Saya tergelitik ketika membaca judul berita salah satu media swasta yang berseliweran di lini massa saya: "Video Perilaku tidak Senonoh Adhisty Zara". Dari situ saja kita bisa melihat bagaimana cengkeraman patriarki mendarah daging bahkan dalam standar moralitas publik kita hari-hari ini. 

Mengapa tubuh perempuan selalu menjadi isu utama dalam perbincangan publik kita? Jawaban paling sederhananya tentu karena: masyarakat kita masih sangat patriarkal, fenomena objektifikasi tubuh perempuan semakin ke sini semakin menjadi-jadi. Viralnya kasus Adhisty Zara menampilkan itu.

Dalam komunitas masyarakat mana pun, tubuh perempuan hanya dipandang sebagai satu kemolekan, kenikmatan, hingga tindakannya yang selalu dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap moralitas yang telah berlaku dalam masyarakat tersebut. Sialnya, moralitas  itu sering dilegitimasi oleh negara hingga norma agama. Begitulah, konstruksi sosial yang patriarkal bentukan feodalisme.

Konstruksi sosial semacam itu tentu sangatlah bias gender, akibatnya tubuh perempuan akan kehilangan otoritasnya yang paling mendasar: kuasa atas tubuhnya. Padahal jika saja kita mau konsisten terhadap konsep-konsep hak asasi, bukankah setiap manusia berhak dalam memilih dan menentukan segala tindakannya? Termasuk tindakan atas tubuhnya sendiri?

Dalam konsep filsafat libertarian, hal itu disebut dengan istilah “Self Ownership”, satu konsep hak kepemilikan diri. Hak atas kepemilikan diri berarti hak kepemilikan atas segala hal yang melekat pada diri, meliputi pikiran, tindakan, kehendak, nyawa, dll. Hak atas tubuh termasuk di dalamnya.

Lebih lanjut David Boaz dalam “Alam Pikiran Libertarian” (2018) memberikan pandangan bahwa konsep kepemilikan individu tersebut akan mengarah pada “kebebasan individu”, oleh sebabnya mereka (individu-individu) berhak untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi keberlangsungan hidupnya. (lebih lanjut baca ulasan Maman Suratman dalam Artikel: Vanesaa Anggel Berhak Jual Diri).

Begitu juga pandangan saya terhadap peristiwa Adhisty Zara dan kekasihnya Zaki Pohan yang belakangan trending di jagad media sosial. Bukankah tubuh Adhisty Zara adalah milik Adhisty Zara? Selama tindakan bersama pacarnya tersebut atas kehendaknya dan didasari “suka sama suka”, tentu saja, siapa pun, termasuk negara, publik, bahkan agama tidak berhak melarang atau mengaturnya.

Sayang, alih-alih hal itu terjadi, percakapan publik kita malah jadi subjek yang dengan semena-mena hendak mendikte kehendak tubuh Adhisty Zara.

Persoalaannya semakin rumit ketika tafsir para netizen itu hanya sampai pada kesimpulan dangkal bahwa prilaku Adhisty Zara adalah prilaku amoral dari Adhisty Zara sendiri, lalu melupakan aktor laki-laki dalam hal ini Zaki Pohan yang terlibat dalam kasus tersebut, ada semacam “norma ganda” dalam masyarakat kita, saya curiga, ada yang salah dengan tafsir standar moralitas publik kita.

Siapa Anda yang dengan semena-mena hendak mengatur tubuh orang lain? Apakah Anda sang pencipta tubuh?

Bagaimana mungkin publik jauh lebih memilih untuk “menghakimi” sepasang kekasih yang sedang merayakan tubuhnya, sementara ketika seorang suami menyiksa dan memukuli istrinya sampai dijemput ajal, masyarakat “kita” cenderung diam dengan dalih “tak usah ikut campur urusan rumah tangga orang lain”.

Sialnya, negara tidak mau ketinggalan dalam mengatur tubuh. Lewat undang-undang pornografi dan pornoaksi, negara yang seharusnya tampil sebagai pembela atas hak-hak individu warga negara, yang terjadi justru sebaliknya, negara malah jadi subjek penindas atas kuasa tubuh. Dalihnya masih sama saja: tubuh harus diatur sedemikian rupa agar tak terjadi “defisit norma”. 

Semakin celaka lagi ketika legitimasi agama memperkuat dalil negara dengan "tubuh" sebagai bahasan utama dalam “sub-bab” perbincangan standar moralitas. Sebegitu takutnya negara dan agama terhadap tubuh, hingga kuasa akan tubuh diberangus dengan sebegitu serampangannya?

Akan sampai titik mana netizen hendak menelanjangi dan mempermalukan tubuh Adhisty Zara? 

Sudahlah, apa yang dilakukan Adhisty Zara dan kekasihnya menurut saya hanya ekspresi dalam merayakan tubuh. Jangan jadi subjek pelaku pembusukan pada tubuh. Tubuh tidak sebusuk dan semenakutkan itu. 

Bagaimana bisa tindakan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka masuk dalam hitungan dosa, sementara tindakan seksual atas dasar kekerasan dan pemaksaan dalam pernikahan selalu dibenarkan dengan dalih kepatuhan?

Atas nama norma, netizen jauh lebih suka memberangus sepasang kekasih yang sedang merayakan kebercintaannya daripada tindakan korupsi yang dilakukan seorang pejabat negara. Parahnya, yang selalu menjadi “bahasan utama” adalah si perempuan, sementara lelakinya selalu raib dalam percakapan, betapa menandakan bahwa netizen kita masih sangat patriarkal.

Akhirnya perilaku “penghakiman massal” tidak akan selalu menjadi pembenaran. Cukup kita sadar diri bahwa biarkan tubuh Adhisty Zara berekspresi sesuai kehendaknya. Biarkan tubuhnya menjadi kekuasaan mutlaknya. Netizen, negara apalagi agama tak perlu” ikut campur” urusan tubuh orang lain.