Selama Pandemi Covid-19 melanda negara kita ini, selama itu pula pola-pola kehidupan manusia mengalami perubahan secara drastis. Mereka yang dulunya dengan tenang bekerja di Perusahaan, dapat dengan mudah di-PHK. Mereka yang dulunya bekerja secara langsung di kantor dan sekolah, namun sekarang harus dengan melalui media sosial seperti zoom dan aplikasi sederatan lainnya.  

Begitu pun dengan perekonomian kita juga mengalami lonjakan penurunan yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi. Mulai dari ekonomi global hingga ekonomi lokal, ini diakibatkan karena terhambatnya ruang gerak kita dalam menentukan nasib perekonomian, mengingat ada batasan-batasan yang harus diperhatikan.

Tentu kondisi demikian menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan untuk dapat menormalkan kembali keadaan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan budaya.  

Termasuk pendistribusian ekonomi masyarakat atas bantuan sosial dari pemerintah yang berbagai banyak model seperti BLT, Prakerja, bantuan UMKM, dan masih banyak lagi.  

Saking banyaknya bantuan tersebut, sehingga ada masyarakat yang bahkan menerima bantuan double 3 kali lipat. Entah itu memang rezekinya atau mereka memiliki jurus jitu dalam menumpas segala bentuk bantuan yang ada.  

Bantuan sih memang bagus, apabila hal itu tepat diperuntukkan untuk orang-orang yang berhak menerima. Namun, yang menjadi persoalan jika bantuan itu disalahgunakan dan tidak ada pengawasan apakah betul sampai ke tangan masyarakat secara murni. Hal yang biasanya terjadi bantuan tersebut sering kandas di tengah-ditengah struktur pemerintahan. Ya, memang tetap ada sampai ke bawah, tetapi itu tidaklah seberapa.

Walaupun kondisinya, masyarakat tentu tidak akan mempertanyakan hal tersebut, karena berapa pun yang diterima, meraka tetap bangga. Mereka tidak akan sadar kalau sebenarnya masih ada yang terselubung dan tidak terlihat. Hal seperti ini biasanya terjadi mulai dari tingkatan provinsi hingga lingkungan atau pun desa.

Persoalannya bahwa bantuan yang sedemikian banyak itu justru tidak dapat menjawab problem yang terjadi. Bahkan hal itu dapat menjadikan masyarakat tidak mandiri, membuat masyarakat terus berharap bantuan dari pemerintah yang sifatnya materialistik.

Selain itu, sering juga terjadi konflik di dalam kelompok masyarakat. Karena pada kondisinya pasti tidak semua masyarakat bisa menerima semua bantuan secara merata, sehingga muncullah sifat kecemburuan antar sesama masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pernah saya dapatkan ada keluhan di masyarakat mengenai bantuan yang diberikan pemerintah. Tepatnya berada di Polewali Mandar, tempat tinggal saya. Kebetulan ada bantuan yang masuk di daerah tersebut, namun tidak dapat mengkaver semua anggota masyarakat untuk menerima.

Lalu apa yang terjadi adalah kecemburuan sosial, gosip ada di mana-mana, bahkan ada lontaran kata-kata "lebih baik tidak ada bantun sama sekali dari pemerintah kalau begitu juga pengelolaannya". Gosip-gosip seperti ini rutin terjadi dan hampir setiap ada kerumunan tentu tidak lepas dari pembicaraan masalah bantuan.

Walaupun secara materi memang bantuan dari pemerintah itu dapat membantu masyarakat, tetapi di sisi lain pula itu dapat merusak mental masyarakat. Menimbulkan kegaduhan antara sesama anggota masyarakat, sifat iri hati antara satu dengan yang lain dan juga bisa merusak persatuan kelompok masyarakat.

Lebih baik pemerintah fokus dalam penangan pembangunan yang sifatnya berkepanjangan daripada melontarkan bantuan yang sifatnya hanya sementara. Karena di sisi lain pula ekonomi negara terus mengalami penurunan, dan mestinya itu diperhatikan dengan baik. 

Dengan adanya bantuan sosial juga memungkinkan membuka reaksi dari kapitalisme tentu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengambil sebagian dari apa yang menjadi hak masyarakat. Dengan dalil bahwa mereka berhak mendapatkan karena dia yang mengurus baik dari segi administrasi maupun pengelolaan, sehingga bantuan tersebut ada dan terlihat di masyarakat.

Lalu itu yang membuat saya bertanya-tanya, bukankah itu sudah menjadi tugasnya sebagai pelayan masyarakat? Apa mereka tidak digaji sebagai pelayan masyarakat sehingga ia mengambil lagi sebagian dari apa yang menjadi hak rakyat, atau istilah populernya adalah korupsi? Atau memang mereka tidak sadar? Entahlah.

Dengan demikian, jika memang pemerintah terus mengucurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Pihak pemerintah juga harus memperhatikan betul-betul apakah dana itu sampai ditangan orang-orang yang berhak. Jangan sampai salah memberikan kepercayaan, maka yang terjadi adalah perampokan secara besar-besaran terhadap negara.

Lebih baik mengedepankan persatuan untuk menghindari kecemburuan sosial, pertengkaran masyarakat dan mosi tidak percaya, daripada memberi bantuan yang sifatnya meteri saja.

Atau jangan-jangan dengan bantuan tersebut yang begitu melimpah justru ada kepentingan politik para pemerintah sendiri. Sehingga ia mampu mengalihkan perhatian dan membuat nyaman masyarakat atas segala kondisi yang terjadi. Ya, semoga saja persepsi saya yang salah.