1 bulan lalu · 271 view · 4 min baca · Politik 81313_62640.jpg
Ilustrasi: theweek.com

Saya Ini Kiri atau Kanan?

Setelah tulisan berjudul Akhirnya Prabowo Menolak Jadi Kuda Tunggangan terbit, ada berbagai komentar yang masuk. Nadanya pun bermacam-macam. Ada komentar-komentar yang bernada positif. Tetapi, ada juga yang bernada negatif. Syukurlah, tidak ada yang membuat penulis sampai baper.

Di antara komentar bernada negatif tersebut, ada satu yang menarik perhatian penulis. Ia berkomentar bahwa penulis adalah seorang dengan sentimen ‘kekiri-kirian’. Mengapa komentator yang terhormat ini bisa memberikan label ideologi seperti ini kepada penulis?

Untuk menjawabnya, mari kita tinjau panggung politik Indonesia sebagai negara demokrasi serta spektrum politik yang berlaku di negeri kita.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, kita menganut asas multipartai sebagai sebuah demokrasi. Sehingga, terdapat banyak partai yang berkontestasi dalam panggung politik. 

Karakteristik mereka juga bermacam-macam. Ada partai dengan kaderisasi kuat seperti PKS. Ada juga partai kecil yang idealis serta inovatif seperti PSI. Selain itu, ada juga partai dengan basis ulama yang kuat seperti PKB. 

Tetapi, kalau berbicara soal ukuran, ada dua partai besar yang mendominasi panggung politik. Keduanya adalah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Merah dan Kuning. Banteng dan Beringin. 

Secara retorika, perbedaan ini tidak berhenti sampai simbolisme semata. Kedua partai ini juga berbeda secara ideologi.

PDI Perjuangan memiliki sentimen sosialisme yang kuat. Mirip seperti Labor Party di Australia. Bahkan, ada sebuah gerakan kiri yang eksis di dalam partai. Anggotanya terdiri atas politisi-politisi sosialis seperti Ribka Tjiptaning dan Budiman Sudjatmiko. Mereka memastikan bahwa retorika kiri tetap menjadi bagian dari body politic PDI-P.


Sementara, Partai Golkar memiliki sentimen teknokratik yang kuat. Mirip seperti People’s Action Party di Singapura. 

Sebagai sebuah body politic, Golkar selalu mengedepankan pragmatisme dan common sense dalam menyelesaikan masalah di dalam negeri. Sehingga, tidak ada attachment terhadap ideologi tertentu, kecuali Pancasila sebagai ideologi negara.

Tetapi, mengapa keduanya bisa berkoalisi? Bayangkan saja, Partai Golkar mengusung seorang Presiden yang adalah kader PDI-P. Bahkan, slogan utama partai tersebut adalah Golkar Jokowi (GoJo). 

Kalau kita mengacu pada spektrum politik ala Barat, fenomena ini sungguh aneh. Bagaimana mungkin partai ‘kanan’ mengusung seorang Presiden dari partai ‘kiri’?

Jawaban ini bertumpu pada spektrum politik yang berlaku di negeri kita. Ia jauh berbeda dengan spektrum politik yang berlaku di dunia Barat.

Aspinall dkk. (dalam newmandala.org, 2018) berusaha untuk menggali spektrum politik yang berlaku di Indonesia. Penelitian mereka berkesimpulan bahwa ada kesamaan spektrum ideologi di antara partai-partai Indonesia. Kecuali dalam satu topik yang sangat sensitif, yaitu isu agama.

Artinya, perbedaan warna dalam panggung politik kita hanya terjadu pada isu peranan Islam dalam kehidupan masyarakat. This is where left and right is determined.

Spektrum ‘kiri’ adalah partai-partai yang mendorong sekularisasi dalam masyarakat. Alias mengurangi peran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berusaha untuk mendorong pluralisme dalam benak setiap manusia Indonesia. Sehingga, Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih sekuler-pluralis.

Sementara, spektrum ‘kanan’ adalah partai-partai yang mendorong religionisasi dalam masyarakat. Alias mendorong peran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka melakukannya melalui berbagai cara. Mulai dari regulatif sampai koersif. Sehingga, Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih Islamis.

Sehingga, kalau berbicara soal spektrum politik Indonesia, pernyataan komentator tersebut benar. Penulis termasuk sebagai orang ‘kiri’. Namun, kalau kita berbicara soal spektrum politik di dunia Barat, hasilnya akan jauh berbeda. Mengapa? Sebab indikator yang digunakan jauh berbeda.

Pada panggung politik kita, isu agama menjadi indikator tunggal penentu kiri-kanan. Dalam dunia Barat tidak begitu. Penentuan kiri-kanan didasarkan pada berbagai isu. Mulai isu sosial, ekonomi, agama, politik, dan lain sebagainya. 


Tetapi, dua indikator terkuat yang membedakan kiri dan kanan adalah isu ekonomi dan sosial. Mari kita kupas perbedaan itu secara umum.

Dalam isu ekonomi, spektrum kiri adalah partai-partai yang mendukung peran pemerintah yang aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam istilah mereka, pro-demokrasi ekonomi. Sementara, spektrum kanan adalah partai-partai yang ingin membatasi peran pemerintah dalam perekonomian. Dengan kata lain, spektrum kanan cenderung pro-kebebasan ekonomi.

Justru, hal yang sebaliknya terjadi dalam isu sosial. Spektrum kiri adalah partai-partai yang ingin membatasi peran pemerintah dalam isu sosial. Merekalah yang disebut social liberals. Sementara, spektrum kanan adalah partai-partai yang ingin mendorong peran pemerintah dalam isu sosial. Dengan bangga, mereka menamakan diri social conservatives.

Ketika penulis mengujikan posisi politik penulis dengan spektrum ala Barat, penulis masuk sebagai orang kanan. Tidak hanya kanan-tengah, tetapi kanan-radikal secara ekonomi. 

Tidak percaya? Lihat saja hasil yang penulis ambil dari politicalcompass.org berikut ini.

Jadi, penulis masuk sebagai anggota Reagano-Thatcherite Right. Yaitu orang-orang kanan yang sangat percaya kebebasan ekonomi. Bahkan, sering dikatakan sebagai free market fundamentalists. Tetapi, dalam isu sosial, kaum ini sama seperti orang-orang kanan lainnya.

Lalu, penulis ini kiri atau kanan? Spektrum politik Indonesia menyatakan penulis adalah orang kiri. Namun, spektrum politik Barat menyatakan penulis adalah orang kanan.

Lantas, mana yang benar? Menurut penulis, keduanya tidak ada yang benar atau salah. Yang jelas, penulis adalah seorang yang pro-Pancasila, pro-kebebasan ekonomi, dan anti-sosialis.

Tetapi, jangan sampai kita mendewakan ideologi tertentu. Apalagi sampai tidak mau berhubungan dengan orang lain yang berbeda ideologi. Sebab itulah benih kehancuran sebuah demokrasi.

Artikel Terkait