Pengajar
1 minggu lalu · 1532 view · 5 min baca menit baca · Pendidikan 62555_94178.jpg
Antara Foto

Saya Setuju Penghapusan Pelajaran Agama di Sekolah

Beberapa hari yang lalu muncul lagi (karena bukan yang pertama kalinya) isu seputar penghapusan pelajaran agama di sekolah. Seperti biasa, jagat dunia maya heboh, dan muncul perdebatan yang sebenarnya kurang substansial karena umumya mereka bukanlah dari kalangan insider.

Meskipun diketahui bahwa isu ini hoaks dan setelah saya telusuri ternyata sekadar sebuah pendapat personal seseorang ketika menggelar kegiatan bedah buku, sepertinya saya juga ingin terlibat dalam diskusi hangat ini.

Inti dari tulisan ini ialah bahwa saya cenderung setuju dengan anjuran penghapusan pelajaran agama di sekolah. Sangat aneh memang mengapa pandangan ini bisa muncul dari diri saya yang notabenenya berprofesi sebagai guru agama sehingga konsekuensi logisnya saya-lah orang pertama yang harus siap menerima dampak penghapusan ini, jika nanti benar-benar direalisasikan.

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa alih-alih argumen ini dibangun atas dasar kebencian dan kejijikan terhadap agama—dan para pemeluknya—sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian penulis, argumen yang saya tawarkan malah terkesan rohaniah, berguna untuk memelihara dan menyelamatkan eksistensi pluralitas ekspresi keagamaan para pemeluknya.  

Namun karena psikologi keberagamaan masyarakat Indonesia yang begitu tinggi dan menggebu-gebu soal agama, membuat saya haqqul yaqin—setidaknya dalam periode dekat-dekat ini—bahwa ide ekstrem ini hampir mustahil mendapat tempat di Indonesia. Betapa pun demikian, walaupun tidak perlu diamini seratus persen, pandangan ini perlu direfleksikan secara serius jika memang ingin mempertahankan pelajaran agama di sekolah.

Jadi begini. Ketika seorang guru agama mengajar suatu materi tertentu, dapat dipastikan bahwa materi tersebut tidak lagi netral karena telah terciprat oleh pemahaman keagamaan si guru tersebut, baik dia ber-background NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, Ahmadiyah, maupun yang lainnya. 


Jika dia tidak tergolong ke dalam kelompok atau mazhab tertentu, setidaknya kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam beberapa ekspresi keagamaan. Bisa jadi dia tradisionalis, moderat, liberalis, atau tipologi-tipologi lainnya. Namun yang pasti, tidak ada yang Islam “murni” karena sejak awal kemunculannya pun telah berwajah plural.

Nah, persoalan akan muncul ketika si anak (peserta didik) kebingungan saat dia mendapati dua pandangan yang berbeda akan suatu topik tertentu. Orang tua bilang A sedangkan guru bilang B. 

Di bangku sekolah, sepanjang pengalaman saya mengajar, siswa belum mampu untuk menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut. Apalagi jika ada pendapat yang tidak umum dianut oleh mayoritas.

Saya beri contoh. Ketika si guru melemparkan suatu pandangan bahwa kematian adalah suatu pilihan (dalam materi tentang iman kepada qada dan qadar/takdir) sedangkan kultur keyakinan masyarakat pada umumnya, termasuk mungkin orang tua mereka, meyakini kematian adalah takdir yang tidak bisa diubah, maka para siswa akan kebingungan. 

Contoh dapat juga berlaku di berbagai macam konten, seperti toleransi, iman kepada kitab-kitab tuhan, iman kepada malaikat, dan lain sebagainya.

Biasanya para siswa tidak berani untuk melontarkan argumentasi kontra, setidaknya untuk membela apa yang diyakininya. Jadi mereka mencoba untuk mengklarifikasi ke orang tuanya atau ke guru lain. 

Zaman sekarang, orang tua sudah banyak yang berani “melawan” guru. Dengan berbekal informasi dari si anak, yang mungkin mispersepsi, orang tua bisa melakukan tindakan yang tidak etis, seperti menyebarkan isu negatif ke grup orang tua murid atau ke media sosialnya.

Kemungkinan yang akan terjadi ada dua; guru agama tersebut akan dipecat karena telah kadung viral atau disalahpahmi, atau secara sukarela guru tersebut keluar dari sekolah daripada terus-menerus mendapatkan semacam intimidasi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi problem ini, lebih baik pelajaran agama di sekolah ditiadakan. Sebagai gantinya, para orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pelajaran keagamaan bisa secara informal mendatangi ustaz atau ulama yang memang sudah memiliki frame keagamaan yang sama dengan mereka sehingga mereka pun tidak akan waswas (takut karena si anak memiliki pemahaman yang berbeda dengannya).

Kalau dia NU, berarti titipkan anaknya ke ustaz NU. Kalau dia berhaluan wahabi, berarti titipkan anaknya ke ustaz wahabi. Bisa kacau kalau si orang tua Syiah ternyata di sekolah si anak mendapat guru agama yang berhaluan wahabi.


Solusi lain, kalau ngotot masih mau memasukkan pelajaran agama di sekolah, maka cukup di sekolah swasta berbasis keagamaan. Implikasinya, setiap sekolah, dengan demikian, harus secara jelas menyatakan genre keagamaannya, misalnya SMP Muhammadiyah 8, SMP Al-Falah Nahdiyyin, SMAIT Nurul Mubin Wahabiyyah, dan seterusnya. 

Jika ada sekolah berbasis agama yang tidak mencantumkan genrenya, maka harus siap minim peminat karena calon para orang tua meragukan kesamaan frame di antara mereka.

Argumen kedua saya ialah soal polemik standarisasi konten yang dilakukan oleh pemerintah. Ini memang konsekuensi ketika pelajaran agama dimuat di sekolah publik (negeri). Masalahnya, konten/materi yang disediakan oleh pemerintah sangat mustahil bisa merangkul semua ekspresi keagamaan.

Salah satu teman saya yang juga seorang guru agama suatu ketika pernah berkata, “orang-orang liberal sudah merasuk ke kurikulum pelajaran agama kita. Lihat saja materi-materinya!” Bagi dia, materi yang ada saat ini cukup liberal dan bertentangan dengan nilai yang diyakininya. 

Namun, di sisi lain, mungkin ada yang berpandangan bahwa materi saat ini masih sangat kaku dan jauh dari kata progresif. Sebagian kalangan mengeklaim bahwa materi ajar agama hari ini terlalu menganak-emaskan kelompok Islam tertentu.

Problem ini tidak akan terjadi ketika pelajaran agama dikembalikan ke masing-masing individu. Dengan meminta secara personal ke ustaz yang dipilihnya, dia bisa me-request materi apa yang cocok untuk anaknya, yang kemungkinan besar sesuai dengan genre keagamaan yang diyakininya.

Kalau tidak ada standarisasi, bukankah akan menimbulkan kekacauan (chaos)? Kata siapa, saya kira malah akan menghasilkan keberagaman yang hakiki, dan kita akan sangat senang dengan hal tersebut karena nilai-nilai yang kita yakini (yang bahkan mungkin berbeda dengan mayoritas) akan terlindungi dan dapat dipertahankan.

Tentu semua ada batasannya. Semua pihak berhak memiliki keyakinan dan mempraktikkan kepercayaan tertentu selama mereka tidak melakukan atau menimbulkan kerugian atau kekerasan fisik terhadap yang lainnya. 

Perbedaan atau perselisihan mesti diselesaikan secara beradab melalui diskusi sehat, karena menghapus pandangan tertentu dengan cara-cara fisik, seperti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap HTI, tidak secara otomatis menghapus ideologi yang ada di kepala mereka.

Biarkan si anak mendapatkan pelajaran agama berdasarkan apa yang diyakini oleh orang tuanya. Jika mau jujur-jujuran, saya yakin tidak ada orang tua yang mau pemahaman anaknya berbeda dengan apa yang diyakininya. Bukankah orang tua yang bergenre moderat akan ketar-ketir jika mengetahui anaknya menganut paham Islam transnasional?


Namun jika si anak ingin serius menggeluti ilmu agama, maka di sinilah perannya dunia kampus. Tidak lagi menjadi wadah internalisasi nilai, kampus disediakan sebagai sebuah tempat untuk mempertanyakan kembali apa-apa yang sudah diyakini dan dipraktikkan. 

Bukan berarti lantas mereka berpindah haluan, tetapi di tempat ini mereka akan diperkenalkan dengan beragam pandangan kemudian menganalisisnya secara serius dan mendalam. 

Soal kesimpulan akhir, dosen hanya berperan sebagai penasihat, sedangkan keputusan akhir ada pada si mahasiswa. Setelah lulus, dia akan menjadi pengajar anak-anak yang akan “dibentuk” sesuai dengan frame-nya.

Akhirnya, pelajaran agama di sekolah bisa diganti dengan pelajaran etika religius, di mana nilai-nilai etis universal setiap agama dapat dimuat di dalamnya; kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Kedua nilai inti ini dapat diturunkan menjadi beberapa nilai etis, seperti menolong, empati, menghargai, dan seterusnya. 

Di sekolah publik, cukup para guru membelajarkan, membiasakan, dan menginternalisasikan mereka buah-buah agama tersebut, bukan doktrinnya. Seperti kata Cak Nun, kebenaran atau doktrin agama itu urusan dapur; yang perlu kita tunjukkan ke luar adalah buahnya saja, yakni kebaikan-kebaikan.

Artikel Terkait