tetap mempraktikkan demokrasi yang sehat. Seperti kata Bung Karno, demokrasi kita bukan demokrasi Mayorokrasi sebagai pemenang dan Minorokrasi sebagai yang kalah. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, logika mayor dan minor tersebut dapat dikondisikan.

Partisipasi Tak Bertuan

Dalam buku ini, partisipasi politik dibatasi dalam dua hal; pemberian suara dan aktivitas yang berhubungan dengan kampanye pemilu. 

Berhubung demokrasi di Indonesia masih sangat berusia singkat, maka tak mengherankan jika data partisipasi yang ditemui mengalami pasang-surut. Hal tersebut tak hanya disebabkan oleh perilaku pemilih, bisa jadi juga disebabkan oleh perilaku politisi.

Trend partisipasi dari pemilu ke pemilu menunjukkan pasang-surut partisipasi, yakni pada 1955 mencapai angka 87% dan pada pemilu 1999 sebesar 93%. 

Dalam dua pemilu legislatif berikutnya, 2004 dan 2009, menunjukkan trend penurunan di angka 84%. Saat pileg 2014 juga mengalami hal yang sama di angka 71% dan terakhir di pileg 2019 naik di angka 81%.

Bagi negara yang baru memulai demokratisasi tidaklah membingungkan jika trend partisipasi politiknya melambung tinggi, bahkan menyamai dan nyaris mengalahkan negara demokrasi terdahulu. 

Pascareformasi 1998, Indonesia mengalami partisipasi politik yang besar, begitu juga pada pemilu legistatif pertama pada 1955. Dapat diduga, bahwa partisipasi yang besar saat awal diselenggarakan demokratisasi adalah wujud harapan masyarakat setelah lama dalam kungkungan iklim otoritarianisme. 

Hal tersebut dapat kita lihat saat pemilu pertama 1955 yang notabenenya Indonesia baru berusia 15 tahun merdeka dari penjajahan, serta pemilu 1999 yang baru selesai menumbangkan tampu kekuasan Orde Baru yang otoriter dan bertangan besi.

Namun dalam perjalanannya, khususnya pascareformasi 1999, hal tersebut menunjukkan paradoks. 

Jika kita membuka data prolegnas, di penghujung 2005, hanya 14 RUU yang berhasil disahkan dari 55 RUU yang ditargetkan. Begitu juga di penghujung 2006, dari target 36 RUU yang dicanangkan, hanya 4 berhasil disahkan. Lantas bagaimana DPR dalam periode 2019-2024?

Tak sampai di situ, keberpihakan legislatif terhadap bidang kesejahteraan rakyat sangatlah minim. Itu terlihat dari data yang dilansir oleh studi kinerja DPR yang hanya berada di angka 14,78%. Sangat jauh berbeda di bidang politik yang menyentuh angka 55,98 %. (Baca; DPR Uncensored)

Di tengah meningkatnya partisipasi, seharusnya hal di atas tak terjadi. Inilah yang menunjukkan paradoks. Pasalnya, dalam praktiknya, hal tersebut tidak beriringan.

Hal ini membuat kita bertanya, jangan-jangan ada yang salah dalam implementasi demokrasi kita? Atau bisa jadi, hal tersebut disebabkan politik transaksional.

Akibatnya, beberapa produk legislasi dari DPR khususnya dalam periode 2019-2024 tak aspiratif. Sebut saja UU KPK terbaru, RUU Omnibus Law, UU Minerba, RUU HIP, dan masih banyak lagi bukti bahwa partisipasi politik rakyat memang benar-benar tak bertuan.

Lantas apakah cukup menjatuhkan klaim rakyat Indonesia "kaum demokrat kritis" hanya karena angka partisipasi politik mayoritas?

Pertanyaan di atas membuktikan bahwa demokratisasi dan inklusivitas dari satu negara mesti ditopang oleh sistem yang ketat. 

Dalam studi literatur yang saya lakukan, masalah transaksional dalam pemilu bukanlah hal yang baru, terlebih sistem yang diterapkan memiliki kelemahan pada sisi yang sangat strategis. (Baca; Democracy For Sale)

Riwayat Buku:

  • Judul Buku: Kaum Demokrat Kritis Analisis Perilaku Pemilih di Indonesia
  • Penulis: Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi
  • Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta
  • Tahun Terbit: 2019
  • Tebal: 326 halaman