Jika ada sebuah tulisan yang berisi larangan untuk membaca semacam ini, tentu akan berpeluang menimbulkan pelbagai respons dari mereka yang membacanya. Mereka yang memiliki sikap selow, mungkin saja akan menanggapinya dengan ringan, seperti, "Ya, sudahlah, kalau begitu nggak usah saya baca."

Sementara itu, mereka yang cenderung bersikap kritis dan kepo, bisa saja akan menanggapinya dengan cara lain. Misalnya, "Kenapa kok dilarang segala?", "Emang, apa efek buruknya bagi saya kalau saya baca?", dan seterusnya.

Di lain pihak, mereka yang cenderung bersikap radikal, bisa saja justru akan melahap habis seluruh bacaan yang dilarang itu. Dalam batin mereka seakan penuh rasa pemberontakan, seperti, "Siapa pula berani-beraninya melarang saya?", "Emangnya kalau saya baca, dia mau apa?", dan sebagainya.

Saya kira demikianlah sudut pandang dan persepsi sederhana dari para pembaca dalam memandang dan menilai sebuah tulisan, yang kemungkinannya akan cenderung beragam pada masing-masing orang. Faktor yang menyebabkan keragaman itu tak lain adalah sebab adanya perbedaan mengenai latar belakang mereka masing-masing.

Berangkat dari sebuah gambaran yang sederhana mengenai anjuran untuk tidak membaca ini, kita pun dapat menyimpulkan bahwa dampak dari sebuah perintah ataupun larangan ternyata berpotensi mendapatkan respons yang beragam dari mereka yang berposisi sebagai penerima atau objek atas larangan tersebut. Bisa saja, reaksi dari perintah dan larangan itu: kondisi patuh, timbul rasa penasaran, keinginan untuk mengabaikan, hingga tingkat yang paling radikal yakni pembangkangan.

Mereka yang memiliki watak manut, penurut, mudah percaya, atau tidak memiliki pilihan lain selain menerima, maka tanggapan mereka dalam menerima sebuah informasi ini adalah menangkapnya secara apa adanya. Tidak ada kecenderungan lebih jauh bagi mereka untuk menguak makna tersembunyi di balik pesan yang ditujukan pada mereka itu. Mereka hanya akan patuh sepenuhnya dari pesan itu.

Baca Juga: Perihal Membaca

Sementara itu, bagi mereka yang butuh pemahaman lebih lanjut dari sebuah informasi, mereka cenderung akan berusaha mencari alasan-alasan lagi, meneliti penyebab timbulnya sebuah perintah ataupun larangan ini. Sehingga, manakala mereka benar-benar telah paham pada sebuah pesan, barulah mereka akan mengambil keputusan, apakah perintah dan larangan ini harus dipatuhi ataukah harus diabaikan.

Mereka yang memiliki imunitas dan kekuatan diri dalam menanggapi dampak dari pesan yang berupa perintah dan larangan itu, cenderung akan lebih bebas untuk memutuskan pilihannya, apakah mereka harus mengikuti atau mengabaikan, dan bahkan, jika mereka mau, bisa saja mereka melakukan pembangkangan. Dalam posisi membangkang ini, kemungkinan yang terbersit dalam benak mereka adalah sebuah pemikiran, kenapa harus patuh jika dengan mengabaikan pun tidak terjadi apa-apa pada diri mereka.

Ketiga gambaran sikap ini merupakan potret sederhana mengenai keadaan seseorang dalam menyikapi sebuah pesan, "sebaiknya tidak membaca", yang nyatanya memiliki potensi respons yang beragam dari mereka yang dialamati pesan itu.

Dan bisa saja, dari kalimat sederhana ini, kita dapat mengembangkannya pada konteks yang lebih luas lagi, seperti, terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebenarnya gambaran mengenai hal ini pun tidak akan jauh berbeda dari ketiga kondisi tadi. Sebagai respons atas perintah, larangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu, bisa saja akan menuai tiga jenis akseptasi: patuh, skeptis, dan abai, dari pihak yang menerimanya.

Dengan adanya keragaman latar belakang masyarakat di negeri ini, tentu akan memicu kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan mereka, jika pendekatan yang digunakan adalah sekadar memerintah atau melarang.

Sebab, pada saat memberikan instruksi maupun larangan ini setidaknya harus disertai dengan berkumpulnya pemahaman antara pihak yang menyampaikan pesan (pemerintah) maupun masyarakat (sebagai pihak penerima pesan) terkait dengan sebuah wacana yang akan dikembangkan. 

Dan selain itu, sebuah pesan--peraturan, larangan, kebijakan--yang jelas akan dapat berdiri dengan kokoh manakala ia ditopang oleh dominasi kekuatan/kekuasaan dari satu pihak atas pihak lainnya.

Opsi pemerintah untuk memilih menggunakan pendekatan pemahaman masyarakat atas pesan mereka tentu merupakan pilihan ideal yang juga sangat diharapkan oleh seluruh elemen di negeri ini. Sebab hal ini akan menjadi bukti matangnya pemahaman atas muatan sebuah pesan dari pihak yang menyampaikan maupun pihak yang menerimanya, yang dampaknya adalah dapat terlaksananya pesan itu oleh pihak yang menerima.

Untuk dapat melakukan hal ini, tentu pendekatannya tidak gampang. Sebab ia harus didukung dengan terangnya pesan yang hendak disampaikan dan dilengkapi dengan adanya jaminan bagi pihak yang menerimanya bahwa pesan itu tidak akan berdampak kerugian bagi mereka yang melaksanakannya.

Dan manakala hal ini sulit terjadi, maka bisa saja pemerintah menggunakan opsi yang kedua, yakni dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Namun, sebelum memutuskan untuk melaksanakan opsi yang kedua ini, harus dipersiapkan terlebih dahulu kecermatan dan kehati-hatian agar pihak yang menggunakannya tidak terjerembap pada stigma keditaktoran demi mengendalikan tampuk kekuasaan.

Andai kata pemerintah bisa memilih diantara keduanya, tentu yang akan menjadi prioritas adalah opsi yang pertama, yakni mempengaruhi masyarakat dengan pendekatan pemahaman, mengingat hal ini akan terasa lebih humanis dibanding pendekatan kekuasaan.

Namun, upaya untuk memilih opsi yang pertama ini agaknya sangat sulit terjadi. Sebab, kita tahu sendiri, kondisi masyarakat kita cenderung sulit untuk memahami kebijakan pemerintah yang sering dianggap tumpang tindih dengan kebijakan sesama mereka sendiri itu. Misalnya saja, untuk kebijakan karantina wilayah kemarin, satu pihak menyatakan harus, di lain pihak mengungkapkan tidak wajib.

Bukankah hal semacam itu akan rawan membingungkan persepsi para warga, sebab mereka menganggap bahwa pihak yang menggagas pun masih bingung sendiri dan tidak paham dengan konsepnya.

Dan selain itu, pemerintah pun seringkali tampak ragu dengan kebijakan mereka sendiri. Misalnya, bulan ini menyatakan turun, bulan berikutnya menyatakan naik. 

Pada aspek yang paling dasar ini saja, pemerintah belum mampu memberikan pemahaman yang meyakinkan bagi masyarakat. Sebab mereka sendiri tidak paham, ragu, tidak konsisten, dan tidak saling bersepakat atas kebijakan yang telah mereka buat. Sehingga amatlah wajar jika masyarakat pun pada akhirnya menjadi gagal paham. 

Bukanlah salah masyarakat yang mengabaikan aturan, namun salahkan aturan itu sendiri, sebab ia disampaikan dengan cara yang tidak terang sehingga gagal dipahami oleh masyarakat awam.

Ah, sudahlah. Jangankan untuk hal yang sekompleks itu. Bahkan untuk hal yang sederhana saja, yakni untuk mencegah siapa saja agar tidak membaca tulisan ini sangatlah sulit untuk terjadi. Barangkali, satu-satunya cara yang paling tepat untuk mencegahnya adalah dengan tidak usah menuliskannya saja. Eh.