Untuk kesekian kalinya, pembahasan mengenai suatu bentuk paradigma kenegaraan yang ideal harus kita perbincangkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang terbuka, dimana setiap gagasan harus juga tercermin dari tindakan-tindakan yang nyata.

Persoalannya kini adalah tentang sekulerisme yang seakan tabu untuk dipakai oleh banyak nama yang jauh lebih suka mengkhususkan diri dalam konteks yang lebih halus namun palsu bernama “islam moderat”.

Saya lebih suka membicarakan soal gagasan sekular bukan tanpa alasan, untuk para pemikir yang menjunjung asas rasionalitas dan kejujuran dalam bernegara haruslah paham bahwa bangsa ini berhak untuk diberi pandangan yang seutuhnya. 

Sebuah pandangan yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kedua yang teramat penting kepada masyarakat Indonesia kita ini. 

Bahwa pilihan untuk merumuskan kembali dasar negara agar menjadi lebih relevan bagi kebebasan masyarakatnya yang sekarang telah jadi lebih cerdas dari yang dulu adalah suatu keharusan.

Kita harus dengan jujur mengakui bahwa demokrasi kita adalah demokrasi tanpa keadilan dan Pancasila diakui atau tidak telah dengan sengaja diracuni oleh suatu bentuk neo-liberalisme yang sungguh canggih. 

Permasalahanya kini bukan lagi pada kesucian sila-sila yang kini tak lagi suci melainkan pada paradigma kenegaraan kita yang terlalu “naif”.

Naif dalam artian bahwa suatu bentuk tindakan politis yang membawa agama sebagai senjata, masih saja diperlakukan sebagai suatu bentuk permasalahan kenegaraan. Hal ini harus diperhatikan dengan pemikiran yang terbuka karna saya rasa masih banyak orang yang punya pemikiran sempit dalam bernegara.

Berangkat dari konteks yang sederhana bahwa seluruh agama adalah subjektif dalam kerangkanya yang umum, pun dengan argumentasi itu harus juga dilihat bahwa permasalahan kenegaraan bukanlah terbuka untuk campur tangan agama manapun karena memang kedua konsep ini adalah konsep yang berbeda.

Perbedaan ini adalah perbedaan yang inheren (melekat) di masing-masing konsep dan saya rasa masyarakat secara umum telah cukup paham apa yang saya maksud. 

Paradigma yang digunakan dalam melihat mana permasalahan negara dan mana yang bukan permasalahan negara adalah paradigma yang dilandaskan pada Pancasila dimana nilai-nilai keagamaan diakui dan dilindungi oleh negara namun tak lebih dari itu. 

Dikemudian hari para “mayoritas” yang gila akan hegemoni kemudian merasionalisasikan aspek ketuhanan yang hanya berupa pengakuan itu menjadi satu aspek yang bersifat “asas”. 

Disinilah  sumber permasalahan yang sesungguhnya berada, internalisasi yang terus menerus selama sekian dekade umur negara ini telah dengan baku dan formal menempatkan gagasan perihal aspek keagamaan dalam Pancasila yang telah “diubah” itu kedalam benak masyarakat umum di negri ini.

Hingga pada masa sekarang masih dapat dirasakan bagaimana genggaman kaum “mayoritas” yang menggunakan aspek tersebut secara formal dan frontal tetap “tanpa malu” digunakan dalam memandang dan memilah mana permasalah negara dan mana yang bukan.

Penekanan terhadap sumber permasalahan saya kira hanya akan bermuara pada debat yang tak punya makna apa-apa lagi selain pembenaran. 

Kemudian dengan mengalihkan pandangan kita pada suatu alternative paradigma yang baru dan lebih relevan dalam memandang keadaan negri ini adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan.

Sekularisme bukanlah sebuah gagasan yang meniadakan keagamaan seperti propaganda yang banyak beredar dan bukan pula sebagai system baru yang datang dan meruntuhkan system yang lama. 

Pancasila adalah asas yang sangat sesuai dan cocok dengan sekularisme selama kita melihat aspek keagamaan didalamnya sebagai satu aspek penting yang mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. 

Harus juga dipahami bahwa dalam sejarah kenegaran kita tak pernah ada tempat bagi fantisme buta dan dengan berpatokan pada slogan bapak E.E. Mangindaan “Torang Samua Basodara”, maka haruslah dapat dipahami bahwa agama di dalam negara ini bukanlah sumber pertikaian melainkan sumber toleransi yang tiada dua.

Tulisan ini bukanlah bentuk agitasi yang memecah belah, bukan juga bentuk propaganda yang parsial, melainkan suatu bentuk pemberian gagasan yang datang dari berbagai permasalah negara ini khusunya tentang relevansi antara agama dan negara dan kemudian di sampaikan dengan sudut pandang yang demikian. 

Pada akhirnya, semoga Indonesia bisa lebih tegas untuk memilih antara menjadi sebuah negara yang agamais atau sekularis.