Diplomasi ‘dua kaki’ menjadi pelaksanaan nyata dari satu tahun politik luar negeri Indonesia (PLNI) Jokowi-Makruf dalam merespons pandemi Covid-19. Di kaki pertama, diplomasi untuk menjamin rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin dalam jumlah, harga, dan waktu yang sudah ditetapkan di akhir 2020 ini atau awak 2021 mendatang. Berbagai diplomasi bilateral ditempuh dengan China dan Inggris untuk menjamin persediaan vaksin Covid-19 mulai November mendatang. 

Catatan data dari media memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga produsen, yaitu Cansino, G42/ Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020. Sementara itu, untuk 2021 mendatang, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). 

Hingga awal September 2020, pemerintah memastikan telah mengamankan 290 juta vaksin Covid-19 pada 2021. Hal ini memperlihatkan keinginan besar Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan dengan negara lain.

Di kaki kedua, diplomasi Indonesia mendorong kerja sama multilateral dalam pengadaan vaksin secara global, merata, dan terjangkau. Dalam konteks global, vaksinasi Covid-19 harus melampaui batas-batas nasional sebuah negara. Sebagaimana persebaran pandemi yang tidak mengenal batas nasional sebuah negara, vaksinasi Covid-19 harus bersifat global bagi semua penduduk dunia. 

Komitmen itu ditegaskan Indonesia dalam berbagai pertemuan dan diskusi dengan World Health Organization (WHO) dan Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI), termasuk pada Sidang Umum PBB pada September 2020.

Melalui diplomasi itu, kebijakan luar negeri diabdikan untuk mencapai kepentingan nasional dan menjunjung perdamaian dunia. Di tengah pandemi ini, diplomasi diharapkan dapat tetap memainkan peranan penting dan signifikan untuk mencari celah atau terobosan demi kemaslahatan domestik dan global. 

Walaupun kepentingan nasional tampak menonjol, diplomasi pandemi juga diarahkan untuk membangun kepercayaan dan identitas nasional di panggung global.

Namun demikian, banyak suara kritis mengatakan pandemi adalah saatnya  bagi Indonesia memikirkan permasalahan Covid-19 di dalam negeri saja. Sementara itu, pandangan lain menganggap diplomasi tetap memainkan peran penting karena pihak yang mengalami pandemi bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia.

Vaksin Untuk Semua

Kecenderungan nasionalistik menjadi fenomena umum di berbagai negara dalam merespon persebaran virus Corona hingga lomba menemukan vaksin Covid-19. Amerika Serikat, Inggris, Jepang, negara-negara anggota Uni Eropa telah memperoleh jaminan pasokan vaksin Covid-19. China sedang menguji calon vaksin itu di tahap akhir. Sedangkan Rusia sudah mengumumkan penemuan vaksin Sputnik V.

Nasionalisme ini sangat tidak terduga berkaitan dengan pandemi yang bersifat global ini. Kecenderungan nasionalisme ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Berbagai negara telah menunjukkan kebijakan nasionalnya yang sepihak sejak Maret yang lalu. Menutup batas-batas negaranya dari kedatangan warga asing dan kepergian warganya. Warganya yang berada di luar negeri diminta pulang demi perlindungan negara yang lebih maksimal. 

Upaya Indonesia memperoleh jaminan pasokan vaksin sempat menimbulkan pertanyaan kritis. Indonesia dianggap terperangkap pada kecenderungan nasionalisme vaksin. Kepentingan nasional dipandang lebih dominan dalam diplomasi bilateral.

Pada kenyataannya, Indonesia tidak terjebak pada upaya-upaya nasionalisme vaksin yang menutup kemungkinan negara lain mendapatkan akses setara. Suara kritis atas nasionalisme vaksin tidak berarti bahwa orientasi diplomasi Indonesia tidak relevan. Demi kepentingan nasional, pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban melindungi warganegaranya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Menurut saya, diplomasi pemerintahan Jokowi telah menempatkan  nasionalisme dan multilateralisme vaksin dalam posisi saling mendukung, bukan saling bertentangan atau meniadakan.

Kerjasama Multilateral

Diplomasi secara sederhana merupakan langkah teknis dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Diplomasi vaksin Indonesia tidak bertolak belakang dengan upaya Indonesia mendukung vaksin Covid-19 sebagai barang publik global di berbagai forum multilateral.

Presiden Joko Widodo dalam sidang ke-75 Majelis Umum PBB menekankan pentingnya kesetaraan akses bagi semua negara untuk mendapatkan pasokan vaksin COVID-19 yang aman dan dengan harga terjangkau. Indonesia secara aktif terus memantau perkembangan pengembangan vaksin (secara) multilateral ini, seperti kunjungan ke Inggris dan Swiss. 

Diplomasi ‘dua kaki’ telah menempatkan Indonesia dalam kerjasama multilateral dalam berbagai upaya bersama untuk penemuan vaksin Covid-19. Di tingkat nasional, Indonesia sedang mengembangkan vaksin ‘Merah Putih’ yang melibatkan lembaga penelitian, kampus, dan BUMN kesehatan. 

Memang berbagai inisiatif kerjasama multilateral (seperti CEPI) bukannya tanpa potensi masalah. Pandemi Covid-19 adalah masalah global yang unprecedented, sehingga semua negara dan aktor-aktor multilateral tidak atau belum memliki pengalaman dalam mengatasi persoalan ini secara global pula. 

Masalah pandemi memang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, karakteristik Covid-19, skala persebaran, dan kebutuhan vaksinasinya telah menghadirkan kompleksitas dalam penanganannya, khususnya pada vaksinasi global. 

Komitmen multilateral telah dibuat dan disepakati negara-negara pendukung, namun ujian sebenarnya dari efektifitas kerjasama multilateral itu adalah ada pada pelaksanaannya. Sejauh mana komitmen multilateral dapat benar-benar dijalankan di negara-negara miskin atau tertinggal dengan akses vaksin yang aman, setara, dan terjangkau. 

Jika tidak, komitmen multilateral itu hanya kepentingan politik dari negara-negara pendukung kesepakatan multilateral untuk tidak kehilangan muka dalam kerjasama global.

Partisipasi aktif dalam kerjasama multilateral mengenai pandemi telah memungkinkan Indonesia menegaskan posisi-nya sebagai pemain aktif dan pendukung kuat bagi prinsip kesetaraan, keamanan, dan harga terjangkau dalam vaksinasi Covid-19 bagi semua penduduk dunia. Pertemuan Menlu Retno dengan Direktur WHO dalam rangkaian kunjungan ke Inggris dan Swiss memperkuat posisi diplomasi ‘dua kaki’ Indonesia.

Akhirnya, tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi pandemi ini sendiri, meskipun mereka adalah negara super power. Semua negara harus bekerja sama. Dalam konteks global, vaksinasi Covid-19 tidak bisa terbatas pada terirori nasional sebuah negara saja, namun harus bersifat global bagi semua penduduk dunia.